Senin, 22 Oktober 2018

Reformasi Fiskal dan Transparansi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani menerima penghargaan sebagai Menteri Ekonomi Terbaik Dunia dalam World Government Summi di Dubai, Uni Emirat Arab, Minggu, 11 Februari 2018. Penghargaan diserahkan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. (Instagram.com)

    Sri Mulyani menerima penghargaan sebagai Menteri Ekonomi Terbaik Dunia dalam World Government Summi di Dubai, Uni Emirat Arab, Minggu, 11 Februari 2018. Penghargaan diserahkan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. (Instagram.com)

    Sri Mulyani Indrawati
    Menteri Keuangan Republik Indonesia

    Pada World Government Summit 2018 di Dubai, kemarin, saya dianugerahi penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award). Ini sebuah predikat global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahun oleh penyelenggara acara tersebut. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young.

    Saat seremoni penerimaan, saya menggarisbawahi bahwa penghargaan tersebut merupakan testamen kerja kolektif dari banyak pihak, termasuk lebih dari 78 ribu jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Penghargaan ini didedikasikan kepada 257 juta rakyat Indonesia yang mempunyai aspirasi untuk menjadi bangsa yang hebat. Bangsa yang kompetitif, makmur, dan turut menjaga perdamaian dunia.

    Indonesia saat ini merupakan ekonomi terbesar ke-15 di dunia dan akan menjadi kelima terbesar pada 2030. Kerja keras berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai membuahkan hasil. Dalam laporan "Ease of Doing Business" Bank Dunia, Indonesia masuk di antara 10 negara terbaik dalam upaya reformasi. Peringkat Indonesia saat ini sudah lebih unggul daripada umumnya negara-negara BRICS- lima negara berkembang dengan pertumbuhan pesan, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Fundamental ekonomi negara cukup kuat dan, menurut Gallup Poll, kepercayaan publik terhadap pemerintah cukup tinggi.

    Presiden Joko Widodo menekankan bahwa jajaran pemerintah harus selalu melayani rakyat melalui tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan mumpuni. Ini merupakan sinyal komitmen politik yang kuat dari pemimpin tertinggi di republik ini untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Kementerian Keuangan juga turut berikhtiar ke arah itu. Berbagai langkah konkret telah diambil untuk membangun proses penganggaran yang terbuka, partisipatif, dan inovatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterbukaan ini akan mempercepat upaya mencapai tujuan dan prioritas nasional serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif.

    Tujuan dari semua itu adalah agar masyarakat sipil turut memainkan peran yang lebih aktif dalam menentukan berbagai prioritas bangsa. Pendekatan kolaboratif seperti ini bisa menjadi solusi untuk memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan publik. Selain itu, melalui proses pemerintahan yang terbuka, akan muncul berbagai inovasi dalam kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Indonesia juga telah menjadi bagian dari Global Initiative for Fiscal Transparency sejak 2016. Berdasarkan survei keterbukaan anggaran, peringkat Indonesia termasuk tiga besar terbaik setelah Korea Selatan dan Filipina. Beberapa target pencapaian penting, seperti keterbukaan informasi dan akses terhadap data anggaran, telah menjadi bagian dari Rencana Kerja Nasional.

    Indonesia juga telah melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki sistem penganggarannya. Upaya ini mencapai puncaknya dengan diberlakukannya paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, serta Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan disahkannya dasar hukum ini, keuangan negara akan dikelola dengan lebih teratur, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

    Untuk mencapai tujuan ini, telah dibangun Portal Data dan Peta Data APBN. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari semua informasi mengenai APBN. Masyarakat juga dapat membuat analisis dan memberikan masukan kepada pemerintah. Ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan anggaran agar semaksimal mungkin mencerminkan kepentingan rakyat.

    Aspek lain adalah pemberdayaan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah. Masyarakat dapat memantau bagaimana uang pajak dibelanjakan. Dalam jangka panjang, praktik korupsi dapat semakin diminimalkan dan rakyat akan semakin sejahtera. Kementerian Keuangan juga terus meningkatkan berbagai cara dan memperluas jalur komunikasi untuk dapat memberikan dan mempresentasikan informasi serta memberikan edukasi keuangan negara, khususnya APBN, kepada masyarakat.

    Bagi generasi milenial, jalur informasi dan komunikasi dibuat semakin beragam, termasuk menggunakan media sosial. Ini untuk memberikan pemahaman bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus dipahami, dikritik, dan diawasi untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Di masa depan, kita harapkan Indonesia dapat menjadi pelopor transparansi anggaran di wilayah Asia-Pasifik.

    World Government Summit merupakan ide yang cemerlang. Forum ini menjadi ajang bagi perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi serta memikirkan cara untuk memperbaiki hidup dan kehidupan 7 miliar manusia di seluruh dunia. Saat manusia-manusia terbaik bertemu, kita semua dapat bercita-cita setinggi langit. Semua berikhtiar untuk kemanusiaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Laporan Sementara Dampak Gempa Palu per 20 Oktober 2018

    Laporan sementara dampak Gempa Palu per daerah tingkat II pasca gempa dan tsunami Sulawesi tengah di lima sektor sampai 20 Oktober 2018.