Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menuju Perdamaian di Afganistan

image-profil

image-gnews
Peta Afganistan. [Al Jazeera]
Peta Afganistan. [Al Jazeera]
Iklan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) punya reputasi sebagai mediator perdamaian yang andal. Tak mengherankan, dalam upaya mewujudkan perdamaian di Afganistan, Presiden Afganistan Ashraf Ghani mengundang JK bersama perwakilan 25 negara, tokoh, dan ulama dalam Konferensi Proses Kabul II di Istana Haram Sharai, Kabul, akhir Februari lalu.

Perang antara Taliban dan pemerintah Afganistan telah berlangsung selama 16 tahun pasca-invasi Amerika Serikat ke negeri itu pada 2001, yang menggusur pemerintah Taliban. Perundingan perdamaian telah berulang kali dilakukan di Pakistan, Turki, dan Qatar dengan sponsor Amerika, Cina, dan Pakistan. Namun hingga kini tidak membuahkan hasil. Sebab, Taliban menuntut pemberlakuan sistem Islam ultrakonservatif; pasukan Amerika bersama NATO harus ditarik dulu dari negara itu; Taliban tidak fleksibel dalam perundingan; serta Taliban dibantu oleh Pakistan, Rusia, dan Iran.

Taliban dibentuk oleh badan intelijen Pakistan (IIS) pada 1994 untuk menghadapi kelompok mujahidin dan membuka akses Pakistan ke Asia Tengah yang kaya minyak. Hanya dalam waktu dua tahun, Taliban berhasil menguasai sebagian besar Afganistan. Tapi perlindungan Taliban terhadap Al-Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin, yang menyerang Amerika pada 2001, membuat Amerika menghancurkan kelompok itu. Pakistan kembali membantu Taliban setelah Afganistan berada di bawah pemerintah Presiden Hamid Karzai maupun Ghani, yang memihak India, musuh Pakistan.

Kendati mendukung Afganistan, diam-diam Rusia membantu Taliban. Motifnya adalah menumpas Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)-lawan Taliban yang kian membesar-yang sebagian anggotanya berasal dari negara-negara Asia Tengah. ISIS hanya menjadikan Afganistan sebagai batu loncatan sebelum kembali ke negara masing-masing untuk melancarkan teror. Ini akan menggoyahkan Asia Tengah, wilayah pengaruh Rusia.

Selain itu, Rusia ingin ikut menentukan masa depan Afganistan guna mencegah pengalihan pipa-pipa minyak negara-negara Asia Tengah ke pelabuhan Karachi, Pakistan. Saat ini pipa-pipa minyak itu dialirkan ke Laut Hitam di Rusia. Motif yang tak kurang penting adalah upaya Presiden Vladimir Putin memproyeksikan kekuatan militer global Rusia untuk mengimbangi Amerika. Dengan bersekutu bersama Taliban, Rusia memperkuat posisi tawarnya dalam transaksi-transaksi yang lebih luas dengan Washington. Terutama terkait dengan aneksasi Rusia ke Crimea, Ukraina, dan perang proksinya di Suriah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iran dan Taliban sebenarnya tidak punya titik temu. Tapi, menyangkut Amerika, berlaku adagium "musuh dari musuh saya adalah teman saya". Maka, Teheran membantu Taliban guna mengikat Amerika di Afganistan. Iran memang menginginkan Amerika berdarah-darah di sana sebelum meninggalkan negeri itu.

Dalam situasi kompleks ini, di mana sebagian besar rakyat Afganistan menganggap perdamaian dengan Taliban hanyalah mimpi, JK yakin perdamaian antara pemerintah Afganistan dan Taliban dapat terjadi jika ada dukungan internasional dan negara tetangga. Untuk itu, Indonesia akan menindaklanjuti konferensi Proses Kabul II dengan menggelar forum tripartit antara ulama Indonesia, Pakistan, dan Afganistan di Jakarta pada Maret ini guna merangkul Taliban agar bersedia masuk ke dalam pemerintahan Afganistan.

Posisi Indonesia sudah diperingan oleh langkah pemerintah Ghani. Dalam pidato di konferensi itu, Presiden Ghani menyatakan akan mengakui Taliban sebagai partai politik dan dapat ikut pemilihan umum. Syaratnya, Taliban bersedia melakukan gencatan senjata untuk memulai proses membangun kepercayaan. Sebagai partai politik, Taliban dapat membuka kantor di Kabul. Selanjutnya, tawanan Taliban akan dibebaskan, pemilihan umum digelar, dan Taliban akan dihapus dari daftar teroris.

Sebagai imbalannya, Taliban harus mengakui pemerintah dan konstitusi Afganistan. Syarat inilah yang menjadi titik buntu dalam perundingan pada masa lalu. Kendala lain, Taliban memprioritaskan perundingan dengan Amerika tentang penarikan tentara Amerika dari Afganistan. Padahal Amerika tak akan mundur sebelum kepentingan ekonomi dan geopolitiknya di sana terjamin. Bahkan Presiden Donald Trump hendak meningkatkan jumlah pasukan agar daya tawar Amerika terhadap Taliban menguat. Memang tidak mudah menjadi juru damai di Afganistan. Mudah-mudahan saja JK bisa.

Smith Alhadar
Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.