Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Biarkan Perwira Polisi Menganggur

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kapolri Jendral Tito Karnavian saat memberikan selamat  kepada Asops kapolri baru dan Kapolda di Mabes Polri Jakarta, 15 Maret 2018. Kapolri melantik sejumlah perwira tinggi kepolisian Asops dan Kapolda baru daerah Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Kapolri Jendral Tito Karnavian saat memberikan selamat kepada Asops kapolri baru dan Kapolda di Mabes Polri Jakarta, 15 Maret 2018. Kapolri melantik sejumlah perwira tinggi kepolisian Asops dan Kapolda baru daerah Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

Banyaknya perwira menengah yang menganggur menunjukkan ada yang tidak beres dalam sistem karier di kepolisian kita. Padahal masalah itu bisa diantisipasi, mengingat kebutuhan jabatan struktural kepolisian sudah baku. Jika hal tersebut dibiarkan, ada potensi pemborosan anggaran. Menurut catatan Komisi Kepolisian Nasional, setidaknya ada 414 perwira menengah yang tak memiliki jabatan struktural hingga akhir Desember 2017. Mereka kebanyakan berasal dari angkatan 1980-an dan berpangkat komisaris besar.

Fenomena ini seharusnya bisa dilihat jauh sebelumnya. Sayangnya, terjadi pembiaran. Akibatnya, efek domino terjadi dari tahun ke tahun. Kini kondisi sudah semakin kronis. Kebutuhan dan jumlah polisi berpangkat perwira menengah tak seimbang.

Pada awal reformasi, jumlah perwira tinggi kepolisian berpangkat jenderal hanya 30 orang. Sekarang, angka itu melonjak 10 kali lipat. Adapun perwira menengah berpangkat ajun komisaris besar polisi yang berstatus non-job empat tahun silam hanya 217 orang. Kini, jumlahnya terus bertambah.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, harus segera menyelesaikan masalah ini. Salah satu caranya adalah memberlakukan moratorium rekrutmen di Akademi Kepolisian. Langkah ini sesuai dengan pernyataan Kapolri bahwa penumpukan ratusan perwira yang menganggur disebabkan banyaknya rekrutan sejak 1982. Sebelumnya, Akademi Kepolisian hanya menerima 46 orang. Kini, jumlah rekrutan mencapai 300 orang. Penerapan kebijakan pensiun dini juga bisa menjadi alternatif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada satu langkah strategis Kepolisian yang patut didukung, yakni mengarahkan para perwira menengah ke jabatan analis kebijakan. Konsekuensinya, jumlah jabatan tersebut harus ditambah di setiap lini satuan. Nantinya, jabatan ini bisa berubah menjadi struktural. Langkah ini telah dimintakan persetujuan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jika langkah itu disetujui, para perwira menengah tersebut harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia.

Selama ini disinyalir ada keengganan para perwira menengah itu dipindahkan ke daerah-daerah. Alasan yang mereka pakai adalah telah menyelesaikan sekolah pimpinan. Padahal ihwal mutasi ini sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian. Sebagai prajurit, setiap polisi sudah seharusnya siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan perintah atasan. Penolakan untuk pindah ini turut memicu tingginya angka pengangguran perwira.

Sudah saatnya Kapolri memikirkan masalah pengangguran perwira menengah ini agar tak terjadi pemborosan. Penolakan polisi untuk dipindahtugaskan seharusnya tidak boleh terjadi dan merupakan bentuk pelanggaran. Selain moratorium sepenuhnya, evaluasi sistem jenjang karier perlu dilakukan. Demikian juga pembenahan sistem pendidikan serta aturan kenaikan pangkat dan pensiun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024