Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suap Berulang di Bea-Cukai

Oleh

image-gnews
Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Iklan

KEMENTERIAN Keuangan perlu memikirkan strategi pencegahan korupsi yang lebih mumpuni di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tak kunjung surutnya kasus suap yang melibatkan pejabat di sana mengindikasikan kelemahan manajemen pengawasan dan tak optimalnya program reformasi birokrasi selama ini.

Temuan transaksi tak wajar di rekening bank milik pejabat Bea-Cukai, Agus Djoko Prasetyo, yang terungkap pekan lalu, seharusnya cukup untuk memicu tindakan drastis Menteri Keuangan Sri Mulyani. Agus, yang saat ini menjabat Kepala Subdirektorat Penyidikan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau, diduga menerima aliran duit Rp 2,7 miliar dari pihak swasta dalam urusan impor. Dia juga diduga menerima dana gratifikasi sampai Rp 40 miliar.

Tindakan tegas Sri Mulyani bisa berbentuk audit menyeluruh atas personalia di Direktorat Jenderal Bea-Cukai, sekaligus peninjauan ulang proses kerja yang berpotensi memancing sogokan dari eksportir dan importir. Gebrakan semacam itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea-Cukai.

Kasus suap yang berulang ini juga menandakan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi di Bea-Cukai, yang dimulai dua tahun lalu, belum efektif. Sejumlah rekomendasi KPK untuk mendeteksi importir berisiko tinggi serta memperbaiki sistem perizinan, kuota, dan administrasi lain belum dijalankan sepenuhnya.

Selain itu, harus diakui pemberantasan suap di Bea-Cukai dipersulit oleh kebijakan pemerintah sendiri. Kebijakan pembatasan impor yang diberlakukan Kementerian Perdagangan, misalnya, tak bisa dimungkiri, membuka celah kongkalikong antara importir nakal dan aparat Bea-Cukai. Upaya intervensi pasar semacam itu menjadi blunder ketika penegakan hukum tidak berjalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penting dicatat, terungkapnya kasus itu tak lepas dari kerja keras Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun laporan transaksi keuangan yang mencurigakan saja tak cukup untuk membongkar skandal korupsi. Penyidik KPK harus bisa menindaklanjuti temuan PPATK sampai semua petinggi Bea-Cukai yang terlibat, juga perusahaan penyogoknya, dibawa ke meja hijau.

Sayangnya, rekam jejak KPK dalam menelusuri laporan PPATK yang melibatkan petinggi Bea-Cukai tak terlampau moncer. Kasus yang melibatkan orang pabean lain, Aris Murdiyanto, sejak 2015 sampai kini masih terkatung-katung. Kepala Seksi Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok ini dituduh sengaja melepas tujuh kontainer daging sapi milik CV Krsna Jaya milik pengusaha Basuki Hariman, yang sebelumnya disita anak buahnya.

Kasus orang Bea-Cukai yang lain, Ahmad Dedi, juga tidak jelas penyelesaiannya sampai sekarang. Ketika menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Marunda, Jakarta Utara, ia dilaporkan ke KPK karena ada transaksi tak wajar di rekening banknya. Dedi diduga menerima aliran dana seorang perantara yang sebenarnya menyalurkan suap dari importir-importir nakal. Kuat dugaan, kasus Agus Djoko Prasetyo, Aris Murdiyanto, dan Ahmad Dedi ini hanya puncak gunung es.

Pendeknya, Bea-Cukai harus mulai serius berbenah diri. Jika berjiwa besar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi bisa mengawali upaya perbaikan dengan mengembalikan Bung Hatta Anti-Corruption Award yang diterimanya tahun lalu. Soalnya, kini terbukti Direktorat Jenderal Bea-Cukai ternyata tak bebas dari korupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024