Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Merdu-Sumbang Nyanyian Setya

Oleh

image-gnews
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) mendengarkan kesaksian Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 15 Maret 2018. ANTARA
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) mendengarkan kesaksian Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 15 Maret 2018. ANTARA
Iklan

SETYA Novanto sebaiknya berhenti berlagak pilon atau bermain sandiwara. Berpura-pura memiliki bukti keterlibatan politikus lain dalam perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)-atau sebaliknya menyembunyikan fakta penting keterlibatan mereka-hanya akan merugikan diri sendiri. Jika benar-benar memiliki bukti tersebut, seharusnya mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu segera menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika tidak, ia tidak boleh mengada-ada.

Kesaksian Setya dua pekan lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebut nama mantan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dan mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung cukup mengejutkan, meski tidak cukup kuat untuk menyeret mereka sebagai tersangka. Pasalnya, Setya hanya mendengar ihwal pembagian suap masing-masing US$ 500 ribu buat dua petinggi PDIP ini dari saksi lain: Made Oka Masagung. Begitu Oka, Puan, dan Pramono ramai-ramai membantah, kandaslah tudingan Setya.

Sebagai tokoh utama di balik bancakan duit pengadaan KTP elektronik senilai Rp 5,7 triliun, jelas Setya menyimpan banyak informasi. Dia bisa bercerita kepada penyidik KPK soal peran semua politikus lain di Senayan dalam skandal bagi-bagi rezeki haram itu. Ketimbang berfokus pada informasi soal siapa menerima berapa, Setya bisa membuat perkara korupsi ini jadi lebih terang-benderang dengan membeberkan siapa berperan bagaimana. Berdasarkan kesaksian itu, KPK bisa mengembangkan perkara ini dan menetapkan tersangka baru.

Sayangnya, sejauh ini Setya masih belum sepenuhnya terbuka. Dia memang sudah melaporkan sejumlah nama anggota DPR lain, seperti politikus Hanura, Miryam S. Haryani, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai penerima suap e-KTP. Sejak Januari lalu, dia sudah mengirimkan lima surat kepada penyidik KPK, berisi pelbagai informasi yang ia ketahui, termasuk mengenai dugaan keterlibatan Puan dan Pramono. Namun semuanya tidak berisi informasi baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, sulit untuk tidak menduga bahwa motif utama nyanyian Setya sebenarnya bernuansa politik. Dengan menyebut nama-nama politikus lain tapi tidak menyorongkan bukti autentik yang kuat secara hukum, Setya sebenarnya dari balik terali besi tengah bernegosiasi dengan lawan dan sekutu politiknya. Dengan menjadikan sidangnya sebagai panggung politik dan memicu kehebohan dari pengakuan-pengakuannya, Setya boleh jadi berharap mendapat imbalan tertentu. Jika dugaan itu benar, hakim selayaknya memperberat hukuman Setya. Saat ini dia hanya dituntut hukuman 16 tahun penjara.

Jika benar-benar ingin menjadi justice collaborator, langkah pertama yang harus Setya lakukan adalah mengakui semua kesalahan. Setya harus jujur menyatakan bahwa dialah otak di balik megakorupsi ini. Dia juga harus mengakui bahwa dia telah mencuri sedikitnya Rp 71 miliar dari proyek ini, dan tak sekadar menerima jam tangan merek Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar. Hanya jika ada pengakuan semacam itu permohonan keringanan hukuman Setya layak dipertimbangkan.

Di sisi lain, KPK tentu tak bisa hanya mengandalkan nyanyian Setya. Berbagai informasi yang sudah ada di tangan penyidik harus terus dikembangkan. Berbekal itu, semua politikus yang terlibat dalam skandal ini harus diseret ke meja hijau.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024