Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Persoalan Rencana Kredit Kuliah

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan orasi ilmiah saat sidang terbuka di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB, Dramaga, Bogor, 6 September 2017. Sidang terbuka ini untuk memperingati Dies Natalis IPB ke-54. Setkab.go.id
Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan orasi ilmiah saat sidang terbuka di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB, Dramaga, Bogor, 6 September 2017. Sidang terbuka ini untuk memperingati Dies Natalis IPB ke-54. Setkab.go.id
Iklan

Fajri Siregar
Mahasiswa PhD Departemen Antropologi University of Amsterdam

Rencana Presiden Joko Widodo untuk menyediakan skema kredit biaya kuliah merupakan sebuah kejutan. Ide itu seolah datang di siang bolong dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pemerhati pendidikan ataupun pemangku kepentingan. Meski tujuan dari inisiatif itu untuk memperluas akses memasuki perguruan tinggi, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum niat tersebut diwujudkan. Pemerintah sepatutnya juga mempertimbangkan opsi lain yang dapat ditempuh di luar kredit biaya kuliah.

Rencana itu sebetulnya menyalahi prinsip bahwa negara membiayai pendidikan. Soal apakah pendidikan tinggi termasuk salah satu layanan yang harus disediakan oleh negara memang masih diperdebatkan. Tapi, dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak ekonomi dan sosial budaya, pendidikan tinggi secara tegas dinyatakan sebagai salah satu layanan yang harus disediakan negara. Dengan kata lain, warga negara berhak menuntut negara untuk menyediakan pendidikan tinggi secara terbuka dan terjangkau.

Jika pemerintah Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, pendidikan tinggi merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhannya. Kredit biaya kuliah secara terang-terangan menyalahi prinsip tersebut karena menjadikan perkuliahan sebagai sebuah transaksi dan mengubah relasi mahasiswa dengan negara menjadi relasi transaksi. Warga negara tidak ubahnya konsumen pendidikan.

Di luar itu, ada baiknya para pengambil kebijakan juga mempelajari nestapa kredit kuliah yang dialami negara lain, terutama di Amerika Serikat. Angka di atas kertas menunjukkan bahwa kredit kuliah mendorong industri perbankan Amerika lantaran besarnya angka yang berputar sebagaimana disebutkan Jokowi, yakni US$ 1,3 triliun (hampir Rp 18 ribu triliun).

Namun angka yang mungkin tidak diketahui oleh Jokowi adalah bagaimana pada 2015 saja 10 juta mahasiswa tidak mampu melunasi kredit tersebut. Studi yang belum lama ini dirilis oleh Brookings Institution menunjukkan bahwa, hingga 2017, sekitar 28-29 persen penerima kredit kuliah tidak mampu membayar kembali pinjaman itu. Proses ini terjadi secara akumulatif, sehingga nyaris menciptakan krisis ekonomi baru di Amerika pada saat itu. Kredit macet menjadi keniscayaan karena produk kredit kuliah tidak diawasi dengan baik dan tidak ditunjang oleh pendanaan pemerintah. Hal itu memicu perlombaan baru di sektor perbankan untuk berburu mahasiswa yang rentan tertipu oleh janji manis pemberi kredit.

Dari gambaran tersebut, ada baiknya pemerintah justru berupaya memikirkan bagaimana biaya perkuliahan dapat tetap terjangkau. Ada beberapa poin penting yang dapat diperhatikan, terutama soal efektivitas anggaran dan alokasi anggaran pendidikan tinggi. Ada tiga ide yang saya tawarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama

Realokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Selama ini pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam pembiayaan pendidikan tinggi karena status sebagian besar perguruan tinggi negeri (PTN) adalah satuan kerja alias dibiayai oleh pemerintah pusat melalui anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi atau kementerian lain. Kontribusi pemerintah daerah sejauh ini hanya dalam bentuk hibah gedung, tanah, atau sarana lainnya. Sedangkan gaji dosen dan pegawai lainnya diperoleh dari APBN. Di sini ada lubang besar yang bisa ditutup jika anggaran operasional PTN bisa dialokasikan melalui dana pemerintah daerah. Hal itu ironis karena PTN selama ini seperti hanya menumpang di wilayah ia beroperasi, tapi keterlibatan pemerintah daerah sangat minim.
Model yang lebih optimal dan efisien serta berpihak pada prinsip aksesibilitas telah ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam waktu kurang-lebih tiga tahun terakhir, provinsi itu telah menunjukkan komitmennya untuk menyediakan pendidikan tinggi gratis bagi pemuda Sumatera Selatan dengan mengalokasikan anggaran Rp 40-50 miliar. Setidaknya, 2.000 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi provinsi itu telah dapat menikmati biaya pendidikan gratis meski sempat tersendat pada 2017.

Kedua

Optimalisasi beasiswa Bidikmisi. Program Bidikmisi telah berjalan cukup lama, tapi gaungnya masih belum terdengar. Ada banyak orang yang tidak tahu soal beasiswa itu. Padahal, serapan anggaran Bidikmisi tidak pernah menyentuh angka 90 persen. Hal itu menunjukkan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak pernah terserap habis. Jika banyak orang tak mampu tidak punya akses pembiayaan kuliah, mengapa Bidikmisi tidak bisa menjangkau mereka?
Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, tapi tidak pernah terserap dengan baik, Bidikmisi bisa dikatakan tidak pernah berhasil mencapai misinya. Untuk itu, lebih baik program ini dioptimalkan ketimbang beralih ke skema kredit kuliah yang mengandalkan keuangan perbankan.

Ketiga

Pemerintah pusat perlu pula mempertimbangkan skema dana abadi sebagai penunjang dana operasional untuk PTN berbadan hukum. PTN ini beroperasi sebagai badan otonom, yang berbeda dengan PTN satuan kerja, sehingga tidak dapat menerima alokasi langsung dari APBN ataupun APBD.
Otonomi khusus itu membutuhkan skema pendanaan yang lebih mandiri pula dan berorientasi jangka panjang. Dana abadi yang dikelola secara profesional dan berpotensi meraih laba dapat menjadi solusi pendanaan khusus untuk mereka. Bentuknya dapat menyerupai sebuah lembaga layanan sebagaimana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bentukan Kementerian Keuangan dengan tujuan membiayai kegiatan pendidikan dan beasiswa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024