Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gugatan Serampangan Nur Alam

Oleh

image-gnews
Mengenakan batik cokelat, Basuki Wasis memberikan keterangan pers terkait gugatan yang ditujukan kepadanya oleh kuasa hukum mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di YLBHI, Jakarta Pusat, Senin, 16 April 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Mengenakan batik cokelat, Basuki Wasis memberikan keterangan pers terkait gugatan yang ditujukan kepadanya oleh kuasa hukum mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di YLBHI, Jakarta Pusat, Senin, 16 April 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

Langkah hukum yang tidak elok ditempuh Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam. Ia menggugat saksi ahli Basuki Wasis, yang menghitung kerugian lingkungan akibat izin tambang yang dikeluarkan sang Gubernur. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, yang menangani perkara ini harus menampik gugatan serampangan itu.

Gugatan Nur Alam, yang telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus korupsi perizinan tambang, tidaklah berpijak pada aturan hukum. Ia mengabaikan imunitas saksi yang terang-benderang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Prinsip ini dimuat pada pasal 10 undang-undang tersebut: saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.

Kesaksian Basuki justru merupakan terobosan penting dalam mengungkap korupsi perizinan tambang. Dosen Institut Pertanian Bogor ini diminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghitung nilai kerugian ekologis akibat izin usaha tambang untuk PT Anugrah Harisma Barakah di Sulawesi Tenggara. Selama ini, hanya uang negara yang bocor atau potensi penerimaan yang hilang yang dihitung dalam kasus korupsi. Dalam kalkulasi Basuki, total nilai kerugian lingkungan akibat pertambangan nikel PT Anugrah di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana mencapai Rp 2,7 triliun.

Sayang, kerugian ekologis ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memvonis Nur Alam. Ia pun dihukum lebih ringan daripada keinginan jaksa, yang menuntut 18 tahun penjara. Politikus Partai Amanat Nasional itu hanya dinyatakan bersalah karena terbukti menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri dalam pemberian izin tambang PT Anugrah yang merugikan negara Rp 1,5 triliun. Nilai kerugian negara ini tidak memasukkan kerugian lingkungan yang dihitung Basuki. Karena itulah jaksa KPK kemudian mengajukan permohonan banding, langkah yang juga diambil terpidana dengan alasan berbeda.

Proses hukum kasus Nur Alam yang masih berjalan membuat kesaksian Basuki tetap relevan. Hakim pengadilan banding sebaiknya mempertimbangkan penghitungan kerugian ekologis dalam kasus korupsi izin tambang ini. Komisi antikorupsi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pun perlu sekuat tenaga memproteksi Basuki. Kedua lembaga ini harus melindungi saksi ahli itu dari segala bentuk ancaman sekaligus membelanya dari gugatan Nur Alam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya melecehkan saksi, dengan gugatan ini, Nur Alam sebetulnya juga mengabaikan hak warga negara yang peduli terhadap kerusakan lingkungan. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.

Dalil yang diajukan Nur Alam pun lemah. Ia menuduh Basuki telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan tergugat. Gugatan yang berpatokan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini amat mengada-ada karena Basuki sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Ia diminta resmi oleh KPK menjadi saksi ahli. Dalam sidang pengadilan pun dia membeberkan kesaksian di bawah sumpah.

Pembelaan terhadap Basuki amat penting demi memuluskan pengungkapan kasus korupsi serupa yang berikatan dengan izin pertambangan. Jangan sampai gugatan terhadap Basuki menjadi preseden buruk yang menyebabkan orang enggan bersaksi untuk membongkar korupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024