Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jejak Bancakan Proyek E-KTP

Oleh

image-gnews
Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 Februari 2018. Setya Novanto menjalani pemeriksaan lanjutan untuk penyidikan dan penyelidikan terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 Februari 2018. Setya Novanto menjalani pemeriksaan lanjutan untuk penyidikan dan penyelidikan terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

KOMISI Pemberantasan Korupsi harus semaksimal mungkin mengusut korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Indikasi bahwa proyek ini menjadi bancakan para pejabat, pengusaha, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat makin kentara. Di kalangan politikus, bukan hanya mantan Ketua DPR Setya Novanto yang terlibat.

Bekas Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin, telah membeberkan pembagian duit dari proyek senilai Rp 5,84 triliun itu saat bersaksi pada sidang perkara Setya pekan lalu. Ia mengungkapkan semua ketua fraksi di DPR periode 2009-2014 mendapat jatah. Pengakuan Nazar makin memperlihatkan bahwa anggaran proyek ini telah disunat banyak pihak. Kerugian negara akibat korupsi e-KTP diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.

Pelaksanaan proyek yang dimulai pada 2011 itu benar-benar amburadul. Bau korupsi pun belakangan tercium. Pejabat dan pengusaha yang mengelola langsung pengadaan e-KTP telah divonis bersalah. Setya Novanto, yang sebelumnya tampak lihai menghindari jerat hukum, pun akhirnya diadili. Ia dituduh berperan besar dalam menggiring proyek itu saat menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Hanya, komisi antikorupsi masih harus membongkar lebih jauh. Jaksa KPK perlu menghadirkan semua ketua fraksi yang dituduh Nazaruddin. Di antara deretan ketua fraksi itu ada yang kini menduduki jabatan penting. Tjahjo Kumolo, yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri, adalah Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada saat proyek e-KTP bergulir. Ia menduduki posisi ini pada 2009-2012 dan kemudian digantikan Puan Maharani-kini menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sudah ada petunjuk yang membuktikan Nazaruddin tidak asal tuduh. Bekas Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah, telah mengaku menerima uang Rp 1 miliar dari proyek e-KTP lewat Nazaruddin. Ia kemudian menggunakan duit itu untuk kegiatan operasional fraksinya. Setelah korupsi proyek e-KTP terbongkar, Jafar mengembalikan uang ke KPK pada tahun lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengusutan pelaku lain korupsi e-KTP amat mendesak demi memenuhi aspek keadilan dalam penegakan hukum. Kendati peran Setya Novanto amat besar dalam skandal itu, ia tidak mungkin bermain tanpa melibatkan koleganya di Senayan. Para pemimpin fraksi memegang peran penting dalam urusan ini selain anggota Komisi Pemerintahan dan Badan Anggaran di DPR.

Penyidik KPK tak harus menjerat politikus Senayan dengan pasal suap, yang memerlukan pembuktian lebih sulit. Mereka bisa dijaring dengan tuduhan menyalahgunakan kekuasaan seperti halnya Setya Novanto. Politikus Golkar ini didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Setya juga dianggap menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain.

Adanya kemungkinan duit proyek e-KTP mengalir ke partai politik pun perlu ditelusuri. Pengakuan Jafar memperlihatkan uang dari proyek ini bukan untuk kepentingan pribadi. Komisi antikorupsi bisa melacak kemungkinan aliran duit proyek itu ke kas sejumlah partai politik. Nazaruddin bisa dimintai keterangan mengenai hal ini. Setya Novanto pun tentu mengetahuinya.

KPK perlu menunjukkan tak ada "tebang pilih" dalam kasus e-KTP dengan menjerat siapa pun yang terlibat. Tak seharusnya anggaran proyek yang amat berguna bagi rakyat ini justru dipakai bancakan oleh para penyelenggara negara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.