Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akhiri Kisruh Impor Garam

Oleh

image-gnews
Pemerintah Tak Kompak Soal Jatah Garam Impor
Pemerintah Tak Kompak Soal Jatah Garam Impor
Iklan

CENTANG-PERENANG impor garam baru-baru ini sudah seperti sinetron yang tak kunjung usai. Masalah itu tak akan muncul bila sejak awal pemerintah membuka impor seluas-luasnya melalui mekanisme pasar. Dengan kebutuhan industri dan rumah tangga yang tiap tahun meningkat, sementara kualitas dan pasokan garam di pasar domestik pas-pasan, pemerintah semestinya tidak menerapkan pembatasan impor.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor garam tidak menyelesaikan persoalan. Apalagi ketentuan yang terbit pada pertengahan Maret lalu itu hanya mengalihkan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan-sebagai institusi pemberi rekomendasi impor-kepada Kementerian Perindustrian. Tarik-ulur kepentingan di balik impor komoditas garam, terutama perihal jumlah maksimal yang boleh didatangkan, tiap tahun pasti akan terus berulang.

Pembatasan impor sepintas terkesan mulia. Dengan menekan angka impor, para petani lokal diharapkan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Faktanya, pasokan garam tak pernah bisa memenuhi kebutuhan nasional. Tahun lalu, produksi garam rakyat hanya 950 ribu ton. Angka itu jauh di bawah kebutuhan garam industri, yang mencapai 3,5 juta ton. Terpaksa pemerintah menambalnya dari impor sebesar 150 ribu ton.

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi garam. Di antaranya peralatan dan cara produksi garam, yang masih dilakukan secara tradisional di Indonesia. Tak aneh bila mutu garam yang dihasilkan tergolong rendah, hanya mengandung natrium klorida 88-92,5 persen. Padahal pelaku industri seperti makanan dan minuman, petrokimia, tekstil, serta bubur kertas membutuhkan garam dengan natrium klorida 97 persen.

Masa kemarau di Indonesia yang hanya empat-lima bulan juga menjadi masalah. Akibatnya, proses penguapan air laut untuk memproduksi garam dengan bantuan matahari tidak pernah maksimal. Kelembapan udara di Indonesia yang cukup tinggi juga menghambat proses penguapan air laut menjadi kristal garam. Karena dua faktor itu, panjang garis pantai Indonesia, yang mencapai 99 ribu kilometer, tidak ada artinya untuk memproduksi garam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sederet hal tersebut menegaskan Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen garam. Keunggulan itu tercapai bila suatu negara mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa dengan biaya lebih murah dan efisien daripada negara lain. Itu sebabnya, ketimbang pencanangan swasembada garam, impor menjadi opsi yang tak terelakkan. Apalagi pembukaan lahan baru tambak garam membutuhkan investasi besar.

Walhasil, pembatasan impor garam tak perlu dilakukan. Alih-alih melindungi petani garam dan pelaku industri, kuota impor justru berpotensi melahirkan pemburu rente. Dengan memiliki akses terhadap penguasa, mereka kerap memperdagangkan pengaruh dan kekuasaan. Ongkos yang menjadi beban industri ini pada akhirnya merugikan perekonomian nasional.

Kalaupun kuota impor tetap diterapkan, harus ada lelang terbuka dengan persyaratan ketat. Pemerintah harus menegakkan transparansi di semua lini-termasuk mendorong mekanisme impor yang adil untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Proses terbuka dengan persyaratan ketat ini untuk mencegah permainan segelintir orang yang mengeruk keuntungan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024