Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membedaki Bopeng Utang

image-profil

image-gnews
Lelang SBN Akhir Tahun Terancam Lesu
Lelang SBN Akhir Tahun Terancam Lesu
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset SEEBI

Utang yang menumpuk sepertinya tidak menyurutkan nafsu pemerintah untuk terus berutang. Pada akhir 2017, posisi utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.938,7 triliun atau 29,2 persen dari produk domestik bruto. Sepanjang tahun ini, utang akan bertambah lagi setidaknya Rp 399,2 triliun, yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 414,5 triliun dan pinjaman neto negatif Rp 15,3 triliun.

Dengan keseimbangan primer yang minus, utang jatuh tempo yang harus dilunasi pada 2018/2019 mencapai Rp 810 triliun. Maka, pemerintah niscaya akan menerbitkan SBN baru untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama.

Masalah tersebut agaknya mengubah pola penerbitan SBN. Setelah batal memperbesar penerbitan SBN retail, pemerintah mendorong lebih banyak porsi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan total penerbitan SBN mencapai Rp 846,4 triliun, penjualan SBSN ditargetkan Rp 211,6 triliun.

Tambahan Rp 10 triliun ini kontras dengan strategi SBSN pada 2017. Sukuk tabungan yang pertama kali dirilis pada 2016 tidak diterbitkan lagi. Artinya, tahun ini pemerintah memasang target pemasukan dana yang lebih besar tapi hanya mengandalkan sukuk retail dan sukuk negara.

Dalam pandangan pemerintah, sukuk negara dinilai lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibanding SBN konvensional. Surat berharga syariah juga bisa diperdagangkan di pasar sekunder sehingga dapat berfungsi sebagai katalisator terhadap kepemilikan SBN.

Poin positif lainnya adalah penerbitan SBSN untuk membiayai proyek secara langsung. Tahun ini, ada 587 proyek yang akan dibiayai SBSN dengan nilai Rp 22,53 triliun yang tersebar di 34 provinsi. Karena itu, SBSN menjadi instrumen taktis dalam pendalaman pasar keuangan menuju inklusi keuangan.

Hasrat besar pemerintah mengandalkan sumber pembiayaan dalam negeri-yang diinisiasi dari kenaikan SBSN saat defisit APBN 2018 relatif rendah, sebesar 2,19 persen-bertujuan baik. Hanya, skenario di atas harus dipersiapkan dengan komprehensif agar mampu mencapai sasaran yang dituju.

Mendorong pemilik dana agar membeli SBSN tidaklah mudah. Pemilik dana digoda pula oleh imbal hasil yang ditawarkan aset finansial lain. Memegang dolar atau emas menjadi pilihan yang masuk akal di kala persepsi terhadap perekonomian ke depan belum kuat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertimbangan utama calon investor SBSN adalah imbal hasil (yield). Imbal hasil sukuk sejatinya lebih tinggi 20-40 basis poin dari SBN. Sudah menjadi hukum alam, imbal hasil lebih tinggi senantiasa disertai risiko lebih tinggi pula. Risiko likuiditas bisa jadi membuat pemilik dana kurang aktif di sukuk.

Faktanya, surat utang konvensional jauh lebih likuid dibanding surat utang syariah. Pencairan SBSN sebelum jatuh tempo juga menghadapi kemungkinan capital loss (kerugian). Konsekuensinya, selisih neto antara yield dan risiko capital loss sangat boleh tidak atraktif bagi calon investor.

Kenyataan ini menjadi tantangan bagi pelaku pasar keuangan domestik. Sejauh ini, kepemilikan domestik atas SBSN masih didominasi oleh bank, reksa dana, dana pensiun, dan asuransi. Bank umumnya memarkir dana pada SBSN bertenor pendek sampai jatuh tempo sehingga kurang mendukung dinamika pasar sekunder.

Potensi dari asuransi untuk SBSN tenor jangka panjang memang cukup besar lantaran regulasi Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan alokasi SBN, termasuk SBSN, minimum 30 persen dari total investasinya. Namun ketentuan tersebut jarang terpenuhi. Kalaupun terpenuhi, waktunya mepet dengan tenggat pada akhir tahun.

Mengharapkan terserapnya tambahan SBSN pada bank umum syariah (BUS) sangatlah ideal. Sayangnya, industri keuangan syariah baru menguasai pangsa 5-6 persen dari total aset sektor keuangan. Dengan pertumbuhan keuangan syariah yang belum begitu pesat, porsi kepemilikan BUS diproyeksikan tidak jauh dari level 10 persen.

Pada akhirnya, prospek penjualan SBSN bisa jadi berharap pada pemodal asing. Kepemilikan asing lagi-lagi membuat volatilitas pasar SBSN jadi lebih tinggi. Dengan konfigurasi masalah di atas, solusinya adalah aktivasi kembali sukuk tabungan dan/atau memperkenalkan instrumen baru dengan tenor yang lebih pendek.

Diversifikasi SBSN retail bisa mengkompensasi nilai suplai instrumen yang diemisi tanpa harus menaikkan secara drastis suku bunga kupon. Sejalan dengan itu, penguatan pasar sekunder menjadi bagian strategi yang tak terpisahkan. Investor perlu disediakan wadah untuk bertransaksi SBSN tenor panjang.

Kelembagaan pasar yang efisien mutlak diperlukan dalam persaingan merebut simpati pemilik dana serta mencegah migrasi ke instrumen finansial lain. Tanpa inovasi, pola penerbitan SBN hanya membedaki muka tanpa menyasar sumber bopengnya. Risikonya, SBSN tidak laku, pelarian modal, kelangkaan likuiditas, dan depresiasi mata uang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024