Tantangan Kebijakan Non-Moneter BI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia saat jumpa wartawan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 2017, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, 16 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    Jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia saat jumpa wartawan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 2017, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, 16 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    Haryo Kuncoro
    Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta

    Gubernur terpilih Bank Indonesia (BI) tampaknya condong pada kebijakan non-moneter untuk mengantisipasi kondisi ekonomi makro ke depan. Misalkan, BI per 16 Juli 2018 akan melonggarkan giro wajib minimum (GWM) primer bagi bank umum dengan rata-rata 2 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

    Tambahan rata-rata 0,5 persen diproyeksikan tersalur pada surat berharga saat permintaan kredit masih seret. Sejalan dengan itu, ketentuan rasio pinjaman terhadap pendanaan (LFR) diubah menjadi rasio intermediasi makroprudensial (RIM), yang memasukkan surat berharga yang dibeli bank.

    Korporasi pun diharapkan gencar menerbitkan surat berharganya. Pendalaman keuangan adalah tujuan lain yang dibidik BI. Penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) juga diintroduksikan untuk meredam mobilitas dana yang cenderung prosiklikal. Imbasnya, manuver mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen jadi lebih ringan.

    Benang merah dari ketiga kebijakan di atas adalah stimulus pengelolaan likuiditas. Dalam pandangan BI, mobilitas dana tercapai antara DPK dan penjualan surat berharga terbitan perbankan. Harapannya, perpindahan dana juga terjadi antara kredit dan pembiayaan melalui pembelian surat berharga korporasi.

    Pada gilirannya, ketiga kebijakan non-moneter (makroprudensial) tersebut bisa meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan pada sektor riil. Persoalannya, apakah kebijakan ini mampu meredamnya saat ruang kebijakan moneter melalui pemangkasan BI repo rate semakin sempit?

    Secara teoretis, stabilisasi dan pertumbuhan dapat dikendalikan lewat kebijakan makroprudensial. Apabila tekanan inflasi naik, BI menanggapinya dengan menaikkan GWM sehingga suku bunga kredit mahal. Akibatnya, penyaluran kredit tertahan sehingga meredam laju perekonomian. Pada akhirnya, tekanan inflasi dan nilai tukar berkurang.

    Kenaikan suku bunga kredit menyeret suku bunga simpanan. Hal ini memicu pemilik dana mengurangi konsumsi dan bergeser ke investasi. Konsumsi merupakan komponen terbesar dari permintaan agregat. Artinya, pertumbuhan ekonomi serta gejolak harga dan nilai tukar terkoreksi.

    Faktanya, penyaluran kredit dan investasi pada surat berharga korporasi, obligasi misalnya, memiliki karakter berbeda. Masing-masing memiliki pangsa pasar tersendiri dengan perolehan imbal hasil yang berbeda pula. Nuansa segmentatif membuat keduanya tidak mudah dipertukarkan.

    Tesis di atas agaknya mendekati kenyataan. Kecenderungan penurunan suku bunga dan ketersediaan pasokan kredit belum menjadi daya tarik bagi debitor untuk datang ke bank guna bertransaksi kredit. Analoginya, pelonggaran RIM juga tidak serta-merta membuat korporasi menerbitkan obligasi.

    Kalaupun banyak korporasi menerbitkan obligasi, masalahnya tidak berhenti di sini. Obligasi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada kredit. Karena itu, bank tidak bisa membatalkan kontrak kredit untuk kemudian dibelikan obligasi. Artinya, dugaan awal bakal terjadi perpindahan pembiayaan tidak berlaku.

    Persoalan di atas juga terjadi pada sisi hulu. Bank mengalokasikan simpanan masyarakat yang bersifat jangka pendek untuk kebutuhan permintaan kredit dengan spektrum waktu jangka pendek pula. Sementara itu, ciri obligasi korporasi tipikal menyedot dana dalam jumlah yang material dan berjangka panjang.

    Kebutuhan bank atas pendanaan jangka panjang hanya bisa diperoleh dari pasar modal. Tanpa perluasan akses ke pasar modal, dana jangka pendek akan digunakan untuk portofolio jangka panjang. Akibatnya, bank mengalami ketidaksesuaian maturitas pendanaan.

    Dengan skema masalah di atas, bank mungkin akan menyiasati DPK dengan penjualan sertifikat deposito. Adapun kelebihan likuiditas akan disalurkan pada surat berharga komersial dan surat utang jangka menengah di pasar sekunder. Bukan tidak mungkin pula, kelebihan likuiditas akan dibelikan dolar.

    Aktivitas semacam ini menjadi lahan spekulasi, alih-alih mitigasi risiko maturitas. Sadar atau tidak, relaksasi GWM dan perluasan konsep pembiayaan bisa ditafsirkan sebagai peluang untuk menggapai imbal hasil terbaik. Untuk itu, bank lebih berani ambil risiko demi imbal hasil yang lebih tinggi.

    Tendensi ini pula yang mendorong RIM bisa menembus toleransi 80–92 persen. Namun kenaikan RIM (relatif terhadap LFR) mengalami reduksi makna. Pembelian surat berharga ada di area finansial, sedangkan penyaluran kredit lebih dekat dengan aktivitas produksi. Intinya, sektor finansial tidak berjalan seiring dengan sektor riil.

    Pada akhirnya, kebijakan makroprudensial tanpa dibarengi kebijakan moneter akan berhadapan dengan imbal korban, pertumbuhan atau stabilisasi. Risiko terberatnya adalah stabilitas tidak tercapai, sementara cadangan devisa terkuras untuk intervensi, dan momentum pertumbuhan ekonomi terlewatkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.