Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perang Melawan Perdagangan Manusia

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Seorang peserta membawa poster yang menyuarakan pemberantasan perdagangan dan perbudakan manusia, saat mengikuti aksi Women's March di depan Istana negara Jakarta, 3 Maret 2018.  TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seorang peserta membawa poster yang menyuarakan pemberantasan perdagangan dan perbudakan manusia, saat mengikuti aksi Women's March di depan Istana negara Jakarta, 3 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

Pemerintah perlu lebih keras dan sistematis dalam memerangi kasus perdagangan orang. Jumlah korban kejahatan ini cenderung naik, dari 427 orang pada 2013 menjadi 1.451 pada 2017. Tren itu merupakan indikasi bahwa strategi pemerintah dalam menangani kejahatan transnasional ini tak efektif.

Kasus terbaru perdagangan manusia ditangani Markas Besar Polri, pekan lalu. Kepolisian menggeledah penampungan tenaga kerja di Bekasi, Jawa Barat, setelah Yuyun, salah seorang yang mereka pekerjakan di Arab Saudi, kabur dan melapor ke Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Kasus serupa terjadi pada Irman Ubaidillah, yang dipekerjakan di Gabon, Afrika Tengah.

Yuyun, yang pekerjaannya tak sesuai dengan kontrak, kabur dari majikan. Ia semula dijanjikan menjadi tenaga cleaning service, tapi malah jadi pembantu. Majikannya pun kerap melecehkan dia. Sedangkan Irman adalah satu dari puluhan TKI yang dipekerjakan di kapal ikan berbendera Cina, padahal kontrak mereka bekerja di kapal minyak. Di kapal itu, mereka bekerja lebih dari 18 jam sehari. Gajinya pun lebih rendah daripada nilai kontrak.

Apa yang dialami Yuyun, Irman, dkk ini jelas merupakan tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Tindak pidana ini merujuk pada perekrutan dan proses lainnya terhadap calon pekerja yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, atau iming-iming uang, untuk tujuan mengeksploitasi. Membawa warga Indonesia ke luar negeri dengan maksud mengeksploitasi juga tergolong jenis pidana yang sama.

Undang-undang itu menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengatasi kejahatan ini. Namun undang-undang yang berlaku lebih dari satu dekade lalu itu tak membuat kasus perdagangan orang berhenti dan malah jumlahnya meningkat. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari jumlah korban yang kasusnya ditangani aparat penegak hukum: pada 2013 sebanyak 427 orang, 2014 (434), 2015 (288), 2016 (332), dan 2017 (1.451). Jumlah sebenarnya tentu saja lebih besar daripada data itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah secara lebih serius. Salah satunya menggunakan hukum secara maksimal terhadap pelakunya. Misalnya, menjerat pelaku 15 tahun penjara, bukan memakai hukuman yang minimal 3 tahun. Denda juga harus dimaksimalkan Rp 600 juta, bukan menggunakan denda yang terendah Rp 120 juta.

Kalau ada penyelenggara negara yang terlibat, harus dihukum maksimal, dengan menambah sepertiga pidananya dan memecatnya secara tidak hormat. Kalau pelakunya korporasi, "hukuman" yang harus dikenakan adalah mencabut izinnya, merampas harta hasil pidana, dan mencabut badan hukumnya, selain memenjarakan dan memberi denda pengurusnya.

Upaya ini tentu harus dibarengi dengan upaya lain. Salah satunya adalah sosialisasi oleh pemerintah daerah agar warganya tak mudah tergiur iming-iming bekerja di luar negeri. Kalaupun harus bekerja di negeri orang, pakailah jalur resmi. Selain itu, diperlukan inovasi tanpa henti untuk menciptakan lapangan kerja. Sebab, salah satu motif penting seseorang bekerja secara ilegal di luar negeri adalah merasa tak menemukan penghidupan di negeri sendiri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024