Demokrasi adalah surat cinta yang hambar. Di huruf awal, ketika ungkapan itu ditulis, gelora masih deras. Ada proyeksi ke sebuah hubungan yang akrab, dengan percakapan yang hangat. Tapi kemudian, berangsur-angsur, waktu membuat aus-juga pada surat, kata, dan sikap.
Itu juga cerita demokrasi. Ketika di tahun 1998 Reformasi menggantikan kekuasaan otoriter Soeharto, yang bergemuruh adalah semangat perubahan: kehidupan ekonomi tak boleh lagi dimonopoli keluarga presiden, kritik tak diberangus, militer tak mengendalikan kehidupan sipil, orang tak boleh ditahan sebagai tersangka selama-lamanya, partai tak dihambat berdiri, kekuasaan tak ditumpuk di pusat, pemimpin, sejak presiden sampai dengan bupati, dipilih dengan masa jabatan yang terbatas. Di tahun 2018 ini hal-hal itu masih berlaku. Tapi Reformasi jadi majal.
Ketika rezim "Orde Baru" runtuh, orang menyangka kekuasaan akan digantikan lembaga politik yang menghormati pilihan privat dalam agama dan bukan agama. Tapi ternyata lembaga-lembaga yang memungkinkan itu, yang menjaga itu, berkarat cepat. Kita kini tak bisa berharap akan peradilan yang mandiri dari pengaruh politik, uang, dan "ideologi" para hakim. Suap mencegat sejak tahap permulaan di tangan polisi. Kita juga tak percaya adanya perwakilan rakyat yang efektif.
Indonesia memang jauh lebih selamat ketimbang negeri-negeri Timur Tengah yang meledak dalam konflik berdarah sejak runtuhnya para otokrat dalam "Musim Semi Arab". Indonesia juga tak mengembalikan kekuasaan otoriter seperti di Rusia dan RRT. Tapi demokrasi di sini ditandai partai politik yang tak dipercaya, proses pemilihan yang dicemarkan korupsi, DPR yang sibuk menjaga kepentingan para anggotanya sendiri-sebuah parlemen yang meningkatkan kekuasaannya begitu rupa hingga kebal dari sanksi.
Surat cinta 1998 sudah tak dibaca lagi.
Mungkinkah yang hambar akan segar kembali? Itulah pertanyaan yang penting, ketika demokrasi sedang guyah di mana-mana.
Sejak sekitar satu dasawarsa yang lalu-berarti semenjak Francis Fukuyama memaklumkan kemenangan "demokrasi liberal" di dunia-orang mulai ragu. Di tahun 2017, Fukuyama sendiri mengakui: dulu ia "tak menyangka atau tak punya theori bagaimana demokrasi bisa berjalan mundur", tapi kemudian ia sadar bahwa hal itu ternyata bisa. Tahun ini, riset majalah terkemuka The Economist menunjukkan bahwa kurang dari 5 persen penduduk dunia hidup dalam "demokrasi penuh". Dengan menggunakan 60 indikator, ditemukan bahwa ada 89 dari 167 negeri yang mendapatkan nilai lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Ada "resesi" demokrasi.
Keraguan yang lama yang dinyatakan Sokrates di abad ke-4 sebelum Masehi bergaung lagi. Mampukah para demos, orang kebanyakan, membentuk sebuah republik yang baik? Sokrates mengambil analogi dari perjalanan laut. Jika kamu hendak berlayar, siapakah (tanya Sokrates) yang "sebaiknya kauinginkan memimpin kapalmu: sembarang orang atau mereka yang terlatih dalam aturan dan memecahkan soal-soal pelayaran?"
Orang Yunani kuno itu punya jawaban yang jelas. Ia menampik demos. Tapi ia alpa. Ia tak menyinggung sebuah pertanyaan: siapakah demos?
Sejarah menunjukkan, demos bukan satu identitas yang tetap. Demos sebuah proses. Ia serba mungkin. Ia terkait pada ruang dan waktu tertentu: di Prancis abad ke-18, identitasnya dirumuskan kaum borjuis yang ditindas aristokrasi dan Gereja, dan sebab itu meledakkan revolusi; di abad ke-20, di Tiongkok: kaum tani yang alat produksinya hanya cangkul. Pendek kata: mereka yang menegaskan kehadirannya karena menuntut keadilan dan kesetaraan-atau kesetaraan yang juga kemerdekaan.
Demos adalah hasil identifikasi dalam politik. Ada masanya proses itu tak lagi sebuah revolusi, melainkan negosiasi dan pemungutan suara. Sejak abad ke-18, demos berarti mereka yang diharapkan, atau berharap, akan memberikan suara. Di abad ke-21, ada proses lain-ada hubungannya dengan mekanisme kapitalis-yang mengubahnya: ia semacam konsumen.
Tiap kali sebenarnya identifikasi demos tak bisa pas. Itu sebabnya politik, sebagai proses demokratik, tak berhenti: ia selalu bersama kekecewaan. Hari-hari ini, ketika demos diperlakukan sebagai konsumen, kita tahu "konsumen bukan raja". Ia dibentuk sang produsen dengan kampanye, seperti para pembeli parfum dibentuk oleh advertensi. Bahkan data pribadi sang demos dihimpun dan dijadikan bahan untuk mengubah perilakunya.
Pada saat itu sebenarnya yang disambut adalah narsis yang hanya mengenal kesenangan privatnya. Politik demokratik berhenti.
Ia akan bisa hidup kembali jika yang disebut "demokrasi" bukan lagi kesibukan dunia privat konsumen, melainkan, seperti dikatakan Ranciere, justru "proses pergulatan melawan privatisasi". Artinya ia bisa hidup bila ia jadi surat cinta yang ditulis untuk mereka yang ada di wilayah luas-juga wilayah mereka yang di luar, tak didengar.
Goenawan Mohamad
