Arief Hidayat Thamrin
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah beberapa tahun ini macet. Salah satu pasal krusial adalah soal keputusan tentang pengelolaan infrastruktur penyiaran multiplekser digital. Silang pendapat tentang sistem pengelolaan ini adalah apakah hal itu dilakukan oleh negara (sistem multiplekser tunggal atau single mux) dan/atau bersama swasta (multiplekser jamak atau multi-mux).
Sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda pembahasan revisi undang-undang itu. Model single mux, atas nama negara, akan dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI. Model multi-mux akan ikut dikelola oleh stasiun televisi swasta.
Sistem single mux jelas bukan monopoli atas frekuensi. Pada prinsipnya, frekuensi penyiaran digital merupakan milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Rencananya, dengan sistem single mux, TVRI dan RRI akan menjadi pengelola infrastruktur penyiaran digital ini.
Dua lembaga itu tentu akan siap sedia melakukannya. Sudah lama TVRI aktif mengelola serta menyiapkan penyiaran digital dan tahun ini sudah mencapai 68 pemancar digital di 68 lokasi di seluruh Indonesia. Bersama dengan pemerintah, TVRI juga sudah menjajaki penyiapan pendanaan dari luar negeri untuk proses digitalisasi penyiaran. Pembenahan tata kelola manajemen TVRI juga sedang intensif dilakukan oleh jajaran dewan pengawas dan dewan direksi baru periode 2017-2022.
TVRI dan RRI tentunya akan bersikap profesional, obyektif, serta menjaga keragaman isi dan kepemilikan frekuensi seraya tetap menjaga demokrasi dan persatuan Indonesia. Kepentingan stasiun televisi swasta untuk mendapatkan kanal tentunya dapat diakomodasi. Adapun kepentingan swasta, yang sudah melakukan investasi dalam jaringan, tentunya dapat dicari solusi berupa penyewaan atau pengalihan kepada negara.
Pengaturan pemanfaatan frekuensi televisi masih sangat perlu dilakukan oleh negara, mengingat masih sangat berpengaruhnya isi siaran televisi terhadap anak-anak, remaja, dan masyarakat. Tingkat paparan televisi terhadap anak-anak di Indonesia relatif tinggi. Rata-rata jumlah jam anak-anak menonton televisi dalam setahun masih jauh lebih tinggi daripada jumlah waktu belajar di sekolah. Pengaturan terhadap isi siaran yang negatif sebaiknya ditertibkan dengan tegas agar dampak negatif dapat diminimalkan.
Manfaat sistem single mux secara langsung akan berdampak pada penerimaan dividen digital yang relatif lebih besar untuk negara dibandingkan dengan sistem lain. Dividen digital adalah penghasilan dari pengelolaan spektrum digital yang tersisa yang bisa digunakan dari proses migrasi televisi analog ke digital. Pemanfaatannya antara lain untuk sistem peringatan kebencanaan dan penambahan kapasitas Internet. Nilai spektrum ini sangat tinggi dan besar manfaatnya untuk masyarakat dan negara. Catatannya, dividen digital ini baru bisa dimanfaatkan bila tidak ada lagi siaran televisi analog yang mengudara atau dikenal dengan istilah analog switch off (ASO).
Indonesia sebenarnya berada dalam keadaan "darurat penyiaran digital"-istilah yang diberikan oleh Bambang Harymurti dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Sampai saat ini belum ada tanggal dan waktu definitif untuk melakukan ASO. Sesuai dengan kesepakatan antar-negara di wilayah ASEAN, Indonesia wajib melakukan migrasi dari penyiaran analog ke digital pada 2020. Keterlambatan ASO akan membuat koordinasi interferensi frekuensi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura tidak dapat dilakukan.
ASO bukan hanya soal dividen digital, tapi juga soal kesatuan digital. Pengaturan mobile cellular, Internet pita lebar berkecepatan tinggi, dan digital terrestrial television tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pengembangan media baru, terutama over the top, hanya bisa dilakukan jika semua sudah bermigrasi ke digital.
Bila diatur dengan model single mux, penerapan waktu definitif ASO akan lebih mudah. Bandingkan dengan sistem multi-mux atau hybrid yang akan lebih rumit karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan.
Model single mux sudah terbukti berhasil di Malaysia dan negeri jiran itu sudah akan ASO pada tahun ini. Sedangkan Thailand, yang memakai model multi-mux, ternyata gagal karena hanya satu perusahaan yang memenuhi standar dan sekarang negeri itu akan pindah ke single mux.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran harus segera dilakukan. Pembahasannya harus berfokus dan berpihak pada kepentingan publik. Penggunaan frekuensi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan subyektif, baik untuk bisnis maupun politik. Maka sistem dan model single mux dianggap lebih ideal untuk mewakili kepentingan publik dan negara.
