Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Perpanjangan Cuti Lebaran

Oleh

image-gnews
Salinan foto Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 yang ditanda tangani hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 18 April 2018. Kementerian PANRB
Salinan foto Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 yang ditanda tangani hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 18 April 2018. Kementerian PANRB
Iklan

Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI

Mudik Lebaran 2018 sudah di pelupuk mata. Tiket mudik pun sudah ludes diborong konsumen, khususnya untuk kereta api. Antusiasme publik juga kian membuncah manakala pemerintah memperpanjang masa cuti bersama Lebaran. Siapa yang tak suka hari liburnya ditambah, apalagi untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Namun kalangan pelaku usaha dan perbankan sangat keberatan dan meminta pemerintah merevisinya.

Jika dilihat dari proses pembuatan kebijakan publik, perpanjangan cuti bersama ini sangat absurd dan menggelikan. Hal ini menandakan kebijakan tersebut diputuskan secara linier, sepihak, dan tanpa memperhatikan pemangku kepentingan utama lainnya. Padahal cuti bersama diputuskan oleh tiga kementerian (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan dikomandoi seorang menteri koordinator.

Secara linier, perpanjangan cuti bersama bisa dimengerti. Pemerintah ingin praktis, yakni agar arus lalu lintas lebih mencair, bahkan tidak terjadi bencana lalu lintas, yaitu gridlock (kemacetan total) saat mudik Lebaran. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Royke Lumuwa, memprediksi mudik kali ini akan lebih macet, khususnya di ruas jalan tol. Prediksi itu cukup beralasan karena pada masa mudik ini akses jalan tol Trans Jawa sudah tersambung 100 persen, walau di beberapa ruas masih belum sempurna. Tersambungnya akses ini akan mendorong bangkitan lalu lintas jalan tol. Masyarakat akan beramai-ramai menggunakannya sebagai alternatif jalur utama. Bahkan keberadaan jalan tol ini bisa memacu semangat untuk mudik dengan kendaraan pribadi.

Itulah persoalan utamanya. Arus mudik selalu didominasi kendaraan pribadi. Akses dan kapasitas angkutan umum sangatlah minim, apalagi angkutan umum di daerah nyaris mati suri. Kendaraan pribadi menjadi andalan, bukan hanya untuk arus mudik dari Jakarta ke daerah tujuan, tapi juga untuk mobilitas di kampung halaman. Jadi perpanjangan cuti ini didedikasikan sebagai bentuk rekayasa lalu lintas yang menjadi domain Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan. Pada titik inilah perpanjangan libur Lebaran menjadi hal yang rasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun sungguh sangat kontraproduktif jika pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, peruntukannya hanya untuk memfasilitasi mudik Lebaran. Infrastruktur jalan, apalagi jalan tol, peruntukannya haruslah berjangka panjang, yakni untuk mempercepat arus barang dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Tapi, secara kasatmata, hal ini sulit terwujud. Jalan tol justru menjadi kendala. Pasalnya, tarif jalan tol dianggap mahal oleh kalangan pelaku usaha dan pengguna kendaraan pribadi. Jalan tol malah meningkatkan logistic fee, bukan sebaliknya. Sebagai contoh, tarif jalan tol dari ruas Merak sampai Surabaya, jika diakumulasikan, bisa mencapai Rp 1 juta per kendaraan. Akibatnya, kalangan pelaku usaha akan malas menggunakan jalan tol karena biaya tinggi dan tetap memilih jalan arteri.

Pemerintah juga lupa bahwa perpanjangan cuti Lebaran, selain kontraproduktif terhadap ekonomi dan perbankan, akan mendorong sikap konsumtif masyarakat. Masyarakat akan "menghamburkan" tabungan yang dikumpulkan dalam setahun untuk beberapa hari saja. Dan, mereka menghabiskannya untuk pembelian barang/jasa yang sekali pakai, bukan barang untuk investasi jangka panjang. Selain itu, menurut data yang ada, Indonesia termasuk salah satu negara yang jumlah hari liburnya terbanyak di dunia.

Karena itu, desakan kalangan pelaku usaha dan perbankan agar perpanjangan libur Lebaran dibatalkan bisa diterima akal sehat. Namun hal ini tidak boleh dilakukan secara gegabah, mengingat sebagian masyarakat sudah kadung membeli tiket transportasi mudik Lebaran.

Polemik perpanjangan cuti Lebaran harus menjadi pelajaran berharga dalam proses pembuatan kebijakan publik. Semua pemangku kepentingan, apalagi pemangku kepentingan utama, harus diajak bicara dan dilibatkan secara intens. Janganlah perpanjangan libur ini dijadikan momen populis menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Bahkan seharusnya pemerintah mempunyai kalkulasi secara matang dan komprehensif, seberapa signifikan benefit ekonomi mudik Lebaran dibanding dampak sosial-ekonomi lain. Pemerintah pun harus mulai berpikir keras, haruskah mobilisasi masa dan libur panjang hanya dengan momen Lebaran? Tidak bisakah mulai direkayasa agar momen mudik pada saat Lebaran Haji? Mudik Lebaran hanyalah produk budaya, maka seharusnya pemerintah berani melakukan kebijakan yang transformatif dan fundamental, yakni rekayasa budaya. Bukan sekadar memperpanjang libur sebagai wujud rekayasa lalu lintas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.