Poltak Partogi Nainggolan
Mahasiswa doktoral di Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, Jerman
Kemiskinan yang parah dan tidak terkoreksi, kriminalitas yang sangat tinggi, dan kondisi ketidakpastian panjang dalam transisi demokratis membawa banyak negara di Afrika menuju negara gagal (failed states). Dengan pemimpin sipil yang lemah, perkembangan itu telah membuat para penyelundup dan bos kartel narkoba mudah melakukan bisnis mereka. Korupsi yang akut di berbagai bidang, absennya penegakan hukum, serta kegagalan reformasi sektor keamanan membuat para bos kartel mengendalikan negara, termasuk yang disokong perwira kepolisian dan militer yang muncul pada era peralihan.
Kombinasi merebaknya narkoba dan korupsi itu menciptakan negara-negara narko-korupsi yang parah. Penetrasi terjadi hingga kantor kepresidenan karena keuntungan narkoba mengalir ke sana, seperti di Guinea Bissau, Ghana, Kenya, dan Afrika Selatan (O'Regan, 2012).
Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini juga bisa terjerambap seperti negara-negara Afrika itu. Potensinya besar karena korupsi dan pelanggaran hukum masih merajalela dan penegakan hukum masih lemah.
Peningkatan kejahatan narkoba secara drastis belakangan ini, dari segi kuantitas dan kualitas kasus-kasus yang terjadi, membuat Indonesia berada dalam kondisi kritis dan berbahaya. Pada 2008, total korban narkoba di Indonesia sebanyak 3,2 juta orang. Dalam tiga tahun, jumlah angka itu menjadi 3,6 juta orang dan 3,8 juta pada awal 2012, atau 2,2 persen dari penduduk Indonesia, yang 1,1 juta orang di antaranya pelajar. Setiap tahun, sekitar 15 ribu pemuda tewas akibat narkoba dengan rata-rata 50 orang meninggal setiap hari.
Semua lini terancam, terutama pemuda dan anak-anak, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah penduduk. Bukan mustahil negara ini dapat berkembang statusnya menjadi negara narkotik atau negara narko-korupsi.
Indonesia sangat rawan karena kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang banyak dan garis pantai terpanjang di dunia. Dengan perbatasan darat dan laut dengan 10 negara, jaringan narkoba internasional bisa menjangkau seluruh wilayah negeri ini. Jaringan narkoba telah membuka jalur yang tidak terpikirkan selama ini, seperti menggunakan perairan Selat Sunda, melalui Ujung Genteng dan Banten, serta mengikuti jalur perdagangan manusia dari Timur Tengah.
Para kartel internasional menggunakan kurir dan modus yang lebih beragam, termasuk memanfaatkan istri yang dinikahi siri, memasukkan dalam bahan makanan, pakan ternak, bahan baku obat, dan mebel--dengan kedok ekspor-impor--serta memproduksi narkoba di apartemen mewah di pusat kota. Kolaborasi dengan jejaring terorisme internasional menjadikan Indonesia sebagai surga dan penjara sebagai rumah yang aman (safe house) mereka. Kegiatan narko-terorisme pun bukan hal yang mustahil terjadi di sini jika kaum teroris semakin kesulitan mencari sumber dana bagi aktivitasnya.
Pada 2007, sebanyak 1 juta ekstasi diedarkan. Pabrik ekstasi di Serang dikelola warga multinasional Cina, Belanda, dan Prancis, yang memproduksi 200 ribu butir per hari-pabrik terbesar ketiga di dunia setelah di Fiji dan Cina. Dari warga Malaysia disita 410 ribu pil ekstasi senilai Rp 41 miliar pada 2008. Penyelundupan terus meningkat. Sementara pada 2017 disita 1 ton sabu, hanya kurang dari sebulan, yakni pada Februari 2018, disita hampir 3 ton sabu.
Seperti di banyak negara, kepolisian, yang seharusnya menjadi aparat yang diandalkan dalam memerangi narkoba, terkontaminasi bisnis ini. Sistem yang korup pada masa lalu memunculkan "Dirty Harry" karena hilangnya harapan pada aparat.
Di Meksiko, para kartel menyuap para komandan polisi tingkat wilayah hingga atas. Polisi melindungi para kartel dan bosnya (Bonner, 2012). Karena itu, Felipe Calderon, Presiden Meksiko masa itu, mereformasi institusi penegak hukum dengan membangun polisi federal dan nasional yang baru dan profesional serta mengganti aparat yang korup. Badan Penyelidik Federal (Agencia Federal de Investigacion), yang dilikuidasi pada Mei 2009, diganti institusi baru di bawah Kementerian Keamanan dan Keselamatan Publik.
Calderon juga merombak sistem hukum dan pengadilan. Strategi baru dijalankan dengan membuat sistem jaringan informasi kejahatan nasional, yang antara lain menyimpan sidik jari setiap narapidana. Kerja sama dengan militer diperbaiki, sehingga polisi federal dapat menjalankan tugasnya di bawah kendali operasi (BKO) pimpinan tentara strategis di berbagai daerah untuk memerangi kartel. Sistem pengadilan kriminal dibuat lebih transparan dan terpantau publik. Penjara dengan sistem pengamanan yang maksimum pun dibuat.
Strategi model Kolombia pada 1990-an diterapkan dengan memanfaatkan kelemahan para kartel, yaitu memegat jaringan komunikasi mereka, merusak sistem pasokan dan distribusi bahan dasar pembuatan narkoba, serta menyita aset bos kartel. Sekali kelompok (kartel) tertentu dilemahkan, polisi dapat menemukan dan menangkap anggota penting lain dari organisasinya, termasuk calon ahli warisnya yang potensial (Bonner, 2012).
Tanpa segera mengikuti aksi tegas Calderon, Indonesia akan mengikuti jejak Meksiko sebagai negara narkoba yang berbahaya.
