Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peluru Tajam di Pantai Marosi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Konferensi pers kasus penembakan warga sipil di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT, yang membela lahannya. (Dari kiri) Kuasa hukum warga Patiala Bawa Rm. Paulus Dwiyaminarta, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur Umbu Wulung, kuasa hukum Petrus Paila Lolu, dan Kepala Desa Patiala Bawa Luter Laku Nija, di kantor Walhi, 2 Mei 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Konferensi pers kasus penembakan warga sipil di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT, yang membela lahannya. (Dari kiri) Kuasa hukum warga Patiala Bawa Rm. Paulus Dwiyaminarta, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur Umbu Wulung, kuasa hukum Petrus Paila Lolu, dan Kepala Desa Patiala Bawa Luter Laku Nija, di kantor Walhi, 2 Mei 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Iklan

Penembakan warga pada saat pengukuran tanah di Pantai Marosi, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sudah seharusnya diusut tuntas. Kematian seorang penduduk dan korban luka beberapa orang lainnya terlalu mahal dibanding kepentingan perusahaan pengembangan pariwisata di kawasan itu.

Aparat keamanan dan pemerintah daerah seharusnya belajar dari pelbagai sengketa lahan sebelumnya. Sikap aparat membela pengusaha kerap menjadi bahan bakar yang mengobarkan bara konflik. Pengerahan pasukan gabungan polisi dan tentara bersenjata dengan alasan untuk mengamankan pengukuran lahan ke Pantai Marosi pada 25 April lalu malah memprovokasi warga.

Sengketa lahan di Pantai Marosi sejatinya bukan hal baru. Warga menolak lahan "telantar" di kampung mereka diambil investor sejak 1994. Adapun PT Sutra Marosi, yang kini bersengketa dengan warga, baru masuk ke wilayah itu pada 2015. Aparat keamanan dan pemerintah daerah semestinya mengetahui karakter konflik dan cara mengatasinya.

Sebelum konflik meledak, aparat dan pemerintah daerah seharusnya mengutamakan pendekatan persuasif. Pemerintah perlu lebih dulu meyakinkan masyarakat bahwa pengembangan pariwisata juga akan menguntungkan mereka. Aparat seharusnya tak memaksakan eksekusi lahan sengketa sebelum warga memberi sinyal positif.

Petinggi Polri sejak awal terkesan membela korps ketika mengklaim bahwa aparat telah bertindak sesuai dengan prosedur. Bagaimanapun, penggunaan peluru tajam untuk menghadapi pengunjuk rasa itu melanggar aturan. Karena itu, sebelum mengambil kesimpulan, Polri seharusnya mengirim tim khusus ke lapangan. Apalagi kronologi peristiwa antara versi polisi dan warga setempat sejauh ini masih belum sesuai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Supaya kasus ini lebih terang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu turun tangan. Jika diperlukan, bentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan ahli hukum pertanahan serta perwakilan masyarakat. Tim seperti itu mungkin akan bisa melihat masalah dan membuat rekomendasi secara lebih obyektif.

Bila Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ingin melanjutkan pengembangan wisata di Pantai Marosi, tak ada kata terlambat untuk memediasi lagi warga dan pengusaha. Hanya lewat negosiasi dan persuasilah, sengketa lahan yang sudah menahun itu berpeluang diselesaikan. Tentu saja, dalam negosiasi, pemerintah juga harus memastikan bahwa masuknya investor ke Pantai Marosi tak akan merugikan warga setempat.

Agar kekerasan seperti di Marosi tak berulang, setiap kali menangani sengketa lahan, aparat keamanan harus menjadi penengah yang netral sekaligus pengayom masyarakat. Sebab, aparat bukanlah "centeng" yang bisa dipakai pengusaha untuk mengintimidasi rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024