Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Stop Subsidi Gelap Premium

Oleh

image-gnews
Petugas bersiap melayani warga pada peresmian SPBU Modular di Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, 15 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Petugas bersiap melayani warga pada peresmian SPBU Modular di Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, 15 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

PEMERINTAH semestinya berhenti sembunyi-sembunyi soal subsidi Premium. Kalau pemerintah memang belum rela melepas harga bahan bakar minyak pada mekanisme pasar, beban subsidi seharusnya dimasukkan resmi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebaliknya, jika berniat benar-benar menghapus subsidi, jangan lagi membebani Pertamina dengan kewajiban menyediakan Premium dengan harga murah.

Ambiguitas pemerintah ini jadi sorotan karena, pekan lalu, Presiden Joko Widodo meminta Pertamina kembali menjual Premium di Jawa, Madura, dan Bali. Kelangkaan Premium disebut-sebut jadi alasannya. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar segera mengiyakan instruksi Presiden dan memastikan Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual BBM akan diubah. Ini jelas kabar buruk buat Pertamina.

Dengan menjual Premium di luar Jawa, Madura, dan Bali seharga Rp 6.550 per liter saja Pertamina sebenarnya sudah rugi. Pasalnya, harga pokok per liter Premium sudah Rp 2.000 lebih mahal dari itu. Bisa dipastikan kerugian Pertamina bakal berlipat jika mereka wajib menjual Premium di seluruh Indonesia.

Kisruh ini bermula dari kebijakan Presiden Joko Widodo menghentikan subsidi Premium pada awal 2015. Sejak itu, beban subsidi bahan bakar minyak dalam APBN memang terus berkurang: dari Rp 46,7 triliun pada 2014 menjadi hanya Rp 7,1 triliun tahun lalu. Jokowi pun bergelimang pujian.

Belakangan, kita tahu, pencabutan subsidi tak sepenuh hati. Pemerintah ternyata masih mengatur Premium sebagai BBM khusus yang harganya ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Harga itu ditinjau ulang setiap tiga bulan. Yang bikin runyam, harga pemerintah hampir selalu lebih rendah daripada harga pasar. Walhasil, Pertamina sebagai satu-satunya penjual Premium dipaksa menanggung selisih harga sampai triliunan rupiah setiap tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Praktik subsidi terselubung ini membuat pendapatan Pertamina tergerus sekitar Rp 19 triliun pada 2017. Untung saja kerugian Pertamina bisa ditekan karena perusahaan itu hanya diwajibkan menjual Premium dengan harga yang ditetapkan pemerintah di luar Jawa, Madura, dan Bali. Di luar itu, Pertamina bermanuver dengan menjual Pertalite.

Bisa dibayangkan: permintaan Presiden agar Pertamina kembali berjualan Premium di Jawa, Madura, dan Bali pasti bakal membuat kerugian badan usaha milik negara itu berlipat-lipat. Sulit membayangkan Pertamina dapat berkembang dengan menanggung kerugian besar setiap tahun. Di sisi lain, mengembalikan subsidi Premium ke APBN jelas bukan opsi yang masuk akal. Ruang fiskal di APBN kita tak cukup longgar untuk menyokong kebijakan itu tanpa membahayakan kondisi perekonomian secara umum.

Pilihan pemerintah memang tak banyak. Koreksi atas Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 dibutuhkan, tapi bukan untuk memaksa Pertamina menjual Premium di Jawa, Madura, dan Bali. Pemerintah justru harus memasukkan Premium ke kelompok BBM umum, seperti Pertamax, agar harganya boleh ditentukan sendiri oleh perusahaan penyalur. Apalagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebenarnya telah menyerahkan harga BBM dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, asalkan yang sehat dan wajar.

Harus diakui, dengan kebijakan ini, popularitas Presiden Jokowi di masyarakat kelas menengah ke bawah terancam turun. Tapi dia akan mendapat banyak pendukung baru karena tak lagi mengelabui publik soal subsidi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024