Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perang Tambang, Perang Bintang

Oleh

image-gnews
Pandangan kawasan tambang batubara Boleslaw Smialy di perusahaan tambang batubara Kompania Weglowa (KW), di Laziska Gorne, Silesia, Polandia, 11 September 2015. REUTERS
Pandangan kawasan tambang batubara Boleslaw Smialy di perusahaan tambang batubara Kompania Weglowa (KW), di Laziska Gorne, Silesia, Polandia, 11 September 2015. REUTERS
Iklan

DUA dekade reformasi, tentara dan kepolisian masih saja terlibat dalam tarik-menarik kepentingan bisnis-sesuatu yang lazim terjadi pada era Orde Baru. Di Kotabaru, Kalimantan Selatan, ketika dua pengusaha berebut penguasaan lahan batu bara dan perkebunan sawit, cawe-cawe institusi bersenjata itu bahkan melibatkan pimpinan level tertinggi.

Perseteruan berawal dari kegiatan bisnis PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) dan PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). SILO memiliki pertambangan bijih besi di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Membangun fasilitas pemurnian bijih besi pada 2015, SILO memenuhi kebutuhan energinya lewat eksploitasi tambang batu bara di Pulau Laut, juga di Kalimantan Selatan. Izin penambangan telah dikantongi tiga perusahaan di grup itu.

Pada saat hampir bersamaan, di lahan milik PT Inhutani yang bersisian dengan area tambang batu bara milik SILO, MSAM membangun perkebunan sawit. Konflik kedua perusahaan muncul ketika SILO mengklaim MSAM menggarap area yang merupakan bagian konsesinya.

MSAM bukan perusahaan sembarangan. Pemiliknya adalah Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, pengusaha batu bara yang sejak dulu dikenal dekat dengan petinggi kepolisian. Dalam konfliknya dengan SILO, MSAM mempekerjakan personel Brigade Mobil untuk mengawal penanaman sawit.

Di lapangan, entah atas perintah siapa, polisi memeriksa mereka yang menentang perkebunan sawit MSAM atau mendukung penambangan batu bara milik SILO. Merasa ditekan kepolisian, SILO mencari perlindungan dari militer, termasuk mempekerjakan tentara dalam pengamanan area tambang. Tiga koperasi tentara juga ikut berniaga di perusahaan ini-hal yang tidak dibenarkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.

Sempat tercapai "keseimbangan" di antara dua perusahaan yang berseteru, peta berubah ketika Panglima TNI beralih dari Jenderal Gatot Nurmantyo ke Marsekal Hadi Tjahjanto. Panglima yang baru itu segera menarik pasukan TNI dari lokasi tambang. Isam, yang didukung polisi dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menjadi di atas angin. Pada awal 2018, Sahbirin mencabut izin tambang batu bara PT SILO. Sengketa berlanjut di pengadilan setelah SILO memperkarakan pencabutan izin tersebut.

Gubernur Sahbirin selayaknya tidak menyelewengkan kekuasaan dengan mendukung salah satu pihak yang berseteru. Keputusan mengeluarkan atau menghentikan izin penambangan harus didasarkan semata-mata pada kemaslahatan orang banyak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Petinggi kepolisian dan tentara semestinya segera menghentikan keterlibatan mereka. Kedua perusahaan harus menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum, tanpa menarik institusi negara ke dalam pusaran sengketa. Keputusan Marsekal Hadi menarik pasukan serta menghentikan usaha koperasi TNI dari usaha tambang PT SILO sudah tepat. Personel kepolisian yang ditengarai mendukung kubu MSAM seharusnya mengikuti langkah ini.

Petinggi TNI dan Polri selayaknya tak mengulang apa yang pernah dilakukan senior mereka di era Orde Baru. Pada masa itu, ketika keduanya masih disatukan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tentara dan polisi lazim berbisnis. Di level kesatuan, mereka biasa menjual jasa pengamanan.

Praktik ini dulu dianggap wajar-jika bukan dilegalkan-karena, antara lain, mampu menutupi kekurangan anggaran yang disediakan negara. Petinggi militer juga melegalkan bisnis atas nama peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Presiden Soeharto sejak menjabat Panglima Daerah Militer Diponegoro telah menjalin aliansi dengan pengusaha-kolaborasi yang mempertahankan kekuasaannya hingga 32 tahun.

Bisnis militer dan kepolisian menimbulkan banyak dampak negatif. Di antaranya, Angkatan Bersenjata dianggap sebagai komprador penopang kapitalisme semu. Bisnis militer juga subur menumbuhkan praktik korupsi dan kolusi, dari prajurit hingga jenderal beserta sanak-kerabatnya. Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam bisnis telah melunturkan profesionalisme tentara dan polisi.

Dua puluh tahun setelah reformasi, meski belum ideal, kemampuan negara dalam menyediakan anggaran untuk tentara dan kepolisian jelas membaik. Sangat menyedihkan jika petinggi kedua institusi masih mengulang kebiasaan lama itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024