Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Manuver 212 Jokowi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Hubbul Wathon KH Mustofa Aqil, menabuh bedug ketika membuka Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 21 Februari 2018. Presiden Jokowi menghadiri Rakernas I Hubbul Wathon yang turut dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Hubbul Wathon KH Mustofa Aqil, menabuh bedug ketika membuka Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 21 Februari 2018. Presiden Jokowi menghadiri Rakernas I Hubbul Wathon yang turut dihadiri ratusan kiai dan ulama se-Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

Pertemuan diam-diam Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ulama yang menggerakkan demonstrasi 212, di Istana Bogor, Ahad dua pekan lalu, adalah manuver politik yang tak elok. Menjelang pemilihan umum tahun depan, pertemuan itu bisa dianggap sebagai upaya Jokowi mengakomodasi politik identitas dan memberi panggung kepada kelompok yang jelas-jelas mempolitisasi agama.

Apalagi, dalam pertemuan itu, para ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 sempat meminta Presiden menghentikan proses hukum atas pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Syihab. Sampai hari ini, Rizieq mengasingkan diri di Arab Saudi untuk menghindari panggilan polisi dalam perkara pornografi. Jika permintaan Alumni 212 itu dikabulkan, Jokowi bisa dituduh mengintervensi kerja penegak hukum.

Untung saja juru bicara presiden, Johan Budi S.P., cepat-cepat membantah spekulasi itu dan memastikan Presiden tak akan memerintahkan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mencabut status tersangka Rizieq Syihab.

Presiden Jokowi boleh saja beralasan pertemuannya dengan ulama 212 dimaksudkan untuk mencairkan ketegangan politik dan mencegah pemilihan umum tahun depan menjadi arena hidup-mati alias zero-sum game. Namun, jika diniatkan seperti itu, pertemuan seyogianya diadakan terbuka untuk umum-tanpa rahasia.

Kita semua tahu, sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun lalu, atmosfer politik Indonesia penuh virus ujaran kebencian dan hasutan dengan menyalahgunakan identitas agama. Masyarakat dibuat terkotak-kotak dan saling curiga dengan penyebaran hoaks dan disinformasi yang mengeksploitasi sentimen agama. Politik identitas semacam ini tak boleh dibiarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai presiden, Jokowi bisa saja berusaha mendinginkan situasi dengan merangkul semua golongan dan memastikan semua kelompok didengarkan. Namun langkah-langkah rekonsiliasi yang digagasnya tak boleh memberi kesan bahwa ia mengakomodasi kubu intoleran.

Jangan sampai Presiden seolah-olah tutup mata terhadap tindakan sekelompok orang yang jelas-jelas menggunakan kekuatan massa untuk menekan para penegak hukum. Vonis 2 tahun penjara untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, tak akan terjadi jika tidak ada dua kali demonstrasi besar di depan Istana Merdeka pada akhir 2016.

Dalam perkara ini, Presiden Jokowi memang harus pandai-pandai meniti buih agar badan selamat sampai ke seberang. Buang jauh-jauh gagasan untuk mengail efek elektoral dari pertemuan tertutup dengan pentolan aksi 212 itu. Jika tebersit niat semacam itu, Jokowi bisa dituding menghalalkan segala cara demi kemenangan politik semata.

Presiden harus menyadari bahwa pemilihan kepala daerah akhir Juni mendatang dan pemilihan umum tahun depan adalah ujian besar untuk masa depan Indonesia. Jika para politikus yang berjualan agama dan menafikan rasionalitas berhasil mendapatkan suara mayoritas, bangsa kita akan tetap terjebak dalam perangkap politik identitas. Publik akan terus terpolarisasi berdasarkan keyakinan agamanya, dan kemajuan kita akan terhambat oleh hilangnya akal sehat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024