Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berbenahlah KPU

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Agus Yudhoyono, dari Partai Demokrat memegang nomor urut partai untuk pemilu 2019 di KPU, Jakarta, 18 Februari 2018. Empatbelas partai politik (parpol) yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2019. Tempo/Fakhri Hermansyah
Agus Yudhoyono, dari Partai Demokrat memegang nomor urut partai untuk pemilu 2019 di KPU, Jakarta, 18 Februari 2018. Empatbelas partai politik (parpol) yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2019. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

Komisi Pemilihan Umum harus bergegas membenahi kinerjanya menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2018 sekaligus mempersiapkan Pemilihan Umum 2019. Kekalahan KPU dalam berbagai sengketa di Badan Pengawas Pemilu mengindikasikan terjadinya kesalahan tata kelola penyelenggaraan pemilu.

Dalam sidang putusan adjudikasi, Ahad lalu, Bawaslu menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Putusan tersebut menggugurkan hasil verifikasi KPU, yang merupakan awal dari serangkaian tahap pemilu. Kekalahan itu bukanlah yang pertama. Pada Desember 2017, keputusan KPU tak meloloskan Partai Berkarya dan Partai Garuda dalam verifikasi administrasi juga dibatalkan Bawaslu. Dua partai itu ternyata lolos verifikasi faktual.

Di tingkat daerah pun KPU tak luput dari kekalahan. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pekan lalu, memerintahkan KPU provinsi membatalkan pencoretan calon gubernur-calon wakil gubernur J.R. Saragih-Ance Selian. Tudingan KPU bahwa ijazah Saragih tak dilegalisasi terasa janggal karena dia sudah dua kali terpilih menjadi Bupati Simalungun. Kekalahan KPU bisa bertambah besar karena setidaknya ada 66 sengketa dalam proses pilkada.

Rentetan kekalahan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu, pintu gerbang demokrasi. Misalnya, KPU dituding tak memperlakukan calon peserta pemilu secara adil. Akibatnya, kredibilitas KPU terancam runtuh. Legitimasi hasil pilkada, juga hasil pemilu nanti, pun lebih rentan dipersoalkan. Seandainya KPU bekerja sesuai dengan aturan, potensi gugatan tentu bisa diminimalkan. Kalaupun sengketa bermunculan, KPU memiliki bukti valid bahwa mereka sudah menjalankan tahap pemilu dengan benar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, KPU sebaiknya mengevaluasi kinerjanya di tingkat pusat dan daerah. Apalagi dalam waktu dekat lembaga itu harus memverifikasi bakal calon anggota legislatif serta calon presiden dan wakil presiden. Sejauh ini sudah cukup terbukti bahwa komisioner di daerah tak bekerja maksimal. Dalam sengketa melawan Partai Bulan Bintang, misalnya, keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan, yang menyatakan partai itu gagal dalam verifikasi faktual, terbukti salah.

KPU juga perlu mendampingi jajarannya di daerah dengan lebih intens. Tak hanya menggelar bimbingan teknis atau pelatihan, KPU juga harus mensupervisi penyelenggara pemilu di daerah. Dengan kecanggihan teknologi, asistensi semacam ini bisa dilakukan secara efektif dari jarak jauh tanpa perlu menerjunkan komisioner ke daerah.

Terhadap personel di daerah yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan tak profesional bekerja, KPU tak perlu khawatir akan ungkapan "jeruk makan jeruk". KPU bisa melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar anak buah yang nakal ditindak. Bersih-bersih di lembaga ini perlu segera dilakukan karena tugas berat menyelenggarakan Pemilu 2019 yang demokratis sudah dimulai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.