Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tersengat Tragedi Asmat

Oleh

image-gnews
Seorang anak di Kabupaten Asmat memakan tempurung kelapa.
Seorang anak di Kabupaten Asmat memakan tempurung kelapa.
Iklan

Tragedi Asmat memperlihatkan bahwa kucuran duit negara yang besar tidak otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Banyak soal yang membuat distorsi, dari kemungkinan ada kebocoran hingga penggunaan dana yang tak tepat sasaran. Kaum papa seolah-olah hanya dijadikan alasan menaikkan anggaran tiap tahun, tapi mereka tidak ikut menikmatinya.
Nyatanya, banyak anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua, yang menderita gizi buruk dan penyakit campak. Data yang dikumpulkan Tim Investigasi Tempo hingga awal Februari ini mengungkap setidaknya 66 anak meninggal karena penyakit campak dan 6 bocah meninggal akibat gizi buruk. Pasien campak di kabupaten ini mencapai 652 orang. Adapun penderita gizi buruk 223 anak.

Walaupun Bupati Asmat Elisa Kambu telah mencabut status kejadian luar biasa campak di daerahnya awal pekan lalu, urusan kemanusiaan ini belumlah beres. Indeks pembangunan manusia-gabungan dari indeks kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak-di wilayah ini masih rendah. Sesuai dengan data Kementerian Kesehatan pada 2016, jumlah pusat kesehatan masyarakat di Papua pun minim. Rasio jumlah puskesmas per kecamatan di provinsi ini hanya 0,7 persen, jauh di bawah angka rata-rata nasional, yang mencapai 1,6 persen. Artinya, belum semua kecamatan di Papua memiliki puskesmas.

Presiden Joko Widodo semestinya tak perlu tersengat oleh kritik keras seputar Asmat. Ia bereaksi berlebihan terhadap pemberian "kartu kuning" oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Zaadit Taqwa dalam peringatan Dies Natalis UI ke-68 beberapa waktu lalu. Tak seharusnya Presiden menjawab kecaman dengan menantang Zaadit dan kawan-kawan bersedia dikirim ke Papua buat melihat medan yang sulit.

Zaadit meniup peluit dan mengacungkan map kuning-ia memperagakan gaya wasit dalam pertandingan sepak bola-sesaat setelah Jokowi berpidato dalam perhelatan di kampus UI itu. Intinya, ia meminta pemerintah lekas mengatasi wabah campak dan gizi buruk di Asmat. Kritik ini sesungguhnya wajar saja di era demokrasi. Tragedi Asmat tak bisa hanya dianggap sebagai masalah lokal, tapi juga menyangkut alokasi anggaran negara yang tak terawasi.

Provinsi Papua mendapat anggaran hampir Rp 44,68 triliun tahun ini, yang terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Anggaran ketiga jenis dana itu masing-masing Rp 22,45 triliun, Rp 1,8 triliun, dan Rp 5,62 triliun pada tahun ini. Dana yang ditransfer pemerintah pusat itu belum termasuk dana desa dan anggaran berbagai kementerian yang masuk ke Papua. Kucuran dana yang telah berlangsung selama 15 tahun ini semestinya berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Realitasnya, duit yang benar-benar dialokasikan untuk menjaga kesehatan masyarakat tidaklah besar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dana otonomi khusus Papua pada 2010 menunjukkan alokasi untuk pendidikan dan kesehatan masing-masing hanya 7,9 persen dan 10,6 persen. Padahal Undang-Undang Otonomi Khusus jelas mengatur bahwa dana bagi hasil minyak dan gas harus dialokasikan sekurang-kurangnya 30 persen untuk pendidikan dan 15 persen buat kesehatan serta perbaikan gizi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BPK perlu mengaudit lagi dana otonomi khusus secara lebih mendalam. Indikasi adanya penyimpangan terlihat dari hasil audit lembaga ini tiga tahun lalu. Dana kesehatan di Papua yang seharusnya digunakan untuk perbaikan gizi dan pencegahan penyakit dihabiskan untuk kegiatan seperti lokakarya dan biaya administrasi.

Istana telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada akhir tahun lalu. Hanya, kebijakan tambal sulam seperti ini tidak akan menyentuh akar persoalan. Yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah memastikan dana otonomi khusus di kedua provinsi itu digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang.

Banyak kegiatan pembangunan dan pemekaran wilayah di Papua hanya menguntungkan segelintir elite daerah. Teori bahwa makin banyak kabupaten dan kecamatan akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sejauh ini juga belum terbukti di Papua. Anggaran malah banyak dihabiskan untuk membayar pegawai dan membiayai birokrasi.

Presiden Jokowi semestinya menyadari bahwa salah kelola anggaran bisa berakibat buruk seperti yang terjadi di Asmat. Republik ini lalu terkesan tak sanggup menyelamatkan anak-anak dari kelaparan dan serangan campak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024