Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaduh Aturan Ojek Online

Oleh

image-gnews
Ribuan massa gabungan driver ojek online melakukan aksi demo konvoi menuju Istana Merdeka, Jakarta, 27 Maret 2018. Dalam aksinya driver ojek online menuntut adanya kesamaan tarif antar operator. Kebijakan yang dikeluarkan operator yang dirasa paling merugikan adalah terkait promo harga. TEMPO/Subekti.
Ribuan massa gabungan driver ojek online melakukan aksi demo konvoi menuju Istana Merdeka, Jakarta, 27 Maret 2018. Dalam aksinya driver ojek online menuntut adanya kesamaan tarif antar operator. Kebijakan yang dikeluarkan operator yang dirasa paling merugikan adalah terkait promo harga. TEMPO/Subekti.
Iklan

HUKUM tak boleh terus dibiarkan alpa terhadap ojek online. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sudah saatnya kendaraan bermotor roda dua diakui sebagai moda angkutan. Menundanya tak hanya akan menyulitkan regulator, tapi juga merugikan pengemudi dan penumpangnya.

Rangkaian demonstrasi pengemudi ojek online sepekan ini-mengulang gelombang unjuk rasa dua tahun terakhir-membuktikan mandeknya rencana revisi Undang-Undang LLAJ bakal terus melahirkan persoalan. Tepat setahun lalu, gagasan memperbaiki aturan tersebut menjadi satu dari tiga butir kesimpulan rapat dengar pendapat antara Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR. Tapi kesepakatan berakhir begitu majelis bubar.

Hingga kini, pembahasan rancangan perubahan tak pernah diagendakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi malah menerbitkan regulasi untuk angkutan roda empat berbasis aplikasi teknologi. Itu pun penerapannya terus tertunda hingga belakangan berujung rencana baru pemerintah memaksa penyedia aplikasi transportasi online berubah status menjadi perusahaan angkutan.

Pemerintah tak semestinya terus membuat solusi temporer semacam itu. Persoalan mendasar pada ojek online harus segera diselesaikan. Undang-Undang LLAJ menjadi akar masalah. Pasal 47 ayat 3 hanya mengakui mobil, bus, dan oto pengangkut barang lain sebagai bagian dari kendaraan bermotor umum. Sepeda motor tidak termasuk.

Ketentuan tersebut kudu diubah dengan melegalkan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum. Jika tidak, undang-undang itu justru terus kehilangan martabatnya sebagai hukum. Sebab, setiap hari jutaan pengemudi ojek online dan penumpangnya bebas memenuhi jalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kevakuman hukum ini harus segera diakhiri. Pengakuan terhadap angkutan umum penumpang sepeda motor dalam Undang-Undang LLAJ akan menjadi pintu masuk mengurus masalah yang jauh lebih penting: perlindungan pekerja dan konsumen. Dalam pengaturan tarif secara sepihak yang menjadi sumber perlawanan pengemudi dua tahun terakhir, pemerintah terbukti tak bisa berbuat apa-apa lantaran tak adanya payung hukum.

Tentu saja pemerintah juga harus mempertimbangkan model bisnis ala sharing economy seperti yang dilakukan perusahaan penyelenggara layanan ojek online. Sharing economy artinya pihak yang terlibat bekerja dengan mengolaborasi aset-aset yang menganggur (idle asset) dari banyak orang.Saat ini, model bisnis sharing economy tidak hanya berlaku pada transportasi online, seperti Go-Jek, Grab, dan Uber, tapi juga bisnis penyewaan kamar hotel, apartemen, atau rumah, seperti AirBnB, bahkan juga penyewaan mesin cuci, perbaikan mesin penyejuk udara, dan jasa pertukangan lain.

Keberanian pemerintah mengatur ranah tak bertuan ini amat diperlukan untuk melindungi konsumen dan pengemudi sekaligus menumbuhkan sharing economy. Bagaimanapun, model bisnis ini menyumbang pertumbuhan ekonomi bagi negeri ini. Satu perusahaan transportasi online dalam setahun bisa berkontribusi Rp 9,9 triliun terhadap ekonomi Indonesia.

Pemerintah tak boleh gagap menghadapi era yang terus berubah cepat. Banyak pekerjaan antre untuk memastikan fenomena sharing economy benar-benar adil bagi semua pihak. Kelak, bersama Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah dan DPR harus memikirkan cara untuk mengatur dagangan baru para perusahaan transportasi online yang melakukan ekspansi di layanan finansial berbasis teknologi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024