Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bom Waktu Konflik Sawit

Oleh

image-gnews
Greenpeace Tuding Wilmar Rusak Hutan
Greenpeace Tuding Wilmar Rusak Hutan
Iklan

KONFLIK berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan sawit tak perlu terjadi jika pemerintah dapat menjadi wasit yang baik. Memelihara iklim bisnis yang sehat untuk industri sawit tentu baik-baik saja. Tapi mengabaikan hak-hak publik, yang dirugikan pengusaha, tentu akan mendatangkan banyak mudarat.

Konflik belasan tahun terjadi antara Grup Wilmar dan warga Nagari Maligi, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Inti perkara adalah soal penguasaan lahan. Masyarakat merasa tanah adat dirambah, pengusaha membantahnya. Ada pula soal tudingan main mata pengusaha dengan sebagian tokoh: upaya meredam konflik dengan memberi kompensasi kepada segelintir orang. Sayangnya, alih-alih mendudukkan perkara dengan jernih, penegakan hukum jalan di tempat. Berlarut-larut, konflik ini rawan meletup menjadi konflik sosial.

Pemerintah terlihat lunak kepada perusahaan sawit nakal. Banyak pengusaha yang merambah hutan yang terlarang buat perkebunan, termasuk menerabas tanah adat. Tak bisa ditolak, sawit adalah sumber devisa. Pada 2017, ekspor sawit mencapai Rp 314 triliun, atau 14 persen dari total nilai ekspor Indonesia. Tingginya ekspor itu membuat Indonesia bergantung pada bisnis tersebut.

Tapi perkebunan ilegal tentu tak boleh dibiarkan. Saat ini ada jutaan hektare kebun sawit ilegal yang diperkirakan masih berproduksi. Dari 11,7 juta hektare jumlah kebun sawit di Indonesia saat ini, ratusan ribu hektare di antaranya dibuka dengan merambah hutan.

Pelanggaran itu terjadi di depan mata selama bertahun-tahun. Jika memiliki niat baik, sebetulnya tak sulit mengecek status kebun-kebun ilegal itu, lalu menyeret pelakunya ke pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi sebetulnya sudah melakukan investigasi atas pelanggaran hukum di sektor ini. Sayangnya, tindakan mereka baru sebatas memberi rekomendasi untuk pengelolaan hutan yang lebih baik.

Negara didera dua kerugian jika kebun-kebun ilegal itu terus dibiarkan. Pertama, pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak karena kebun itu tak pernah dilaporkan. Kedua, kebun-kebun ilegal itu merusak hutan dan ekosistem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sawit adalah tanaman yang rakus air. Dalam sehari, satu pohon sawit menyedot 20-40 liter air. Jumlah ini hampir dua kali lipat tanaman lain, seperti kopi dan kakao. Satwa-satwa pun ikut terusir karena habitatnya tergusur sawit.

Malaysia adalah contoh negara yang berhasil menjaga hutannya dari serbuan kebun sawit. Untuk menjaga hutannya, negeri jiran itu membatasi lahan sawit hanya 6 juta hektare. Kebijakan inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan sawit Malaysia agresif membuka kebun di negara lain, termasuk Indonesia.

Indonesia tak perlu malu meniru Malaysia. Pemerintah Malaysia mendukung industri sawit tanpa harus mengorbankan rakyat. Perkebunannya pun jauh lebih unggul karena terus-menerus mengembangkan varietas unggul. Kebun sawit Indonesia memproduksi 4 ton tandan sawit segar per hektare. Malaysia menghasilkan minimal 10 ton per hektare. Konflik antara pengelola kebun dan masyarakat pun nyaris tak pernah terdengar.

Pemerintah Indonesia harus bersiaga. Ada 659 konflik agraria pada 2017 yang sebagian besar berhubungan dengan kebun sawit. Jika tak saksama diurus, konflik itu akan terus menjadi bom waktu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024