Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Frekuensi Digital Memihak Publik

image-profil

image-gnews
Karyawan TVRI melakukan mogok kerja, di Gedung Pusat Televisi Republik Indonesia, Jakarta (3/4). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut mundur Dewan Pengawas Direktur dari jabatannya terkait dibekukannya anggaran TVRI 2014 oleh DPR yang berdampak terhadap ribuan karyawan TVRI terlantar. TEMPO/Imam Sukamto
Karyawan TVRI melakukan mogok kerja, di Gedung Pusat Televisi Republik Indonesia, Jakarta (3/4). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut mundur Dewan Pengawas Direktur dari jabatannya terkait dibekukannya anggaran TVRI 2014 oleh DPR yang berdampak terhadap ribuan karyawan TVRI terlantar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Arief Hidayat Thamrin
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah beberapa tahun ini macet. Salah satu pasal krusial adalah soal keputusan tentang pengelolaan infrastruktur penyiaran multiplekser digital. Silang pendapat tentang sistem pengelolaan ini adalah apakah hal itu dilakukan oleh negara (sistem multiplekser tunggal atau single mux) dan/atau bersama swasta (multiplekser jamak atau multi-mux).

Sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda pembahasan revisi undang-undang itu. Model single mux, atas nama negara, akan dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI. Model multi-mux akan ikut dikelola oleh stasiun televisi swasta.

Sistem single mux jelas bukan monopoli atas frekuensi. Pada prinsipnya, frekuensi penyiaran digital merupakan milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Rencananya, dengan sistem single mux, TVRI dan RRI akan menjadi pengelola infrastruktur penyiaran digital ini.

Dua lembaga itu tentu akan siap sedia melakukannya. Sudah lama TVRI aktif mengelola serta menyiapkan penyiaran digital dan tahun ini sudah mencapai 68 pemancar digital di 68 lokasi di seluruh Indonesia. Bersama dengan pemerintah, TVRI juga sudah menjajaki penyiapan pendanaan dari luar negeri untuk proses digitalisasi penyiaran. Pembenahan tata kelola manajemen TVRI juga sedang intensif dilakukan oleh jajaran dewan pengawas dan dewan direksi baru periode 2017-2022.

TVRI dan RRI tentunya akan bersikap profesional, obyektif, serta menjaga keragaman isi dan kepemilikan frekuensi seraya tetap menjaga demokrasi dan persatuan Indonesia. Kepentingan stasiun televisi swasta untuk mendapatkan kanal tentunya dapat diakomodasi. Adapun kepentingan swasta, yang sudah melakukan investasi dalam jaringan, tentunya dapat dicari solusi berupa penyewaan atau pengalihan kepada negara.

Pengaturan pemanfaatan frekuensi televisi masih sangat perlu dilakukan oleh negara, mengingat masih sangat berpengaruhnya isi siaran televisi terhadap anak-anak, remaja, dan masyarakat. Tingkat paparan televisi terhadap anak-anak di Indonesia relatif tinggi. Rata-rata jumlah jam anak-anak menonton televisi dalam setahun masih jauh lebih tinggi daripada jumlah waktu belajar di sekolah. Pengaturan terhadap isi siaran yang negatif sebaiknya ditertibkan dengan tegas agar dampak negatif dapat diminimalkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Manfaat sistem single mux secara langsung akan berdampak pada penerimaan dividen digital yang relatif lebih besar untuk negara dibandingkan dengan sistem lain. Dividen digital adalah penghasilan dari pengelolaan spektrum digital yang tersisa yang bisa digunakan dari proses migrasi televisi analog ke digital. Pemanfaatannya antara lain untuk sistem peringatan kebencanaan dan penambahan kapasitas Internet. Nilai spektrum ini sangat tinggi dan besar manfaatnya untuk masyarakat dan negara. Catatannya, dividen digital ini baru bisa dimanfaatkan bila tidak ada lagi siaran televisi analog yang mengudara atau dikenal dengan istilah analog switch off (ASO).

Indonesia sebenarnya berada dalam keadaan "darurat penyiaran digital"-istilah yang diberikan oleh Bambang Harymurti dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Sampai saat ini belum ada tanggal dan waktu definitif untuk melakukan ASO. Sesuai dengan kesepakatan antar-negara di wilayah ASEAN, Indonesia wajib melakukan migrasi dari penyiaran analog ke digital pada 2020. Keterlambatan ASO akan membuat koordinasi interferensi frekuensi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura tidak dapat dilakukan.

ASO bukan hanya soal dividen digital, tapi juga soal kesatuan digital. Pengaturan mobile cellular, Internet pita lebar berkecepatan tinggi, dan digital terrestrial television tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pengembangan media baru, terutama over the top, hanya bisa dilakukan jika semua sudah bermigrasi ke digital.

Bila diatur dengan model single mux, penerapan waktu definitif ASO akan lebih mudah. Bandingkan dengan sistem multi-mux atau hybrid yang akan lebih rumit karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan.

Model single mux sudah terbukti berhasil di Malaysia dan negeri jiran itu sudah akan ASO pada tahun ini. Sedangkan Thailand, yang memakai model multi-mux, ternyata gagal karena hanya satu perusahaan yang memenuhi standar dan sekarang negeri itu akan pindah ke single mux.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran harus segera dilakukan. Pembahasannya harus berfokus dan berpihak pada kepentingan publik. Penggunaan frekuensi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan subyektif, baik untuk bisnis maupun politik. Maka sistem dan model single mux dianggap lebih ideal untuk mewakili kepentingan publik dan negara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024