Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menagih Tanggung Jawab Facebook

Oleh

image-gnews
Facebook dan Facebook Messenger. fastweb.it
Facebook dan Facebook Messenger. fastweb.it
Iklan

KEBOCORAN data pribadi lebih dari 50 juta pengguna Facebook adalah skandal besar yang seharusnya tak terjadi. Bersenjatakan data itu, lembaga konsultan politik Cambridge Analytica berhasil mempengaruhi hasil referendum Inggris dan pemilihan Presiden Amerika Serikat serta mengguncang stabilitas geopolitik global. Sudah saatnya keamanan data pribadi menjadi agenda prioritas pemerintah.

Asal-muasal kebocoran masif data Facebook ini diungkap oleh Christopher Wylie, mantan Kepala Riset Cambridge Analytica, kepada koran Inggris, The Guardian, pekan lalu. Menggunakan aplikasi survei kepribadian yang dikembangkan Global Science Research milik peneliti University of Cambridge, Aleksandr Kogan, data pribadi puluhan juta pengguna Facebook bisa dikumpulkan dengan kedok riset akademis.

Data itulah yang secara ilegal dijual kepada Cambridge Analytica dan kemudian digunakan untuk mendesain iklan politik yang mampu mempengaruhi emosi pemilih. Konsultan politik ini bahkan tak segan menyebarkan isu, kabar palsu, dan hoaks untuk mempengaruhi pilihan politik warga. Tak bisa dimungkiri, kasus ini membuat keseriusan Facebook melindungi data penggunanya patut dipertanyakan.

Apalagi belakangan terungkap bahwa mesin manipulator pikiran Cambridge Analytica itu tak cuma dipakai dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat dan referendum Inggris. Induk perusahaan Cambridge Analytica, Strategic Communication Laboratories Group, sudah malang-melintang mempengaruhi pemilihan di 40 negara di seluruh dunia, dari Brasil hingga Malaysia. Situs perusahaan ini bahkan menyebutkan pengalaman mereka membantu salah satu kandidat dalam pemilihan umum di Indonesia beberapa tahun lalu.

Karena itu, pemerintah Indonesia wajib memastikan Facebook menghormati privasi penggunanya di negeri ini. Salah satunya dengan tidak memperjualbelikan data pribadi mereka. Rencana Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk secepatnya memanggil manajemen Facebook sudah tepat, tapi tak cukup. Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang sampai kini masih tersendat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Teknologi data raksasa (big data) memang ibarat pedang bermata dua: manfaat dan mudaratnya sama-sama besar. Apalagi jika sinyalemen sejumlah pakar teknologi digital tentang algoritma Facebook akurat. Mesin media sosial itu ditengarai memang dirancang untuk merekam semua data penggunanya sedetail mungkin. Dengan 2,2 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, Facebook memiliki harta karun data pribadi yang bisa dipakai untuk nyaris apa saja, tanpa kontrol berarti dari otoritas mana pun.

Berkah tak terduga dari kasus ini adalah menguatnya gerakan untuk menuntut akuntabilitas korporasi digital global seperti Facebook. Dimulai dari Eropa, pemerintah di banyak negara mulai merumuskan legislasi yang bisa memaksa perusahaan teknologi membuka pintu untuk audit algoritma. Hanya dengan cara itu kekuasaan Facebook bisa diawasi dan dikendalikan.

Selain itu, para pengguna Facebook semestinya mulai rasional. Jangan mengumbar semua aspek dari kehidupan pribadi Anda di media sosial. Pengguna yang bertanggung jawab harus memeriksa ketentuan privasi dan kerahasiaan data pribadi yang ditawarkan perusahaan media sosial yang Anda pakai. Hanya dengan literasi digital dan kesadaran tentang keamanan data, publik bisa bersama-sama menyelamatkan diri dari bahaya cuci otak massal ala Cambridge Analytica.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

1 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

22 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


24 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

30 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

34 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

49 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

50 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.