PERMINTAAN Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin agar media massa tak lagi menyebut Muslim Cyber Army sebagai penyebar kabar bohong tidaklah berdasar. Kepolisian semestinya lebih berfokus pada usaha pembuktian tuduhan bahwa kelompok itu melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan.
Kenyataannya, polisi sejak awal menyatakan anggota grup percakapan virtual WhatsApp yang dituduh membuat dan menyebarkan informasi palsu itu adalah Muslim Cyber Army. Pengumuman polisi itu disambut gegap gempita oleh banyak kalangan sebagai fakta tak terbantahkan. Aneh jika kini polisi juga yang berusaha meredamnya.
Syafruddin menggunakan alasan subyektif dan normatif. Kata dia, jika benar muslim, anggota kelompok MCA tak akan menyebarkan kabar bohong. Sebagai muslim, ia menyatakan tersinggung jika media massa menyebut Islam terlibat penyebaran kabar kibul. Alasan itu aneh karena, apa pun agamanya, manusia yang bertanggung jawab tak akan menyebarkan berita bohong untuk tujuan apa pun.
Seorang Wakil Kepala Polri tak patut melibatkan identitas agamanya pada saat memberikan pernyataan publik dalam urusan penegakan hukum. Ia bisa saja dinilai bias bahwa dirinya mungkin tak merasa tersinggung jika tersangka penyebaran berita palsu itu menggunakan identitas nonmuslim.
Syafruddin semestinya lebih khawatir akan dampak "auta"-bahasa Melayu untuk menyebut hoax-yang sangat membahayakan nilai-nilai di masyarakat. Berita palsu di dunia maya ini bisa sangat berbahaya di dunia nyata.
Karena itu, kepolisian perlu bekerja keras untuk menemukan keterkaitan anggota grup The Family of MCA dengan pelanggaran pidana. Penyelidik juga mesti mencari tahu informasi rinci tentang bagaimana kelompok itu bekerja, siapa otaknya, dan apa motifnya. Tanpa bukti kuat, kasus ini akan mentah seperti ketika polisi mengklaim telah membongkar jaringan Saracen.
Dalam kasus Saracen, polisi mengumumkan seakan-akan telah menemukan bukti bahwa kelompok ini punya motif politik untuk menggulingkan pemerintah Joko Widodo. Katanya, Saracen menyebarkan kabar bohong dan menghasut menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan di media sosial. Saracen disebutkan memiliki situs Internet yang membabarkan struktur pengurus, antara lain berisi pengacara Eggi Sudjana dan pensiunan tentara, Ampi Tanudjiwa. Nyatanya, nama mereka hanya dicatut Jasriadi, pengusaha rental mobil yang disebut-sebut sebagai Ketua Saracen.
Dalam persidangan kasus Jasriadi ataupun Sri Rahayu Ningsih, ibu rumah tangga anggota Saracen, tak terungkap bukti yang menunjukkan Saracen sebagai organisasi terstruktur dan memiliki motif politik. Pengadilan hanya bisa membuktikan kelompok ini menyebarkan ujaran kebencian melalui berita bohong di media sosial dan dinyatakan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Alih-alih mempersoalkan penyebutan identitas tersangka, Wakil Kepala Polri semestinya memastikan tindakan anak buahnya dilakukan dengan layak dan patut. Jika tidak, justru polisilah yang kelak bisa disebut menebar hoax-atau, lebih gawat lagi, memberangus kebebasan masyarakat dalam berpendapat.
