Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akibat Candu Batu Bara

Oleh

image-gnews
Briket Batubara (Tabloidbintang)
Briket Batubara (Tabloidbintang)
Iklan

KRITISNYA kondisi keuangan PT PLN (Persero) akibat lonjakan harga batu bara membuktikan pemerintah belum juga serius membenahi persoalan klise kelistrikan. Kebijakan nasional soal listrik ini membuat kita terus-menerus bergantung pada sumber energi yang pasti akan habis.

Setelah gagal dalam upaya pertamanya tahun lalu, PLN kembali meminta pemerintah mengintervensi harga produk batu bara untuk pasar dalam negeri. Harga emas hitam ini terus meroket, hingga sekarang menembus rekor US$ 100 per ton. Ini angka tertinggi sejak Mei 2012.

Lonjakan harga itu membuat PLN ketar-ketir. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN menghabiskan sedikitnya 66,9 juta ton batu bara per tahun. Belum lagi 16,5 juta ton konsumsi pembangkit swasta (independent power producer) yang pengadaannya ditanggung PLN.

Jika harga batu bara domestik tak terkendali, PLN khawatir biaya produksi listrik yang pada 2017 membengkak hingga Rp 15 triliun akan terulang. Menaikkan tarif listrik? Opsi ini tertutup karena sungguh tak populer, apalagi di tengah persiapan tahun politik 2019.

Walhasil, PLN harus menelan ludahnya sendiri. Direksi berikrar mengegolkan gagasan intervensi harga batu bara domestik, gagasan yang tiga tahun lalu mereka tolak ketika diusulkan produsen batu bara. Kala itu, banyak perusahaan tambang menyetop produksi karena harga anjlok hingga mendekati US$ 50 per ton.

Dua pekan terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggeber pembahasan pengaturan harga batu bara domestik. PLN mengusulkan harga US$ 55-65 per ton. Diskusi melibatkan pengusaha batu bara.

Dibutuhkan wasit yang jernih dalam memutuskan persoalan ini. Pembahasan juga harus transparan. Jangan ada "kesepakatan di bawah meja". Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan kelak bermanfaat untuk semua pihak, termasuk tak mengganggu investasi perusahaan tambang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebaliknya, produsen batu bara tak selayaknya menolak diatur. Kewajiban batu bara untuk pasar dalam negeri dijatah hanya 25 persen dari total produksi mereka. Harga usulan PLN juga di atas biaya pokok produksi sekitar US$ 30 per ton. Selama ini, sebagai kontraktor pemerintah, mereka telah menikmati batu bara milik negara dengan kewajiban pembayaran royalti yang relatif murah.

Momentum ini juga seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan listrik yang tampak menjadikan batu bara bak candu. Alih-alih membuat terobosan untuk menggenjot penyediaan listrik energi terbarukan, pemerintah justru mempercepat dan memperbanyak pengadaan PLTU batu bara.

Target tambahan kapasitas listrik 35 ribu megawatt pada 2019, misalnya. Separuh proyek pembangkit baru yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun pertama pemerintahannya ini adalah PLTU batu bara. Kementerian Energi memperkirakan tambahan pembangkit ini akan mengerek kebutuhan batu bara PLN hingga 90 persen.

Kini pemerintah mengkaji ulang target pengoperasian sejumlah pembangkit baru tersebut. Adanya potensi gagal bayar (default) pada PLN akibat proyek ini—terungkap dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2017—menunjukkan proyek listrik ambisius tersebut direncanakan serampangan.

Fluktuasi harga, juga besarnya dampak lingkungan akibat pertambangan, seharusnya mendorong pemerintah segera meninggalkan batu bara, yang kini menguasai lebih dari 53 persen bauran energi nasional. Persoalan yang sama pernah berulang kali terjadi ketika penyediaan listrik masih ketagihan bahan bakar minyak, hingga batu bara mengambil alih dominasi empat tahun lalu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024