Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelas Menengah Menuju Revolusi Digital

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat tiba dalam acara KTT G20 di Hangzhou Exhibition Center, Hangzhou, Cina, September 4, 2016. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mengangkat isu tiga pilar yakni inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital. REUTERS/Etienne Oliveau/Pool
Presiden Joko Widodo saat tiba dalam acara KTT G20 di Hangzhou Exhibition Center, Hangzhou, Cina, September 4, 2016. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mengangkat isu tiga pilar yakni inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital. REUTERS/Etienne Oliveau/Pool
Iklan

Syarifah Namira Fitrania
Peneliti CReco Research and Consulting

Dalam rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung perlunya menyerap potensi kelas menengah Indonesia. Dalam tempo 27 tahun, jumlah mereka akan mencapai sekitar 200 juta jiwa. Presiden juga mengajak para pengusaha memastikan ketersediaan produk yang mereka gemari. Namun ada sejumlah tantangan untuk mewujudkan hal tersebut.

Kelas menengah dapat menciptakan lingkaran kebaikan (virtuous cycle) yang menggerakkan ekonomi, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Mereka berpotensi meningkatkan permintaan domestik dan mendorong investasi serta penggunaan teknologi yang lebih kompleks. David Madland (2011) menyatakan kelas menengah berinvestasi tinggi pada pendidikan dan membentuk etos kerja keras karena kesadarannya bahwa sumber utama penghasilan mereka adalah gaji dan keuntungan usaha, bukan modal yang diwariskan.

Kelas menengah juga bergantung pada fasilitas publik. Akibatnya, mereka menaruh perhatian lebih untuk memastikan pemerintah merancang dan menerapkan kebijakan yang inklusif dan bermanfaat untuk semua golongan. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat, baik dalam politik maupun usaha, untuk dapat mempromosikan kompetisi yang adil.

Namun lingkaran kebaikan itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Kelas menengah yang mengkonversi keuntungan ekonomi menjadi kedewasaan politik ini dibangun dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini didasari oleh proses perbaikan keterampilan dan peningkatan produktivitas, bukan melalui easy credit atau ledakan komoditas, yang akan membentuk kelompok yang rentan terhadap tantangan dan gejolak ekonomi (Birdsall, 2016).

Indonesia perlu menggerakkan perekonomiannya dengan kegiatan yang bernilai tambah tinggi dan berkapasitas menciptakan lapangan kerja yang juga berproduktivitas tinggi. Kelas menengah yang terbentuk di atas fondasi yang kuat akan lebih siap dalam menghadapi tantangan besar di depan mata. Kehadiran revolusi industri keempat atau revolusi digital dikhawatirkan akan membentuk perekonomian yang terpolarisasi, memperlebar ketimpangan, dan memukul keras kelas menengah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lantas, apa yang dapat membantu mereka? Pertama, sebagaimana manusia secara intensif bekerja berdampingan dengan teknologi yang terus berkembang, diperlukan liquid workforce, yaitu pekerja yang mampu terus belajar untuk memperoleh keterampilan baru dan beradaptasi dengan cepat serta berubah sesuai dengan kebutuhan. Sanjay Rajagopalan, Deputi Direktur Infosys, mengungkapkan bahwa sistem pendidikan sejak dini yang mudah diakses dan berfokus untuk mengasah kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, dan empati memegang peranan yang penting. Di sisi lain, pemerintah bersama dengan swasta perlu mengadakan pelatihan dan pelatihan ulang yang terjangkau dan tepat sasaran.

Kedua, kebijakan yang membantu mereka mengatur ekspektasi pengeluaran dan daya beli di masa depan akan menjaga lingkaran kebaikan mereka terus berputar. Keberadaan jaring pengaman sosial, selain penting untuk menyokong masyarakat yang kesulitan menyesuaikan diri, juga berarti alokasi modal yang lebih banyak karena biaya untuk menyokong masa tua orang tua mereka kini lebih ringan. Contoh lainnya, berbagai kebijakan yang meringankan kepemilikan rumah pertama akan sangat membantu. Kebijakan semacam ini sangat diperlukan, mengingat sampai 2030 akan ada sekitar 61 juta tambahan angkatan kerja yang bakal membutuhkan tempat tinggal.

Ketiga, kebijakan dan regulasi yang mendorong berkembangnya teknologi secara inklusif, seperti pembangunan infrastruktur (termasuk Internet), perbaikan iklim usaha yang menarik, dan transfer teknologi serta keterbukaan akses modal untuk mendukung kewirausahaan, juga akan membantu. Ekonom Raden Pardede menyebutkan bahwa ketangkasan pemerintah dalam menanggapi revolusi industri ini akan menentukan kemampuan satu bangsa untuk naik ke tahap revolusi selanjutnya. Menurut dia, ini semua mengenai A3D, yakni adopt, adapt, adjust, or die atau mengadopsi, beradaptasi, penyesuaian, atau mati.

Kelas menengah merupakan segolongan masyarakat dengan harapan dan potensi dalam memasok sumber daya manusia yang berkualitas serta berkapasitas dalam konsumsi dan investasi. Soal kualitas bukanlah mengenai siapa yang lebih baik, melainkan kemampuan untuk menciptakan berbagai kemungkinan dan keunggulan untuk memilih tujuan mana pun dengan biaya seminimal mungkin, termasuk dalam menghadapi masa transisi di revolusi digital.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.