Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ihwal Status Transportasi Online

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi damai di Bandung, Jawa Barat, 16 Oktober 2017. Lebih dari 2.000 pengemudi ojek dan taksi online dari seluruh Bandung menuntut pemerintah untuk menetapkan regulasi transportasi online agar mereka bisa nyaman dan aman bekerja terkait intimidasi . TEMPO/Prima Mulia
Pengemudi ojek dan taksi online melakukan aksi damai di Bandung, Jawa Barat, 16 Oktober 2017. Lebih dari 2.000 pengemudi ojek dan taksi online dari seluruh Bandung menuntut pemerintah untuk menetapkan regulasi transportasi online agar mereka bisa nyaman dan aman bekerja terkait intimidasi . TEMPO/Prima Mulia
Iklan

Sudah selayaknya pemerintah mewajibkan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti Go-Jek dan Grab, menjadi perusahaan transportasi. Dengan status perusahaan angkutan, keberadaan mereka akan lebih mudah diatur. Pemerintah pun bisa melindungi hak pengemudi sekaligus hak konsumen.

Selama ini pemerintah telah memberikan banyak dispensasi bagi Go-Jek dan Grab untuk tidak diperlakukan sebagai perusahaan transportasi. Kelonggaran itu diatur melalui Pasal 63-67 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Tapi, nyatanya, perusahaan berbasis aplikasi itu melanggar aturan main. Mereka beroperasi layaknya perusahaan angkutan umum dengan menentukan tarif untuk penumpang.

Begitu pula dalam perekrutan pengemudi. Seharusnya penyedia aplikasi tidak merekrut langsung mitra pengemudi, melainkan melakukannya lewat badan usaha atau koperasi. Repotnya, Kementerian Perhubungan tidak bisa menjatuhkan sanksi terhadap semua pelanggaran tersebut lantaran status Go-Jek dan Grab yang hanya sebagai penyedia aplikasi.

Negara bakal diuntungkan secara ekonomi dari keputusan yang diambil dalam pertemuan antara pemerintah dan perwakilan Go-Jek serta Grab di kantor Kepala Staf Kepresidenan pada pekan lalu tersebut. Para peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menghitung perubahan status dari penyedia aplikasi menjadi perusahaan angkutan akan menambah penerimaan negara sebesar Rp 1,54 triliun per tahun.

Sebaiknya perubahan bentuk badan usaha perusahaan berbasis aplikasi itu dilakukan secara fleksibel. Pemerintah mesti memberikan kelonggaran kepada pengusaha berbasis aplikasi bergerak di sektor lain di luar transportasi. Dengan begitu, pengembangan penyedia aplikasi ke arah industri lain, seperti financial technology atau e-commerce, tidak terhambat perubahan bentuk ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah perlu pula menyelesaikan masalah lain yang lebih substansial, yakni merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut kerap menjadi hambatan karena tidak mengatur mengenai penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi umum.

Mengabaikan sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi tidaklah realistis. Bahkan, sebelum undang-undang itu lahir, sepeda motor sebagai alat angkutan umum sudah hadir di seluruh pelosok negeri. Para pendukung ojek punya argumentasi: benar bahwa sepeda motor bukanlah angkutan umum, tapi tidak ada larangan pengendara sepeda motor berboncengan. Dalam konteks ojek online, boncengan inilah yang dimanfaatkan secara ekonomis.

Demi memudahkan pengawasan, pemerintah perlu mendorong perusahaan transportasi melepas saham di bursa efek. Dengan begitu, publik bisa turut mengawasi angkutan online sekaligus berkesempatan berinvestasi dan menikmati keuntungan dari dua perusahaan yang bervaluasi puluhan triliun rupiah tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024