Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Benahi Dulu Industri Sawit

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah perkebunan sawit usai launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah perkebunan sawit usai launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

Pemerintah harus menanggapi dengan bijak rencana Uni Eropa menghentikan impor minyak sawit untuk bahan bakar nabati pada 2021. Ikhtiar pemerintah melobi para pemimpin Eropa agar rencana tersebut dibatalkan tentu diperlukan, tapi langkah ini harus didahului dengan membereskan tata kelola industri minyak sawit kita.

Hal yang memicu rencana Uni Eropa itu jelas berkaitan dengan masalah lingkungan dan kemanusiaan di negara penghasil minyak sawit, tak terkecuali di Indonesia. Alasan penghentian impor minyak sawit itu terutama adalah buruknya pengelolaan lingkungan oleh produsen minyak sawit.

Rencana pelarangan impor minyak sawit ini diputuskan parlemen Eropa pada Januari lalu. Uni Eropa merivisi Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive). Dalam draf dokumen itu disebutkan bahwa mereka akan menghapus penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar nabati hingga nol persen pada 2021.

Kebijakan itu akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, Uni Eropa merupakan pasar minyak sawit terbesar kedua bagi Indonesia setelah India. Negara-negara Eropa mengkonsumsi minyak sawit dalam jumlah besar, salah satunya karena tengah menggalakkan pemakaian bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Merespons rencana tersebut, pemerintah melobi para pemimpin Eropa, termasuk pemimpin Vatikan, Paus Fransiskus. Hanya, sukar mengharapkan lobi seperti ini akan berhasil, bila tidak disertai upaya memperbaiki karut-marut industri kelapa sawit di dalam negeri. Upaya mulia itu tak akan efektif karena kerusakan lingkungan di negara kita kian parah akibat deforestasi oleh industri minyak sawit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah semestinya menghentikan praktik ilegal penggunaan lahan hutan lindung untuk dijadikan kebun sawit. Investigasi Tempo menemukan praktik yang tak elok ini diduga dilakukan oleh banyak perusahaan, termasuk yang berafiliasi dengan Grup Wilmar.

Persoalan industri sawit kita juga menyangkut isu perebutan lahan kebun seperti di Pasaman Barat. Bergeser ke Indonesia timur, industri sawit di sana bahkan merampas hak penduduk mencari penghidupan karena melenyapkan hutan-hutan sagu dan hutan tempat berburu hewan.

Jika pemerintah serius, upaya pembenahan industri sawit sesungguhnya tidak terlalu sulit karena pemainnya hanya sedikit. Dari luas kebun sawit sekitar 12,3 juta hektare, sekitar 60 persen dikuasai korporasi yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Grup Wilmar, misalnya, menguasai 656 ribu hektare kebun sawit dan sekitar 30 persen bisnis sawit lewat kepemilikan kilang, pengolahan, serta transportasi.

Jadi, pemerintah sebetulnya berurusan dengan sedikit pengusaha untuk memperbaiki industri sawit agar lebih ramah lingkungan. Perluasan perkebunan sawit juga tak boleh dengan cara menyingkirkan penduduk setempat. Setelah menunjukkan ikhtiar ini, Indonesia memiliki amunisi untuk melobi negara-negara Uni Eropa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024