Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simbiosis Mutualisme PDIP dan Jokowi

image-profil

image-gnews
Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Panitia Pengarah Rakernas Prananda Prabowo dan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani saat penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 25 Februari 2018. Rakernas memutuskan mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia tahun 2019-2024. Johannes P. Christo
Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Panitia Pengarah Rakernas Prananda Prabowo dan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani saat penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 25 Februari 2018. Rakernas memutuskan mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia tahun 2019-2024. Johannes P. Christo
Iklan

Ikhsan Darmawan
Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi menjadi partai politik kedelapan dan mengajukan Joko Widodo sebagai calon presiden untuk Pemilihan Umum 2019. Dalam studi ilmu politik, perilaku PDIP mencalonkan orang yang bukan dari lingkaran dalam partai itu dapat disebut sebagai presidentialized party.

Studi-studi mengenai presidentialized party memberi titik tekan yang berbeda-beda. Samuels (2002) tertarik pada insentif yang diterima partai politik dengan presidensialisme. Poguntke dan Webb (2005), Shugart dan Samuels (2005), serta Ufen (2017) berfokus pada dampak presidensialisasi terhadap perilaku partai dan elitenya. Adapun Kawamura (2013) mempertanyakan mengapa tidak semua partai di Indonesia mengalami presidensialisasi. Studi terbaru dari Alhamid dan Perdana (2018) menangkap fenomena pencalonan Jokowi pada Pemilu 2014.

Pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014 bukan sesuatu yang bisa diterima dengan logika umum. Partai lainnya, seperti Partai Demokrat dan Partai Gerindra, mencalonkan ketua umumnya dalam ajang sebesar pemilihan presiden. Selain itu, figur Megawati begitu kuat di partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Sebagai akibatnya, keputusan pencalonan Jokowi saat itu juga bukan tanpa riak. Di internal PDIP ada kelompok yang setuju dan tidak setuju (Alhamid dan Perdana 2018).

Nyatanya, menjelang pemilihan presiden 2019, pola yang sama dipakai kembali. Padahal Jokowi bukan berasal dari trah Sukarno. Ada Puan Maharani atau keturunan Bung Karno lainnya yang juga telah terjun ke politik praktis. Selain itu, Jokowi dalam sejumlah kesempatan sering disebut sebagai "petugas partai". Hal ini semakin menunjukkan bahwa Jokowi bukanlah orang dalam PDIP. Lantas, mengapa strategi mencalonkan Jokowi kembali dipakai oleh PDIP? Saya berpandangan bahwa perilaku PDIP ini disebabkan oleh dua hal: desain sistem kepemilihanumuman dan sosok Jokowi yang "sukses" membangun daya tawar politik.

Dalam teori ilmu politik, ada beberapa variabel yang ditengarai menjadi musabab terjadinya presidentialized party. Variabel pertama adalah sistem kepemilihanumuman. Poguntke dan Webb (2005) berpendapat bahwa presidensialiasi partai salah satunya disebabkan oleh sistem pemilihan umum yang memberi penekanan pada figur pemimpin, khususnya di lembaga eksekutif dan partai politik. Shugart dan Samuels (2010) berpendapat kurang-lebih sama. Hanya, Shugart dan Samuels lebih suka mengaitkan hal itu sebagai akibat dari pemisahan kekuasaan. Sebab kedua adalah faktor figur. Poguntke dan Webb (2005) dan Ufen (2017) menyebutkan bahwa, dalam terbentuknya presidentialized party, terdapat faktor figur pemimpin yang berperan besar di dalamnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, terkait dengan desain sistem kepemilihanumuman. Pemilihan presiden dengan menggunakan sistem suara terbanyak mendorong partai politik wajib mengedepankan faktor popularitas dan elektabilitas figur calon presiden. Meskipun ada yang menyebut keterpilihan Jokowi belum sepenuhnya aman, namun sampai Januari 2018, menurut beberapa lembaga survei, dia diprediksi akan meraih suara terbanyak. Ditambah lagi, calon lain, Prabowo Subianto, diprediksi terlalu jauh jarak elektabilitasnya dengan Jokowi (berkisar 17-25 persen). Pada saat yang sama, di internal PDIP belum ada calon alternatif yang mendekati, setara, atau lebih tinggi elektabilitasnya dibanding Jokowi.

Penjelasan lainnya adalah PDIP berharap adanya efek positif dari adanya efek ekor jas (coattail effect). Seperti Pemilihan Umum 2014, diyakini ada pengaruh relatif besar dari pencalonan Jokowi terhadap meningkatnya perolehan suara dan kursi PDIP di DPR.

Kedua, figur Jokowi juga relatif berhasil membangun daya tawar di mata banyak partai, terutama PDIP. Ada simbiosis mutualisme yang terbentuk di antara keduanya. Di satu sisi, Jokowi sadar bahwa dia bukan ketua partai dan butuh PDIP untuk tiket mencalonkan diri. Pada saat yang sama, Jokowi juga sadar bahwa PDIP tidak akan mau memberi tiket secara cuma-cuma. PDIP perlu diyakinkan oleh Jokowi. Elektabilitasnya, yang sejauh ini paling tinggi, merupakan salah satu yang dia ditunjukkan. Citra "berhasil" membangun infrastruktur merupakan poin lainnya. Jokowi juga relatif akomodatif terhadap PDIP dengan memberi kursi, baik di kabinet maupun memuluskan jalan diberikannya kursi pimpinan DPR.

Di sisi lain, PDIP juga memerlukan Jokowi untuk mengerek perolehan suara mereka dalam pemilihan legislatif 2019. Kaitan antara perilaku presidentialized party dari PDIP dengan sistem pemilihan umum di Indonesia dan faktor figur sejalan dengan apa yang dimaksudkan Poguntke dan Webb (2005) serta Ufen (2017).

Pada akhirnya, hubungan saling menguntungkan antara PDIP dan Jokowi dalam pencalonan Jokowi sebagai presiden merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Hal itu terjadi tak lain akibat dari sistem kepemilihanumuman dan menguatnya figur Jokowi di mata PDIP.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024