Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BUMN Bukan Lembaga Politik

Oleh

image-gnews
Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno. Dok TEMPO
Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno. Dok TEMPO
Iklan

Pemerintah seharusnya berpikir masak-masak setiap kali mengganti pemimpin badan usaha milik negara (BUMN). Mereka seharusnya dipilih karena kemampuan meningkatkan kinerja perusahaan serta mendatangkan berjuta manfaat bagi masyarakat dan negara. BUMN jangan dijadikan alat untuk politik ataupun sekadar balas budi.

Karena itu, sungguh mengherankan ketika Menteri BUMN Rini Soemarno lewat rapat umum pemegang saham luar biasa mencopot Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik dan empat anggota direksi lain pada Jumat pekan lalu. Massa Manik baru menjabat 13 bulan. Dia juga diangkat Rini pada Oktober 2016 untuk meredam konflik di antara manajemen. Saat itu, ada dua matahari kembar lantaran sebagian kewenangan Dwi Soetjipto sebagai direktur utama diambil alih wakilnya, Ahmad Bambang.

Dalih Kementerian BUMN yang menyebutkan pembongkaran direksi ini demi memuluskan pembentukan perusahaan induk dan karena kecelakaan minyak di Balikpapan sungguh tak bisa diterima nalar. Kedua alasan itu masih belum menjelaskan apa kesalahan fatal yang dilakukan direksi.

Prestasi Massa Manik memang tak terlalu kinclong. Di bawah kepemimpinannya, laba bersih Pertamina pada 2017 mencapai US$ 2,4 miliar. Tahun sebelumnya, Pertamina meraup untung US$ 3,15 miliar. Distribusi bahan bakar minyak pun terkesan berantakan. Ini bisa dilihat dari kelangkaan Premium di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Namun, harus dicatat, merosotnya kinerja Pertamina itu bukan kesalahan tunggal Massa Manik, melainkan juga kesalahan pemerintah. Penurunan laba sebesar 23 persen itu lantaran pemerintah tidak menaikkan harga BBM penugasan, yakni Premium dan solar, pada saat harga minyak dunia naik.

Harga Premium ditetapkan berdasarkan pertimbangan politik. Pemerintah minta harga Premium tak naik sampai 2019. Untuk mengurangi kerugian, Pertamina lantas mengurangi pasokan Premium di Jawa, Madura, dan Bali, yang secara aturan memang tak dilarang.

Walhasil, Massa Manik pun didepak. Bila lagi-lagi pertimbangan politik yang dikedepankan, bagaimana kita berharap Pertamina bisa maju bahkan menjadi perusahaan kelas dunia seperti Petronas dari negeri jiran?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah juga dikabarkan mengganti Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Djarot Kusumayakti. Djarot memimpin Bulog sejak Juni 2015. Pencopotan ini dikabarkan alot. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berkeras mempertahankan Djarot. Anehnya, pengganti Djarot malah seorang purnawirawan polisi yang sebelumnya jauh dari urusan logistik. Pemerintah menunjuk mantan Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso, menjadi Direktur Utama Perum Bulog. Seperti biasa, Menteri BUMN Rini Soemarno "bersembunyi" dari hadapan media massa tiap kali berembus kabar bongkar-pasang jajaran direksi BUMN.

Tak banyak orang yang memahami apa yang sebenarnya ada di benak Menteri Rini. Pemerintah memang pemilik 100 persen saham di Pertamina. Artinya, Menteri Rini memiliki kekuasaan membongkar dan memasang pejabat di semua BUMN. Kekuasaan ini mesti digunakan dengan baik. BUMN adalah korporasi yang harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa, bukan sebagai wadah barter kekuasaan.

Menteri Rini harus mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015, aturan yang dia buat sendiri. Pengangkatan dan pencopotan direksi BUMN harus berdasarkan ketaatan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, bukan demi kepentingan politik.

Pergantian direksi yang terlalu sering pasti akan mengganggu operasi BUMN. Bagi-bagi jabatan di BUMN kepada "orang-orang dekat" harus segera disudahi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024