Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Baru Dagangan Lawas

Oleh

image-gnews
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto dalam acara silaturahmi Partai Berkarya di Graha Granadi, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Februari 2018. Tempo/Zara Amelia
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto dalam acara silaturahmi Partai Berkarya di Graha Granadi, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Februari 2018. Tempo/Zara Amelia
Iklan

LOLOSNYA Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Solidaritas Indonesia dalam seleksi peserta Pemilihan Umum 2019 merupakan keniscayaan demokrasi. Konstitusi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat, termasuk membentuk partai politik, dan keempat partai baru itu memenuhi syarat yang digariskan Komisi Pemilihan Umum.

Patut disayangkan, kehadiran partai-partai baru tidak menambah pilihan politik masyarakat. Bersama sepuluh partai lama yang juga lolos seleksi-Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrat-mereka hanya menambah riuh gelanggang politik.

Yang "berbeda" adalah Partai Berkarya. Partai yang disponsori Hutomo Mandala Putra, anak bungsu mantan presiden Soeharto, itu hendak "membangkitkan" Orde Baru. Mereka mengincar pencinta Orde Baru atau pemilih yang, karena kecewa terhadap hasil reformasi yang telah berjalan 20 tahun ini, mengharapkan rezim Soeharto kembali melalui anak-anaknya.

Membidik pencinta Orde Baru, target suara Partai Berkarya diduga akan sulit dicapai karena sebagian besar pemilih pada 2019 adalah anak muda yang belum tentu mengenal pemerintahan Soeharto. Dari sisi misi, partai ini berbahaya karena ingin mengembalikan kekuasaan lama ala Soeharto yang sentralistis dan tak partisipatif.

Soeharto dulu mengekang kebebasan berpendapat dan berpolitik, korup, serta royal memberikan subsidi dari pinjaman luar negeri. Rakyat bergerak menumbangkan Orde Baru pada 1998 justru karena muak terhadap otoritarianisme Soeharto yang ditopang Golkar dan militer selama 30 tahun lebih.

Seharusnya partai dibentuk dengan niat yang lurus, yakni memberikan pilihan politik bagi kelompok yang belum terwakili oleh partai lama. Luiz Inacio Lula da Silva melakukan hal itu ketika mendirikan Partai Buruh di Brasil. Dalam membesarkan partainya, dia menggunakan pendekatan baru, yakni mengutamakan arus bawah dan memprioritaskan partisipasi publik. Dia juga berikrar menghilangkan kelaparan, yang menjadi momok bagi orang miskin di negeri itu. Meski tak sepenuhnya dapat menepati janjinya, Lula memberikan harapan. Dia terpilih menjadi Presiden Brasil selama dua periode (2003-2011).

Partai politik baru di Indonesia pada era demokrasi liberal juga memberikan harapan dan pilihan baru. Partai Sosialis Indonesia, contohnya, muncul sebagai gerakan sosialisme demokratis. Partai berbasis kader ini menjadi magnet kaum intelektual, terutama di daerah perkotaan. Kemudian ada Partai Masyumi dengan ideologi Islam. Kalau saja Nahdlatul Ulama tidak memisahkan diri dan ikut pemilihan, Masyumi pasti mengungguli Partai Nasional Indonesia dan memenangi Pemilu 1955. Bahkan Partai Komunis Indonesia, ketika muncul kembali dalam pentas politik di masa itu, amat mempesona lantaran menawarkan pembelaan terhadap petani dan kaum proletar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekarang, kita punya makin banyak partai, tapi mutu demokrasi tidak naik kelas. Hanya lapak yang bertambah, sementara dagangannya lawas dan seragam. Lewat berbagai propaganda, semua partai berbicara tentang kemiskinan, demokrasi, dan antikorupsi. Semuanya membela petani dan guru serta menawarkan program subsidi pendidikan dan kesehatan.

Begitulah jadinya kalau partai dibentuk semata-mata untuk mengejar kekuasaan, pengaruh, dan akses politik. Batas ideologis antarpartai gampang dikesampingkan untuk tujuan pragmatis tersebut. Politik uang dihalalkan dan simbol agama digunakan sama banyaknya oleh partai nasionalis dan yang secara terang membawa nama agama.

Lihat saja tarik-menarik dalam penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang itu membuka peluang bagi DPR untuk mengkriminalkan masyarakat. Namun semua partai yang menyandang kata "demokrasi" dalam namanya justru mendukung aturan tersebut. Di sisi lain, PPP menolak untuk alasan yang diduga prakmatis: tidak kebagian tambahan kursi pimpinan DPR dan MPR yang turut ditetapkan dalam undang-undang itu.

Indonesia negara besar dengan banyak kutub yang membutuhkan keterwakilan politik. Komisi Pemilihan Umum semestinya memperketat seleksi pada periode mendatang, tidak hanya administratif, tapi juga memperhatikan orisinalitas dalam ideologi serta visi dan misi. Dengan demikian, partai yang lolos seleksi akan mewakili keberagaman pilihan politik publik.

Masyarakat membutuhkan partai baru yang memberikan harapan baru, bukan pembebek atau yang hendak mengembalikan rezim otoriter.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.