Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Problem Registrasi Nomor Telepon

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan untuk memastikan Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK, pengguna tidak digunakan oleh orang lain untuk registrasi kartu prabayar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan untuk memastikan Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK, pengguna tidak digunakan oleh orang lain untuk registrasi kartu prabayar.
Iklan

WAKTU yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada masyarakat untuk mendaftarkan nomor telepon seluler yang dimiliki berakhir pada hari ini. Mulai besok, pemerintah secara bertahap akan memblokir nomor telepon aktif yang belum terdaftar. Kita berharap pemerintah berhati-hati dalam melakukan pemblokiran agar tidak menyusahkan rakyat.

Program registrasi nomor telepon seluler merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017. Maksudnya baik, yakni mencegah penggunaan jaringan seluler untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, tidak mudah bagi seseorang melakukan kejahatan cyber menggunakan nomor telepon secara anonim dan lolos dari tuntutan.

Yang jadi masalah, hingga kemarin, masih ada sekitar 14 juta nomor yang belum diregistrasi dan tersebar di seluruh wilayah, termasuk Jakarta. Mengingat telepon seluler merupakan perangkat komunikasi vital yang membantu masyarakat dalam berbagai aktivitas, pemerintah perlu mencari cara terbaik agar tidak serta-merta memblokir nomor telepon warga yang sebetulnya hendak mendaftar, tapi belum berhasil.

Dari berbagai data yang ada, kebanyakan percobaan registrasi gagal lantaran nomor induk penduduk dan nomor kartu keluarga pendaftar tidak tercatat di database Kementerian Dalam Negeri. Umumnya hal itu terjadi karena data pemilik nomor belum masuk basis data kependudukan elektronik. Ada pula yang sudah terdata, tapi terdapat ketidaksesuaian sehingga validasi gagal.

Sebaiknya, dalam masa tenggang sebelum nomor akhirnya diblokir total, pemerintah melalui operator melakukan pendekatan khusus kepada pelanggan yang mengalami kesulitan registrasi. Ada aturan bahwa mereka yang tidak berhasil melakukan registrasi bisa melanjutkan pendaftaran asalkan membuat pernyataan di kantor operator atau secara online.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri harus segera menyelesaikan pencatatan kartu tanda penduduk elektronik. Sistem validasi online data kependudukan juga perlu dibenahi agar dapat lebih cepat dan akurat.

Database dan sistem validasi online data kependudukan ini penting bagi proses registrasi nomor telepon dan urusan administrasi kewarganegaraan yang lain. Pembuatan paspor yang beberapa waktu lalu sempat bermasalah juga membutuhkan sistem validasi yang baik. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari ketidakbecusan pemerintah mengurus data elektronik kependudukan.

Di luar itu, keamanan data warga yang melakukan registrasi mesti dijaga. Dalam era big data ini, informasi basis yang mengaitkan keterangan kependudukan dan nomor telepon bisa digunakan pihak lain untuk banyak tujuan yang merugikan pemilik data. Pemerintah mesti menjamin data pelanggan telepon seluler tak sampai jatuh ke pihak ketiga.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.