SEGERA setelah Dewan Perwakilan Rakyat menetapkannya menjadi Gubernur Bank Indonesia pada April nanti, Perry Warjiyo dihadapkan pada tantangan berat mengendalikan moneter di tengah tekanan ekonomi global. The Federal Reserve pada akhir Januari lalu mengumumkan mengakhiri era suku bunga rendah yang diterapkan sejak 2009 akibat harga minyak dunia yang menggeliat.
Kebijakan The Fed itu diikuti kebijakan moneter negara maju lain, seperti bank sentral Cina, yang melakukan hal serupa. Negara-negara lain pasti akan mengikutinya untuk menahan laju inflasi dan kemerosotan nilai tukar mata uang mereka. Mau tak mau Bank Indonesia mesti menempuh cara serupa agar rupiah tak melemah.
Masalahnya, tekanan kepada rupiah terus menguat kendati gejolak finansial global dunia sudah mereda. Nilai tukar rupiah terus merosot hingga 13.700 per dolar Amerika Serikat dan hampir US$ 100 miliar (sekitar Rp 1.378 triliun) dana investasi portofolio mengalir ke luar negeri--saat negara lain di Asia justru menikmati modal asing. Untuk sementara, penurunan rupiah memang tak terlalu drastis. Itu barangkali karena bank sentral masih punya cadangan devisa US$ 130 miliar (sekitar Rp 1.791 triliun)
Tentu saja penurunan nilai rupiah itu bukan kabar bagus. Anomali di sekitarnya menunjukkan ada masalah laten yang belum teratasi. Biang kerok penyebabnya adalah defisit neraca transaksi berjalan yang terjadi sejak 2011.
Neraca transaksi berjalan menunjukkan Indonesia menjadi peminjam neto dari negara lain akibat modal yang masuk tak terpakai untuk pembiayaan produktif. Defisit ini terjadi akibat berakhirnya booming harga komoditas setelah ekonomi Tiongkok yang menjadi penyerap terbesar barang ekspor Indonesia rada meriang. Sementara itu, kebutuhan yang meningkat di dalam negeri membuat permintaan impor jadi naik.
Neraca ini sempat terkerek ketika Presiden Joko Widodo mencabut subsidi bahan bakar minyak pada 2015, meskipun tak terlalu signifikan. Pada akhir tahun lalu, defisit neraca berjalan sebesar 2 persen dari produk domestik bruto.
Kendati Bank Dunia menyatakan defisit neraca transaksi berjalan aman jika masih di bawah 3 persen PDB, kenaikannya tetap mengkhawatirkan. Hal itu tecermin dalam pelemahan rupiah. Masalah itu bisa makin gawat karena dalam dua tahun ke depan Indonesia akan memasuki tahun politik. Inilah tugas berat gubernur baru Bank Indonesia.
Pada Juli, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan secara serentak dan satu bulan kemudian pengumuman calon presiden yang akan berlaga dalam pemilihan 2019. Pada tahun politik ini, kebijakan pemerintah tentu menahan laju inflasi agar harga-harga tak naik dan pencitraan berjalan mulus. Kebijakan paling gampang adalah menambah subsidi bahan bakar minyak, seperti janji Presiden Jokowi hingga 2019, di tengah harga minyak dunia yang terus terkerek.
Akibatnya adalah defisit neraca transaksi berjalan dipastikan akan makin naik karena dipakai buat membiayai konsumsi. Di pihak lain, pembiayaan infrastruktur yang menjanjikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang banyak yang mangkrak dan terganggu akibat salah kaprah permodalannya.
Rupiah, karena itu, akan kian terengah-engah dan menjadi tantangan terberat Perry Warjiyo, calon tunggal pengganti Agus Martowardojo. Perry, pejabat karier paling senior Bank Indonesia yang punya pengalaman di Dana Moneter Internasional (IMF), harus lebih luwes dalam mengkomunikasikan kebijakan moneter untuk mengimbangi kebijakan makroekonomi di bawah Jokowi pada tahun politik ini.
---
