Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Batalkan Revisi Undang-Undang MD3

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ketua MK Hamdan Zoelva, memutus sidang pembacaan putusan permohonan terhadap uji materi UU MD3, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 29 September 2014. MK putuskan menolak permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.TEMPO/Imam Sukamto
Ketua MK Hamdan Zoelva, memutus sidang pembacaan putusan permohonan terhadap uji materi UU MD3, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 29 September 2014. MK putuskan menolak permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Sungguh disayangkan Presiden Joko Widodo masih saja bersikap diam terhadap revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Mendiamkan revisi UU MD3, tanpa ia tandatangani, tak akan membatalkan beleid itu. Sebab, dengan ataupun tanpa stempel Presiden, rancangan itu bakal sah menjadi undang-undang setelah 30 hari disetujui DPR.

Sejak awal, pemerintah seharusnya menolak rancangan yang menyimpang dari konstitusi itu. Dengan RUU MD3 itu, Dewan menjelma menjadi lembaga superbody. Mereka membuat aturan baru yang menyebabkan anggotanya kebal hukum. Bahkan mereka juga masuk ke ranah penegakan hukum dengan wewenang memanggil paksa.

Revisi yang disahkan dalam rapat paripurna Senin pekan lalu itu pun memicu protes. Banyak pasal yang menjadikan DPR lembaga adikuasa. Dalam Pasal 73, misalnya, DPR dibolehkan memanggil paksa setiap orang dengan bantuan aparat kepolisian. Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 245, yang membuat anggota DPR kebal hukum karena penyidikan terhadap mereka harus melalui izin tertulis presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pasal 122 huruf (k) juga tak kalah busuk karena menambahkan tugas MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Rancangan itu juga memuat klausul bagi-bagi kursi dengan memberikan satu posisi Wakil Ketua DPR kepada partai pemenang Pemilu 2014. Itu sebabnya, sejumlah kalangan menolak dan bersiap melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika ingin menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, pemerintah semestinya menolak pasal-pasal itu saat pembahasan RUU dengan DPR. Yang terjadi malah sebaliknya, pembahasan materi revisi Undang-Undang MD3 antara Menteri Hukum Yasonna Laoly dan Komisi III DPR terlihat adem ayem.

Aneh jika Presiden tidak mendapat laporan tentang pembahasan RUU ini. Lebih menyedihkan lagi jika benar tuduhan sebagian kalangan bahwa telah terjadi keputusan transaksional dalam pembahasan ini, yakni pasal-pasal kontroversial ditukar dengan jatah kursi Wakil Ketua DPR bagi PDI Perjuangan.

Lahirnya undang-undang yang merusak sistem ketatanegaraan itu pernah terjadi di era pemerintahan Presien Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu DPR menyetujui RUU Pilkada yang isinya membawa Indonesia mundur ke masa Orde Baru, yaitu kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung, melainkan oleh DPRD. Setelah dihujani kritik, Presiden Yudhoyono akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang menganulir diundangkannya UU Pilkada itu.
Jokowi seharusnya bisa melakukan cara yang sama dengan mengeluarkan Perpu tentang UU MD3. Menyetujui revisi UU MD3 hanya akan menghancurkan demokrasi kita.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.