Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Pengelolaan Air Jakarta

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah petugas PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), operator penyediaan dan pelayanan air bersih saat memperbaiki pipa pecah di jalan Inpeksi, Jakarta, 28 April 2016. Hingga akhir 2015, cakupan pelayanan PAM Jaya di Jakarta baru mencapai 60 persen dari luas wilayah. Tempo/ Aditia Noviansyah
Sejumlah petugas PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), operator penyediaan dan pelayanan air bersih saat memperbaiki pipa pecah di jalan Inpeksi, Jakarta, 28 April 2016. Hingga akhir 2015, cakupan pelayanan PAM Jaya di Jakarta baru mencapai 60 persen dari luas wilayah. Tempo/ Aditia Noviansyah
Iklan

Pemerintah DKI Jakarta seharusnya menghentikan kerja sama pengelolaan air dengan pihak swasta. Pemerintah tak boleh mengabaikan putusan Mahkamah Agung pada 10 April 2017, yang mengamarkan penghentian kebijakan penswastaan air serta pengembalian pengelolaan air minum di Ibu Kota kepada PAM Jaya.

Alih-alih menjalankan putusan itu, PAM Jaya justru merestrukturisasi perjanjian kerja sama dengan dua mitra swastanya, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Jika kontrak kerja sama baru disepakati, Palyja dan Aetra masih akan merawat serta mengoperasikan instalasi pengelolaan air hingga kerja sama berakhir pada 2023.

PAM Jaya berdalih putusan MA tak menyebutkan soal pemutusan kontrak tersebut. Dalih itu bertentangan dengan putusan MA, yang dengan tegas memerintahkan pengelolaan air minum dikembalikan kepada PAM Jaya. Kerja sama dengan pihak swasta terbukti telah merugikan PAM Jaya. Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta menunjukkan PAM Jaya menderita kerugian Rp 1,4 triliun akibat kebijakan kerja sama privatisasi air sejak Februari 1998 hingga Desember 2015. PAM Jaya merugi karena harus membayar selisih biaya produksi dan penerimaan kepada kedua mitranya itu sebesar lebih dari Rp 2.000 per meter kubik.

Dengan tarif rata-rata tahun lalu sebesar Rp 7.025, layanan air bersih di DKI masih jauh dari harapan. Kebocoran tetap tinggi, banyak pipa lama belum diganti, serta masih banyak pelanggan mengeluhkan kualitas dan kuantitas air yang tak stabil. Akses masyarakat DKI terhadap air bersih pun masih tertinggal dibanding provinsi lain. Menurut hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada 2013, akses masyarakat DKI terhadap air bersih hanya 62 persen, jauh tertinggal dibanding Bali (82 persen) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (81,7 persen).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penghentian privatisasi air sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Februari 2015 yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Mahkamah Konstitusi menyatakan sumber daya air merupakan hak asasi manusia dan pihak swasta tak boleh menguasainya. Mahkamah Agung pun menyatakan kerja sama pemerintah DKI dan PAM Jaya dengan kedua perusahaan swasta tersebut melanggar hukum.

DKI Jakarta bisa belajar kepada Surabaya, yang airnya dikelola perusahaan daerah. Riset Amrta Institute for Water Literacy menyebutkan tarif rata-rata air di ibu kota Jawa Timur itu pada tahun lalu Rp 2.800 per meter kubik, atau cuma 35 persen dari tarif di DKI Jakarta. Dengan tarif tersebut, kota terbesar kedua di Indonesia itu telah melayani 95,6 persen penduduknya dan menargetkan pelayanan kepada seluruh penduduknya pada tahun ini.

Surabaya telah membuktikan bahwa pengelolaan air oleh negara bisa lebih efisien dan menguntungkan jika dilakukan dengan transparan serta akuntabel. Pemerintah DKI Jakarta harus mengutamakan hak asasi warganya atas air sebagai sumber kehidupan. Jadikan kepentingan publik prioritas utama dalam pengelolaan air.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024