Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akhiri Intervensi Politik ke Pertamina

Oleh

image-gnews
Direktur Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants, Andria Nusa memberikan sambutan saat meluncurkan buku Catatan Emas Dunia Balap Indonesia di Pasific Place, Jumat 26 Januari 2018. Tempo/Naufal Shafly
Direktur Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants, Andria Nusa memberikan sambutan saat meluncurkan buku Catatan Emas Dunia Balap Indonesia di Pasific Place, Jumat 26 Januari 2018. Tempo/Naufal Shafly
Iklan

MENTERI Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno semestinya tidak lagi mengambil keputusan yang menimbulkan konflik di PT Pertamina (Persero). Intervensi politiknya membuat perseroan minyak pelat merah itu tak bisa tumbuh cepat menjadi perusahaan kelas dunia.

Rini kini berselisih dengan Elia Massa Manik, direktur utama yang ia tunjuk untuk meredam konflik di antara manajemen pada Oktober 2016. Seperti pada kisruh sebelumnya, keputusan Rini mengubah nomenklatur jabatan menjadi biang persoalan. Ia menghapus jabatan Direktorat Gas, lalu membentuk dua pos baru, yakni Direktorat Pemasaran Retail dan Direktorat Logistik, Supply Chain, Infrastruktur. Manajemen yang lebih gemuk ini tak sejalan dengan tujuan Massa merampingkan struktur perseroan demi meningkatkan efisiensi.

Sebagai wakil negara pemilik 100 persen saham Pertamina, Menteri BUMN memang berwenang mengotak-atik formasi manajemen. Namun empat kali bongkar-pasang dewan direksi dalam setahun menimbulkan pertanyaan. Rini terkesan serampangan menggunakan kewenangannya. Lebih-lebih, tak pernah ada penjelasan transparan tentang alasan bisnis yang selalu diklaim menjadi dasar perombakan tersebut.

Intervensi Kementerian BUMN kembali menjadi biang persoalan. Dalam konflik sebelumnya, yang berujung pada penunjukan Massa, Rini membentuk jabatan wakil direktur utama, yang diisi Ahmad Bambang. Posisi ini menimbulkan kepemimpinan ganda karena sebagian kewenangan Direktur Utama Dwi Soetjipto ketika itu diambil alih wakilnya. Pertentangan ini telah menggerus kinerja perusahaan. Setelah pro dan kontra, Rini menghapus jabatan wakil direktur utama, tapi ia juga mencopot Dwi dari posisi puncak perusahaan itu.

Penunjukan Massa sebagai nakhoda baru, Maret tahun lalu, sedianya menjadi ikhtiar pemerintah buat mengakhiri perpecahan di tubuh manajemen. Kenyataannya, konflik kini berulang. Kisruh yang kembali terjadi itu memperlihatkan pemerintah setengah hati membesarkan Pertamina. Intervensi politik yang tak sejalan dengan perhitungan bisnis membuat pertumbuhan perusahaan ini tak bisa kencang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rencana Rini melanjutkan perombakan di pucuk pimpinan Pertamina sebaiknya tidak diteruskan. Apalagi jika tujuannya hanya untuk menyingkirkan mereka yang tidak setuju dengan keputusannya. Konflik berkepanjangan akan makin menghambat pertumbuhan Pertamina. Alih-alih berlari agar menjadi perusahaan kelas dunia, Pertamina tidak akan bisa melanjutkan berbagai rencana besarnya jika terus didera konflik akibat intervensi.

Situasi ini sepatutnya segera diakhiri. Apalagi Pertamina kini sedang bersiap untuk bergabung dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Realisasi pembentukan induk perusahaan minyak dan gas ini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan. Secara teknis, langkah ini sedang menunggu penghitungan nilai saham PGN yang akan menjadi tambahan penyertaan modal negara ke Pertamina.

Jika terwujud, potensi suntikan kapasitas investasi ke Pertamina sebesar US$ 32 miliar atau sekitar Rp 416 triliun dalam 15 tahun ke depan harus dikelola oleh manajemen yang mumpuni dan solid. Pertikaian berkepanjangan akibat intervensi politik jelas akan merugikan Pertamina-dan pada akhirnya negara. Karena itu, Presiden Joko Widodo semestinya memerintahkan Rini secepatnya menghentikan kisruh ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

21 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.