Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Penyidik KPK menyusun barang bukti uang yang disita dari pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya calon gubernur Sultra Asrun di gedung KPK, Jakarta, 9 Maret 2018. Uang suap tersebut diduga akan digunakan untuk keperluan biaya politik pemilihan kepala daerah. ANTARA/Wahyu Putro A
Penyidik KPK menyusun barang bukti uang yang disita dari pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya calon gubernur Sultra Asrun di gedung KPK, Jakarta, 9 Maret 2018. Uang suap tersebut diduga akan digunakan untuk keperluan biaya politik pemilihan kepala daerah. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

KEPUTUSAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan beberapa calon kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi layak diapresiasi. Tindakan itu menunjukkan komisi antirasuah teguh menjaga supremasi hukum dan tidak dapat diintervensi kekuatan mana pun.

Sekurangnya sudah tujuh calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terakhir adalah dua calon kepala daerah di pilkada Kota Malang, yang dijadikan tersangka pada Rabu lalu. Keduanya adalah Wali Kota Malang nonaktif Mochamad Anton dan Ya’qud Ananda Gudban. Sebelumnya, sudah ada beberapa tokoh yang dikenai status serupa. Di antaranya calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, calon Gubernur Lampung Mustafa, serta calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus.

Keteguhan itu patut didukung. Sebab, sebelumnya, ada tekanan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto agar KPK menunda penetapan tersangka tersebut. Wiranto berdalih hal itu hanyalah imbauan agar KPK tak masuk ranah politik dan kelancaran pilkada terjaga.

Sangat disayangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pun mendukung "imbauan" keliru tersebut. Apakah mereka sengaja melupakan kenyataan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan untuk membasminya tak boleh ada kompromi sekecil apa pun?

KPK tentu saja tidak serampangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dalam kaitan ini, misalnya, komisi telah menerima 34 hasil analisis rekening dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagian milik calon kepala daerah. Ketua KPK menyatakan 90 persen dari calon yang mereka selidiki hampir pasti menjadi tersangka. Kebanyakan mereka adalah inkumben atau sosok yang dibesarkan lewat politik dinasti. Rata-rata modus korupsi yang dilakukan berupa permintaan suap kepada kontraktor proyek atau suap perizinan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat berbagai fakta tersebut, langkah KPK justru penting dan berfaedah dalam menghambat laju calon-calon yang korup dalam pilkada. Bagaimanapun, agar langkah KPK ini tak dipandang berbau politis, proses hukum terhadap mereka yang sudah jadi tersangka mesti segera dilakukan. Kalau perlu, mereka secepatnya ditahan jika sudah memenuhi syarat. Komisi harus konsisten dalam penegakan hukum dan tak pandang bulu.

Memang, sedikit-banyak gebrakan KPK ini akan mempengaruhi pelaksanaan pilkada. Soalnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tak mengizinkan partai mencabut pencalonan kandidat yang telah didaftarkan.

Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai penggantian calon kepala daerah. Hal itu penting dilakukan agar partai pendukung mempunyai peluang mengganti calonnya yang mungkin tak akan mengikuti pemilu.

Di sisi lain, partai politik perlu mengambil pelajaran dari peristiwa ini agar kelak lebih saksama dalam memilih calon kepala daerah. Jangan sampai masa depan daerah dipertaruhkan pada calon pemimpin yang berpotensi menjadi maling.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024