Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Capres

image-profil

Oleh

image-gnews
Selebaran himbauan
Selebaran himbauan "Indonesia Bersatu" bergambar capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto ditempel di salah satu sudut kawasan Senen, Jakarta, 20 Juli 2014. ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

Deretan kursi tertata rapi di halaman belakang rumah Romo Imam. Saya kira ada acara yang penting. Barangkali Romo akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Ketika dugaan itu saya sampaikan, Romo langsung terbahak-bahak. "Ini cuma arisan. Memangnya saya Rizal Ramli," katanya.

Saya ikut tertawa. "Memang Rizal Ramli salah?" tanya saya. Romo langsung jadi serius. "Tidak ada yang salah. Hak setiap warga untuk mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Haknya pula untuk menyebutkan bahwa dia siap memimpin Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih makmur. Tapi, leluhur kita sering berujar, kalau mau bikin baju, cobalah ukur di badan sendiri. Apakah baju itu tidak kebesaran. Kalau mau jadi capres, apa sudah ada partai yang mengusung. Calon presiden itu tak dimungkinkan lewat jalur perseorangan."

Saya hendak menanggapi, tapi Romo lebih dulu melanjutkan. "Namun, yang positif, Rizal Ramli berani mengajukan dirinya. Yang lain cuma melirik calon wakil presiden, itu pun dengan malu-malu," kata Romo. "Sebut misalnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Dia memberikan kriteria kepada Jokowi syarat untuk calon wakil presiden, yaitu dari kalangan santri, usia muda, memimpin partai besar. Semua syarat mengarah ke dirinya. Kenapa tak sebut saja yang paling memenuhi syarat itu adalah dirinya?"

Saya memotong: "Bagaimana dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar?" Romo menjawab. "Cak Imin lebih percaya diri. Dia langsung yakin Jokowi bakal menerima dirinya sebagai calon wakil presiden. Saking percaya diri, dia pun main ancam. Kalau Jokowi menolaknya, dia akan lari ke kubu lawan, kubu Prabowo. Cak Imin lalu mengutip bunyi iklan minuman, siapa pun presidennya, yang penting wakilnya dia, ha-ha..." Romo tertawa.

Saya ikut tertawa. "Presiden dan wakil presiden kok dicari dengan gampangan. Lalu apa fungsi partai politik kalau tidak menciptakan kader yang bisa ditampilkan memimpin bangsa ini?" Romo tampak gusar. "Partai politik gagal memunculkan tokoh. Jokowi melenggang sendiri. Ada Prabowo di seberang Jokowi, tapi itu mengulang Pemilu 2014, tak akan seru. Bagaimana kalau tiba-tiba Prabowo dijadikan wakil presiden oleh Jokowi dan Prabowo menerimanya? Akan ada calon tunggal karena tak ada stok calon presiden, stoknya cuma calon wakil presiden."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Itu mustahil, Romo," kata saya. Romo tertawa kecil. "Politik itu tak terduga. Siapa tahu Prabowo masih tergiur kekuasaan. Mengalahkan Jokowi sepertinya sulit, ya, kenapa tak jadi wakilnya saja? Itu lebih realistis, syukur kalau lima tahun lagi sang wakil naik kelas," kata Romo.

Saya tak yakin akan ada duet Jokowi-Prabowo. Seperti yang dikatakan Fadli Zon, saya percaya Prabowo bakal tetap diusung Gerindra. Dia siap bertarung dan siap juga kalau kalah. Tapi, kalau duet Jokowi-Prabowo terjadi, Pemilu 2019 memang akan lebih adem karena tak ada lawan seimbang. Ini sesungguhnya tragedi dalam politik di Indonesia, begitu miskinnya kita dengan calon presiden. Banyak orang hebat tapi tidak berpartai dan berjarak dengan pimpinan partai. Sementara partai sangat feodalis dan sarat nepotisme.

"Bagaimana dengan partai baru, Romo?" Romo Imam kaget dengan pertanyaan saya yang tiba-tiba. "Tak menjanjikan apa pun. Ada yang cuma mimpi mengembalikan apa yang mereka sebut kejayaan masa lalu," kata Romo. "Memang ada partai anak-anak muda yang berkoar-koar mau memperbaiki sistem politik yang dikatakan buruk. Tapi langkahnya justru mendukung kekuasaan, padahal saat inilah sistem politik itu buruk. Simpati orang pun jadi hilang." PUTU SETIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.