Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusutan Kasus Kabar Kibul

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kartu pengenal milik tersangka berisial KB saat rilis di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, 8 Maret 2018. Ia tidak terhubung dengan kelompok penyebar hoax, seperti Saracen atau Muslim Cyber Army. TEMPO/Amston Probel
Kartu pengenal milik tersangka berisial KB saat rilis di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, 8 Maret 2018. Ia tidak terhubung dengan kelompok penyebar hoax, seperti Saracen atau Muslim Cyber Army. TEMPO/Amston Probel
Iklan

PERMINTAAN Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin agar media massa tak lagi menyebut Muslim Cyber Army sebagai penyebar kabar bohong tidaklah berdasar. Kepolisian semestinya lebih berfokus pada usaha pembuktian tuduhan bahwa kelompok itu melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan.

Kenyataannya, polisi sejak awal menyatakan anggota grup percakapan virtual WhatsApp yang dituduh membuat dan menyebarkan informasi palsu itu adalah Muslim Cyber Army. Pengumuman polisi itu disambut gegap gempita oleh banyak kalangan sebagai fakta tak terbantahkan. Aneh jika kini polisi juga yang berusaha meredamnya.

Syafruddin menggunakan alasan subyektif dan normatif. Kata dia, jika benar muslim, anggota kelompok MCA tak akan menyebarkan kabar bohong. Sebagai muslim, ia menyatakan tersinggung jika media massa menyebut Islam terlibat penyebaran kabar kibul. Alasan itu aneh karena, apa pun agamanya, manusia yang bertanggung jawab tak akan menyebarkan berita bohong untuk tujuan apa pun.

Seorang Wakil Kepala Polri tak patut melibatkan identitas agamanya pada saat memberikan pernyataan publik dalam urusan penegakan hukum. Ia bisa saja dinilai bias bahwa dirinya mungkin tak merasa tersinggung jika tersangka penyebaran berita palsu itu menggunakan identitas nonmuslim.

Syafruddin semestinya lebih khawatir akan dampak "auta"-bahasa Melayu untuk menyebut hoax-yang sangat membahayakan nilai-nilai di masyarakat. Berita palsu di dunia maya ini bisa sangat berbahaya di dunia nyata.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, kepolisian perlu bekerja keras untuk menemukan keterkaitan anggota grup The Family of MCA dengan pelanggaran pidana. Penyelidik juga mesti mencari tahu informasi rinci tentang bagaimana kelompok itu bekerja, siapa otaknya, dan apa motifnya. Tanpa bukti kuat, kasus ini akan mentah seperti ketika polisi mengklaim telah membongkar jaringan Saracen.

Dalam kasus Saracen, polisi mengumumkan seakan-akan telah menemukan bukti bahwa kelompok ini punya motif politik untuk menggulingkan pemerintah Joko Widodo. Katanya, Saracen menyebarkan kabar bohong dan menghasut menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan di media sosial. Saracen disebutkan memiliki situs Internet yang membabarkan struktur pengurus, antara lain berisi pengacara Eggi Sudjana dan pensiunan tentara, Ampi Tanudjiwa. Nyatanya, nama mereka hanya dicatut Jasriadi, pengusaha rental mobil yang disebut-sebut sebagai Ketua Saracen.

Dalam persidangan kasus Jasriadi ataupun Sri Rahayu Ningsih, ibu rumah tangga anggota Saracen, tak terungkap bukti yang menunjukkan Saracen sebagai organisasi terstruktur dan memiliki motif politik. Pengadilan hanya bisa membuktikan kelompok ini menyebarkan ujaran kebencian melalui berita bohong di media sosial dan dinyatakan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Alih-alih mempersoalkan penyebutan identitas tersangka, Wakil Kepala Polri semestinya memastikan tindakan anak buahnya dilakukan dengan layak dan patut. Jika tidak, justru polisilah yang kelak bisa disebut menebar hoax-atau, lebih gawat lagi, memberangus kebebasan masyarakat dalam berpendapat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024