MENTERI Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno semestinya tidak lagi mengambil keputusan yang menimbulkan konflik di PT Pertamina (Persero). Intervensi politiknya membuat perseroan minyak pelat merah itu tak bisa tumbuh cepat menjadi perusahaan kelas dunia.
Rini kini berselisih dengan Elia Massa Manik, direktur utama yang ia tunjuk untuk meredam konflik di antara manajemen pada Oktober 2016. Seperti pada kisruh sebelumnya, keputusan Rini mengubah nomenklatur jabatan menjadi biang persoalan. Ia menghapus jabatan Direktorat Gas, lalu membentuk dua pos baru, yakni Direktorat Pemasaran Retail dan Direktorat Logistik, Supply Chain, Infrastruktur. Manajemen yang lebih gemuk ini tak sejalan dengan tujuan Massa merampingkan struktur perseroan demi meningkatkan efisiensi.
Sebagai wakil negara pemilik 100 persen saham Pertamina, Menteri BUMN memang berwenang mengotak-atik formasi manajemen. Namun empat kali bongkar-pasang dewan direksi dalam setahun menimbulkan pertanyaan. Rini terkesan serampangan menggunakan kewenangannya. Lebih-lebih, tak pernah ada penjelasan transparan tentang alasan bisnis yang selalu diklaim menjadi dasar perombakan tersebut.
Intervensi Kementerian BUMN kembali menjadi biang persoalan. Dalam konflik sebelumnya, yang berujung pada penunjukan Massa, Rini membentuk jabatan wakil direktur utama, yang diisi Ahmad Bambang. Posisi ini menimbulkan kepemimpinan ganda karena sebagian kewenangan Direktur Utama Dwi Soetjipto ketika itu diambil alih wakilnya. Pertentangan ini telah menggerus kinerja perusahaan. Setelah pro dan kontra, Rini menghapus jabatan wakil direktur utama, tapi ia juga mencopot Dwi dari posisi puncak perusahaan itu.
Penunjukan Massa sebagai nakhoda baru, Maret tahun lalu, sedianya menjadi ikhtiar pemerintah buat mengakhiri perpecahan di tubuh manajemen. Kenyataannya, konflik kini berulang. Kisruh yang kembali terjadi itu memperlihatkan pemerintah setengah hati membesarkan Pertamina. Intervensi politik yang tak sejalan dengan perhitungan bisnis membuat pertumbuhan perusahaan ini tak bisa kencang.
Rencana Rini melanjutkan perombakan di pucuk pimpinan Pertamina sebaiknya tidak diteruskan. Apalagi jika tujuannya hanya untuk menyingkirkan mereka yang tidak setuju dengan keputusannya. Konflik berkepanjangan akan makin menghambat pertumbuhan Pertamina. Alih-alih berlari agar menjadi perusahaan kelas dunia, Pertamina tidak akan bisa melanjutkan berbagai rencana besarnya jika terus didera konflik akibat intervensi.
Situasi ini sepatutnya segera diakhiri. Apalagi Pertamina kini sedang bersiap untuk bergabung dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Realisasi pembentukan induk perusahaan minyak dan gas ini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan. Secara teknis, langkah ini sedang menunggu penghitungan nilai saham PGN yang akan menjadi tambahan penyertaan modal negara ke Pertamina.
Jika terwujud, potensi suntikan kapasitas investasi ke Pertamina sebesar US$ 32 miliar atau sekitar Rp 416 triliun dalam 15 tahun ke depan harus dikelola oleh manajemen yang mumpuni dan solid. Pertikaian berkepanjangan akibat intervensi politik jelas akan merugikan Pertamina-dan pada akhirnya negara. Karena itu, Presiden Joko Widodo semestinya memerintahkan Rini secepatnya menghentikan kisruh ini.
