Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Vonis Setya Novanto

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto dikawal ketat saat memasuki mobil tahanan setelah mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 24 April 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto dikawal ketat saat memasuki mobil tahanan setelah mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 24 April 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Vonis untuk mantan Ketua DPR, Setya Novanto, bukan gong terakhir dalam pengusutan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Sikap KPK, yang menyatakan bahwa penyidikan belum akan berhenti, sudah tepat.

Praktik megakorupsi yang menggarong uang negara Rp 2,3 triliun-dari proyek senilai hampir Rp 5,9 triliun-itu harus dibongkar tuntas dan dibuat terang-benderang. Seluruh fakta persidangan yang muncul dan setiap bukti adanya upaya penyamaran atau pencucian uang hasil korupsi sepantasnya ditindaklanjuti.

Dalam pertimbangannya untuk vonis Setya, majelis hakim telah menegaskan adanya bancakan atas uang proyek itu. Sebanyak 16 nama perorangan, lima perseroan, satu perum, satu tim, satu konsorsium pemenang lelang, satu atas nama direksi perseroan, dan satu atas nama beberapa anggota DPR periode 2009-2014 disebut ikut menerima cipratan uang.

Kelompok yang terakhir itu, misalnya, menadah sebesar US$ 12,8 juta dan Rp 44 miliar. Adapun mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, berada di antara 16 nama perorangan karena menerima uang Rp 50 juta, satu unit toko, dan sebidang tanah dari aliran dana anggaran 2011-2013 tersebut.

Adapun Setya sendiri diharuskan mengembalikan uang senilai US$ 7,3 juta atau Rp 71 miliar berdasarkan nilai tukar 2010. Selain pidana 15 tahun penjara, Setya dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani pidana.

Jumlah penerima bancakan bisa jadi lebih banyak lagi karena beberapa nama yang disebut Setya belum direken hakim. Beberapa nama lain juga tak disebut meski telah menjalani pemeriksaan oleh KPK. Contohnya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya yang disangka mengikuti proses pengadaan e-KTP sejak awal dan ikut merekayasa tender proyek.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP yang telah dimulai sejak medio Oktober 2014 itu baru menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Menghitung Setya, empat dari delapan tersangka itu telah divonis bersalah. Mereka terbukti memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan korporasi.

Sementara itu, proyek yang dirancang sejak 2010 tersebut tak bisa membereskan persoalan administrasi kependudukan yang amburadul. Proyek yang ditargetkan selesai pada 2014 itu masih menyisakan jutaan warga negara yang belum mengantongi KTP elektronik.

Belakangan masalah lain muncul sekaligus mengkonfirmasi ketidakberesan, yakni saat pemberlakuan registrasi ulang kartu prabayar telepon seluler. Banyak penggenggam e-KTP memiliki data yang tak sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya.

Hal yang juga mengkhawatirkan, data pribadi penduduk rawan bocor karena subkontraktor yang menangani perekaman dan penyimpanan data adalah sebuah perusahaan asing. Perusahaan ini masih memegang kunci untuk mengakses data tersebut.

Kasus korupsi e-KTP benar-benar merugikan masyarakat luas. Sudah sepantasnya KPK berjanji untuk tidak berpuas diri atas vonis berat terhadap Setya. Janji itu harus dikawal dan didukung.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024