Negara tak bisa menerjemahkan Tuhan ke dalam dirinya. Tapi akhir-akhir ini sesuatu terjadi, sesuatu yang seperti risau, hingga Negara dianggap sanggup berurusan dengan dosa sebagai sesuatu yang bisa diukur dengan sekian tahun penjara. Dengan kata lain, dosa-yang ada dalam yurisdiksi Tuhan, perbuatan yang dihadapkan kepada kuasa dan kearifan yang transendental-hendak dipindahkan ke wilayah Negara. Ia jadi kriminalitas.
"Kriminalitas": kata ini tak ada dalam kosakata Indonesia sebelum ada negara modern. Ia bermula dari bahasa Prancis lama, crimne, yang berakar pada kata Latin, crimen ("dakwaan"). Kemudian crimne merasuk ke dalam bahasa-bahasa Eropa: Belanda (criminaliteit) dan Inggris (crime), sejak sekitar abad ke-13, menjelang berakhirnya "Zaman Iman"-ketika perbuatan "salah" tak lagi sepenuhnya dihakimi agama. Kata criminaliteit berarti "kelakuan atau tindakan yang dapat dihukum menurut undang-undang".
Bahasa Indonesia kemudian memungut kata "kriminalitas" yang disepadankan dengan "kejahatan". Tapi sebenarnya tak tepat. "Jahat" tak dengan sendirinya sama dengan pelanggaran undang-undang; mengendarai mobil tanpa SIM, misalnya, tak lazim dianggap "jahat". Mengolok-olok orang buta tak biasa dianggap satu contoh kriminalitas-kecuali jika undang-undang melarang perbuatan itu.
Undang-undang, kita tahu, adalah produk kenegaraan. Ia disusun lembaga yang punya wewenang atau kekuasaan-atribut yang terbentuk dari proses sosial: dimaklumkan, diakui, diterima, dan dikukuhkan orang ramai di sebuah masyarakat. Jika kita telaah dengan bersungguh-sungguh, akan tampak bahwa dalam proses itu berlangsung kesepakatan, kontradiksi, konflik, kompromi, hipokrisi. Di sana tecermin kepentingan sepihak yang kerdil ataupun tak kerdil, baik dikemukakan secara otoriter maupun demokratis. Proses membuat undang-undang mirip proses membuat tahu: tak harum, tak jernih, dan bisa tak rapi, dengan hasil yang dianggap bergizi.
Produk kenegaraan sebenarnya bermula dari sebuah ilusi bahwa Negara adalah sebuah kesatuan. Bahkan ketika ia diwakili satu pemerintah, kesatuan itu sebenarnya fiktif, hasil operasi semata.
Kita perlu ingat kesimpulan Alain Badiou: "satu" itu tak ada. Hidup adalah multiplisitas yang tak konsisten: kenyataan yang ragam dan macamnya berlipat-lipat tak terhingga. Hidup adalah hal-ihwal yang jumlah dan jenisnya antah-berantah. Tapi kita, manusia, melihatnya sebagai keanekaragaman yang mantap, berpola, konsisten, hingga sebuah bangunan politik dapat disebut dengan sebuah nama, seakan-akan identitasnya tetap. Kita takut dunia yang karut-marut, yang memang membayang-bayangi tiap kesatuan seperti lubang hitam di mana antah-berantah berkuasa dan kehampaan mengancam akan melulur apa saja. Kita cemas.
Kecemasan akan kehampaan itu, angoisse du vide yang merundung itu, mendorong manusia membangun ilusi. Negara dipresentasikan sebagai sebuah struktur yang padu. Tapi tiap kali kita temukan inkonsistensi dalam dirinya, di balik tabirnya, di celah-celahnya. Selalu ada yang luput dan dari tata itu, yang pada saat yang tak terduga bisa merombaknya. Itu sebabnya sebuah struktur selalu membutuhkan meta-struktur: manusia khawatir akan keadaan yang amburadul.
Dalam cemas itulah Negara bertaut dengan agama. "Tak ada, dan tak akan bisa ada, sebuah Negara tanpa agama," tulis Mikhail Bakunin dalam Tuhan dan Negara.
Bakunin, seorang anarkis, memaparkan itu, dengan nada amarah, di tahun 1882. Kini, di abad ke-21, di dunia yang tak lagi punya pusat, ketika yang dianggap "pusat" berkali-kali berubah, Negara-mengikuti Tuhan-diproyeksikan sebagai yang satu, yang kuasa, yang mengetahui, yang adil, yang sah. Negara didorong agar mengkriminalkan apa saja yang mencemaskan tatanan: cara berpakaian, beriman, dan berperilaku seksual yang berbeda. Bagaikan Tuhan menurut agama-agama, Negara harus menganggap perbuatan itu dosa.
Ini ilusi besar. Ada satu telaah yang tajam tentang ambisi dan sekaligus kegagalan Negara: Seeing Like a State oleh James C. Scott. Negara selalu ingin membuat tiap hal legible, bisa dibaca, dikenali, dibeda-bedakan-dan bisa dikontrol. Maka penduduk didaftar, diberi KTP, bahasa hukum dibakukan, juga jenis kelamin. Tapi pembakuan itu juga penyederhanaan, merampat papan secara kasar, yang tak mempedulikan apa yang unik, yang renik, rumit, dan tak tepermanai.
Jelas, Negara tak akan mampu menilik dan menilai semua hal, apalagi dunia privat manusia. Ia tak bisa menerjemahkan kemampuan dan keadilan Tuhan ke dalam dirinya. Pramoedya Ananta Toer telah menunjukkan itu dalam Rumah Kaca: betapapun tekun, rajin, dan pandainya mata-mata kolonial mengawasi tanah jajahan, dan menginginkannya jadi sebuah rumah kaca yang transparan, akhirnya ada yang selalu tak tampak. Ada Minke, ada api dalam diri manusia untuk bebas-meskipun ketika bebas dianggap dosa.
Goenawan Mohamad
