Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembatasan Transaksi Tunai

image-profil

image-gnews
Pengendara mobil melakukan pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik ataue-toll di Gerbang tol RAMP Taman Mini 2,  Jakarta, 7 September 2017. Mulai Oktober 2017 pemerintah mengharuskan pengguna tol membayar secara non tunai menggunakan transaksi elektronik dengan kartu E-Toll. TEMPO/Subekti.
Pengendara mobil melakukan pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik ataue-toll di Gerbang tol RAMP Taman Mini 2, Jakarta, 7 September 2017. Mulai Oktober 2017 pemerintah mengharuskan pengguna tol membayar secara non tunai menggunakan transaksi elektronik dengan kartu E-Toll. TEMPO/Subekti.
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya agar Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal bisa segera dibahas di parlemen untuk menjadi undang-undang. Beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Isu pokok rancangan itu adalah pembatasan nilai transaksi tunai. KPK menghendaki limit transaksi di level Rp 25 juta. PPATK lebih moderat dengan mengusulkan batas maksimal nilai transaksi Rp 100 juta.

Besaran nilai pembatas berimbas pada sanksi administratif bagi para pelanggarnya. Denda ditetapkan sebesar persentase tertentu atas nilai yang dilanggar. Penalti akan dikenakan oleh lembaga terkait kepada pihak yang tertangkap melakukan transaksi uang tunai melebihi Rp 100 juta.

Dalam skenario PPATK dan KPK, penetapan batas nilai transaksi tunai dan sanksinya bisa mempersempit ruang gerak tindak penyuapan, korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Karena itu, rancangan ini adalah ikhtiar dalam menekan kejahatan finansial yang kian marak sekaligus mendorong masyarakat nirtunai.

Namun, pembatasan nilai transaksi uang kartal, yang berbentuk uang logam dan kertas, menuntut beberapa prasyarat. Masyarakat, khususnya lapisan bawah dan menengah, harus sudah terbiasa dengan transaksi non-tunai. Selain itu, layanan perbankan sudah menjangkau seluruh wilayah di Tanah Air.

Dua prasyarat di atas tampaknya masih jauh dari harapan. Harus diakui pula, tingkat melek keuangan masyarakat relatif masih rendah dibanding negara berkembang lain. Maka, jumlah bank dan lembaga teknologi finansial yang ada tidak sebanding dengan optimalitas kemanfaatannya.

Pembatasan transaksi tunai menuntut juga keandalan sistem pembayaran. Aplikasi pembayaran non-tunai lintas bank secara real time harus memadai. Faktanya, Gerbang Pembayaran Nasional yang dirintis Bank Indonesia belum tuntas terkoneksi dengan Visa dan Master Card sehingga menyulitkan investor asing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih mendasar lagi, pembatasan transaksi tunai harus menjamin ekuivalensi nilai antara uang tunai dan non-tunai. Transaksi tunai tidak memerlukan biaya, sedangkan pemanfaatan jasa lembaga keuangan mensyaratkan biaya tambahan. Artinya, migrasi transaksi tunai ke non-tunai mengubah nilai uang. Biaya adalah distorsi terhadap daya beli uang tunai.

Kalaupun empat prasyarat itu terpenuhi, masih ada persoalan lain. Otoritas finansial niscaya kelimpungan dalam melakukan pengawasan. Celah transaksi uang tunai masih akan terjadi karena otoritas finansial tidak bisa mengawasi kegiatan transaksi tunai masyarakat satu per satu.

Pelaku ekonomi akan menyiasatinya dengan transaksi bertahap. Ketentuan batasan nilai transaksi hanya berlaku untuk satu hari. Transaksi Rp 500 juta, misalnya, akan dibayar tunai dalam lima tahap, masing-masing Rp 100 juta per hari. Undang-undang yang tidak bisa efektif dieksekusi niscaya merusak kredibilitas lembaga pembuatnya.

Besaran Rp 100 juta sebagai ambang batas layak pula dipertanyakan. Angka ini konon merujuk pada batasan maksimum uang tunai yang boleh dibawa lintas negara. Ini analogi yang tidak sepadan. Uang tunai yang dibawa keluar/masuk Indonesia berpotensi mengganggu sistem moneter. Tapi transaksi uang tunai Rp 100 juta di dalam negeri tidak berdampak apa pun pada neraca pembayaran.

Saat ini transaksi tunai Rp 100 juta masih agak jarang. Namun, 10 tahun mendatang, dengan asumsi inflasi 4 persen per tahun saja, nilai tersebut akan menyusut sepertiganya. Artinya, transaksi "partai kecil" yang semestinya bisa diselesaikan dengan tunai nantinya harus melalui non-tunai. Konkretnya, transaksi menjadi tidak efisien.

Namun, dalam tenggat yang sama, tidak ada jaminan undang-undang ini akan direvisi mengikuti perkembangan inflasi. Konsekuensinya, batasan nilai transaksi uang tunai yang riil tereduksi, daya beli berkurang, dan perputaran uang tunai akan melambat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024