Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kembalikan Kedaulatan Air

Oleh

image-gnews
Dua warga berjalan di atas dasar Bendungan Theewaterskloof yang mengering dekat Cape Town, Afrika Selatan, 20 Januari 2018. Sejumlah ahli memprediksi bahwa kota kedua terpadat populasinya di Afrika Selatan ini akan kehabisan air bersih untuk konsumsi penduduknya. REUTERS/Mike Hutchings
Dua warga berjalan di atas dasar Bendungan Theewaterskloof yang mengering dekat Cape Town, Afrika Selatan, 20 Januari 2018. Sejumlah ahli memprediksi bahwa kota kedua terpadat populasinya di Afrika Selatan ini akan kehabisan air bersih untuk konsumsi penduduknya. REUTERS/Mike Hutchings
Iklan

Pemerintah harus merevisi Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Rancangan ini menyimpan banyak lubang dan berbahaya bagi kedaulatan air.

Rancangan itu tidak boleh mengabaikan semangat bahwa air harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini seharusnya menjadi semangat utama untuk semua hal yang diatur dalam rancangan itu.

Sayangnya, rancangan tersebut kelewat membuka peluang memperjualbelikan air ketimbang memberikan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air. Rancangan itu, misalnya, menyebutkan pengelolaan air untuk kegiatan usaha diserahkan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Swasta dapat masuk melalui kerja sama dengan badan tersebut. Tidak ada mekanisme untuk mengawasinya dengan ketat sehingga terbuka peluang kolusi dan korupsi. Seharusnya ada mekanisme mencegah praktik bisnis yang mengabaikan kepentingan rakyat.

Rancangan itu bahkan juga membuka keran ekspor air sangat longgar. Pasal 49 ayat 1, contohnya, hanya menyebutkan penggunaan air untuk negara lain pada hakikatnya dilarang kecuali untuk tujuan kemanusiaan. Pasal ini tanpa penjelasan sehingga bisa dibelokkan untuk kepentingan bisnis berkedok kemanusiaan. Rancangan tersebut hanya menyatakan pengaturan lebih rinci diatur dalam peraturan pemerintah. Ayat yang mudah ditafsirkan macam-macam ini semestinya diperjelas dan dipertegas. Bila tidak, ia akan mudah dipakai untuk segala macam urusan.

Salah satu persoalan besar yang pengaturannya gagal dalam rancangan ini adalah soal air tanah. Eksploitasi air tanah besar-besaran sudah mendatangkan petaka. Jakarta terancam tenggelam karena abrasi air laut. Hampir separuh penduduk DKI punya ledeng dan menggali sumur secara tidak sah. Banyak gedung komersial di kota ini juga menyedot air tanah.

Pabrik-pabrik pun seperti berpesta-pora menyedot air tanah. Di Kabupaten Sukabumi, contohnya, 110 perusahaan memanfaatkan sumber air tanah. Sebanyak 20 perusahaan di antaranya justru produsen air minum dalam kemasan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Praktik semacam itu jelas mengancam cadangan air tanah. Tapi perlindungan terhadap air tanah kurang tecermin dalam rancangan ini. Pemerintah seharusnya mengatur hal tersebut sebelum berpikir untuk memperjualbelikan air. Apalagi dalam rancangan tersebut dinyatakan bahwa air tanah pun dapat dikelola untuk kegiatan usaha. Pasal mengenai penswastaan air tanah ini harus dihapus karena mengancam ketersediaan air bagi rakyat.

Air tanah seharusnya hanya untuk kebutuhan air minum dan air bersih masyarakat. Pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Mari berkaca pada India. Sejak 2011, pemerintah India menggariskan bahwa air tanah hanya untuk publik dan melarang eksploitasi oleh perusahaan melalui penswastaan air. Kebijakan India ini patut dicontoh.

Kita harus bijak memakai air. Jangan sampai kita nanti bernasib sama seperti Cape Town, kota besar di Afrika Selatan. Kota itu kini terancam kehabisan cadangan air, padahal pernah memenangi sejumlah penghargaan internasional untuk manajemen air. Sumber masalah utama Cape Town adalah pertambahan penduduk, penurunan air sungai, dan kekeringan yang tidak diantisipasi dengan baik.

Kota besar seperti Jakarta perlu waspada. Jumlah penduduknya terus naik dan sejumlah situnya mengering. Permukaan tanah yang turun rata-rata 5-15 sentimeter per tahun juga sinyal bagi "mengempisnya" cadangan air tanah. Ini adalah peringatan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air harus mengantisipasi ancaman kelangkaan air.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024