Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keterwakilan Semu

image-profil

image-gnews
Lembaga survei mulai menyigi kombinasi presiden dan wakilnya yang akan dipilih dua tahun sebelum pemilu resmi digelar. (ilustrasi: Kendra H. Paramita).
Lembaga survei mulai menyigi kombinasi presiden dan wakilnya yang akan dipilih dua tahun sebelum pemilu resmi digelar. (ilustrasi: Kendra H. Paramita).
Iklan

Reza Syawawi
Peneliti hukum dan kebijakan Transparency International Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah pemilu langsung ke-empat untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota parlemen. Pengalaman ini seharusnya menjadi bagian dari proses memperkuat legitimasi hubungan antara pemilih dan pemimpin politik. Akan berbeda halnya ketika pemilihan tersebut dilakukan hanya melalui partai politik atau sistem perwakilan.

Pemilihan langsung berimplikasi terhadap beberapa hal. Salah satu yang paling sering dipersoalkan adalah biaya yang tinggi. Akibatnya, pemilihan langsung dituding sebagai faktor yang membuat banyak kepala daerah dan anggota parlemen terlibat korupsi. Biaya politik yang tinggi seakan memaksa mereka untuk mengumpulkan pendanaan politik dari sumber yang dilarang undang-undang. Atas dasar ini, banyak pihak—terutama partai politik—mengusulkan agar pemilihan langsung, khususnya pemilihan kepala daerah, dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Padahal risiko biaya tinggi tetap ada jika pemilihan dilakukan melalui sistem perwakilan.

Selain memperkuat prinsip keterwakilan, pemilihan langsung sebetulnya bagian dari upaya untuk menekan biaya politik yang banyak dikeluhkan partai politik. Sebab, calon yang diajukan tentu memiliki tingkat ke-terpilihan yang tinggi dan sudah dikenal publik.

Namun proses pencalonan di lingkup internal partai politiklah yang didesain "mahal". Misalnya, banyak orang yang tidak pernah didengar kiprahnya di masyarakat tiba-tiba dicalonkan atau keputusan partai politik dalam menentukan calon untuk daerah pemilihan tertentu atau memindahkan daerah pemilihan pada pemilu berikutnya. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak esensi keterwakilan, tapi juga menjadi faktor dominan yang menciptakan politik biaya tinggi. Calon akan habis-habisan mengeluarkan biaya agar dirinya diketahui dan dipilih pemilih.

Sistem pemilihan langsung harus dilihat sebagai upaya membangun sistem politik yang akuntabel. Relasi politik yang dibangun melalui sistem pemilihan langsung akan lebih mendekatkan pemilih dengan pilihan politiknya. Ketika pilihan itu ditumpangkan kepada institusi politik yang lain, tentu relasinya akan jauh berbeda.

Namun, dalam praktik-nya, regulasi di sektor politik, seperti Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Partai Politik, cenderung tidak menjawab tujuan dari sistem pemilihan langsung. Akuntabilitas politik yang diharapkan akan memperkuat relasi pemilih dan pemimpin politik cenderung tidak diakomodasi.

Mandat langsung yang diberikan oleh pemilih hanya diafirmasi melalui hal-hal yang sifatnya kuantitatif, seperti merumuskan jumlah suara untuk mendapat kursi di parlemen atau keterpilihan dengan memperoleh 50 persen plus satu suara atau melalui suara terbanyak. Padahal seharusnya hal-hal yang kuantitatif itu juga mencerminkan relasi dan legitimasi seorang presiden, kepala daerah, dan anggota parlemen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam konteks yang lain muncul hal serupa, misalnya soal politik afirmasi keterwakilan perempuan dalam persentase tertentu, baik dalam kepengurusan partai maupun pencalonan anggota parlemen. Pertanyaan reflektifnya adalah apakah keterwakilan itu hanya bisa dinilai dengan ukuran-ukuran kuantitatif?

Umumnya, pemilih dan partai politik cenderung abai terhadap hal-hal semacam ini. Padahal esensi pemilihan langsung adalah menjadikan setiap suara bernilai sehingga keterpilihan yang berdasarkan jumlah suara tertentu juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilih.

Apakah ukuran untuk menilai bahwa satu kursi itu sudah cukup mewakili kepentingan ribuan atau ratusan ribu suara? Atau, apakah kuota 30 persen perempuan sudah cukup mewakili aspirasi dan kepentingan perempuan dalam berbagai kebijakan?

Ada undang-undang atau kebijakan yang tiba-tiba muncul tapi kemudian ditolak masyarakat. Jika merujuk pada konteks ke-terwakilan, tentu ada masalah mendasar bahwa setiap pengambil keputusan politik tidak memiliki mekanisme untuk merespons situasi dan aspirasi dari publik yang diwakilinya. Dengan demikian, apa yang tadi kita sebut sebagai hitung-hitungan jumlah suara dan kuota/persentase tertentu hanyalah berguna untuk sekadar mendapat kursi/jabatan.

Maka, untuk merespons situasi menjelang pemilihan umum ini, masyarakat seharusnya sudah harus mulai mempertanyakan dan menagih janji-janji politik presiden/wakil presiden, kepala daerah, dan anggota parlemen yang pernah dipilihnya. Apalagi bila mereka kembali mencalonkan diri. Masyarakat jangan justru terbawa arus politik yang lebih mengedepankan isu tentang siapa yang layak menjadi calon.

Tanpa hal semacam itu, sistem pemilihan langsung justru akan kehilangan legitimasinya. Relasi antara pemimpin politik dan pemilihnya hanyalah prasyarat untuk memperoleh kekuasaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024