Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saatnya ASEAN Bersuara

Oleh

image-gnews
PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters
PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters
Iklan

SUDAH saatnya prinsip non-intervensi yang termaktub dalam Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dikaji ulang. Organisasi regional ini punya tanggung jawab moral untuk berbuat sesuatu ketika kualitas demokrasi di Asia Tenggara merosot. Negara-negara ASEAN tak bisa berpangku tangan menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di depan mata.

Prinsip non-intervensi memang menegaskan bahwa suatu negara ASEAN tak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri di negara lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 poin E dan F Piagam ASEAN yang diteken saat pendiriannya pada 8 Agustus 1967. Kesepakatan itulah yang membuat ASEAN tak memiliki otoritas yang cukup untuk mengintervensi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara anggotanya.

Beberapa kali Myanmar, misalnya, memakai "landasan hukum" ini untuk menolak rencana pertemuan negara anggota ASEAN terkait dengan isu Rohingya. Mereka menjadikan prinsip non-intervensi sebagai senjata untuk menghentikan usaha-usaha ASEAN menekan Myanmar. Akibatnya, nyawa ribuan orang etnis Rohingya tak tertolong.

Jurus "mengunci" yang sama dipakai Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Meski sudah berkuasa 33 tahun, dia tak berniat mundur. Pada November tahun lalu, Hun Sen membubarkan partai oposisi pimpinan Sam Rainsy, merebut kursi parlemen yang dikuasai partai itu, membredel media, dan melarang ratusan oposan terlibat aktif dalam kegiatan politik menjelang pemilihan umum Kamboja pada akhir Juli nanti.

Kondisi di Vietnam tak kalah mengkhawatirkan. Pada awal April lalu, enam aktivis prodemokrasi dipenjara 7-15 tahun dengan tuduhan makar. Padahal kegiatan mereka hanya seputar pelatihan kesadaran hak asasi manusia dan advokasi lingkungan hidup.

Dalam semua kasus itu, negara tetangga mereka sama sekali tak bersuara. Junta militer yang berkuasa di Thailand malah memulangkan pemimpin oposisi Kamboja, Kem Sokha, yang tengah mengungsi ke Negeri Gajah Putih. Sementara itu, Singapura tutup mata soal membanjirnya manusia perahu Rohingya. Sikap pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sama saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka seolah-olah lupa bahwa salah satu tujuan pembentukan ASEAN adalah "to promote peace in the region" alias mendorong perdamaian. Tentu itu termasuk kewajiban melindungi nyawa para pengungsi yang mencari perlindungan di negara tetangga, bukan diam seribu bahasa.

Ketika ASEAN pertama kali berdiri separuh abad lampau, prinsip non-intervensi bisa jadi relevan dengan perkembangan politik di negara-negara anggota. Namun kini prinsip itu justru bertentangan dengan doktrin Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni Responsibility to Protect. Prinsip itu menegaskan bahwa suatu negara bisa kehilangan sebagian kedaulatannya apabila mereka gagal melindungi warganya dari kekerasan, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan.

Selain itu, prinsip non-intervensi menyulitkan ASEAN di tengah kondisi geopolitik kawasan yang terus berubah. Ketegangan di Laut Cina Selatan, misalnya, hanya bisa diselesaikan oleh ASEAN yang solid dan memiliki kepentingan yang sama.

Karena itu, sekarang saatnya ASEAN diikat oleh nilai bersama, bukan cuma seperangkat aturan dan kesepakatan. Di sinilah kepemimpinan Indonesia menjadi penting. Kita harus mengambil peran untuk membuat nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum dijunjung tinggi semua negara anggota ASEAN. Tanpa itu, ASEAN terancam kedaluwarsa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024