Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Runtuh

image-profil

Oleh

image-gnews
Sejumlah petugas mengevakuasi longsor di terowongan atau underpass Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta menimbun mobil  berpenumpang dua wanita, Selasa dini hari 6 Februari 2018. TEMPO/ KARTIKA ANGGRAENI
Sejumlah petugas mengevakuasi longsor di terowongan atau underpass Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta menimbun mobil berpenumpang dua wanita, Selasa dini hari 6 Februari 2018. TEMPO/ KARTIKA ANGGRAENI
Iklan

Saya melihat mata Romo Imam berkaca-kaca menatap siaran televisi tentang evakuasi korban runtuhnya senderan underpass di Bandara Soekarno-Hatta. Tiba-tiba televisi dimatikan. "Kita sudah tahu ceritanya. Menyedihkan, sekian jam korban tertimbun. Kenapa senderan beton bisa runtuh?" Romo bergumam.

"Katanya karena hujan yang deras," jawab saya. Romo menatap saya dengan mata melotot. "Jawaban sampeyan sama dengan jawaban anak kecil. Ketika saya tanya kenapa ada banjir dia jawab karena ada hujan. Memangnya ada banjir yang disebabkan oleh layangan putus? Kalau ada pejabat yang menyebut senderan beton itu runtuh karena hujan berarti sama begonya dengan anak kecil."

Baca Juga:

Saya kira Romo terlalu serius sekarang ini. Sensitif pula. Jangan-jangan terpengaruh oleh media sosial. Saya merasa bersalah memperkenalkan media sosial kepada Romo. Saya lebih baik diam kalau sudah begini.

"Saya suka ada yang berani bicara lain. Runtuhnya senderan underpass Bandara Soekarno-Hatta karena kegagalan konstruksi seperti yang dikatakan Rudy Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beton penahan jalan tidak kuat menopang beban air saat hujan lebat. Fondasinya tidak cukup dalam, padahal kawasan tersebut salah satu titik rawan longsor."

Saya menanggapi Romo: "Bagaimana pula dengan jatuhnya beton penyangga tiang listrik jembatan proyek MRT di Jakarta Selatan itu? Juga runtuhnya tiang di ruas tol Depok-Antasari. Runtuhnya konstruksi proyek kereta api cepat yang menghubungkan Kelapa Gading-Velodrome di Kayu Putih, Jakarta Timur. Wah, banyak sekali kalau diambil juga contohnya di luar Jakarta. Runtuhnya deck Jembatan Dompak di Riau dan hanggar Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Ada lagi, runtuhnya tiang penyangga pembangunan jalan layang di atas ruas tol Pasuruan-Probolinggo. Apa semuanya kegagalan konstruksi?"
"Bisa jadi," kata Romo memotong. "Kegagalan konstruksi ini juga disampaikan guru besar manajemen konstruksi Universitas Pelita Harapan, Prof Dr Manlian Ronald Simanjuntak. Pengawasan juga kendor."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Romo melanjutkan. "Presiden Jokowi membangun infrastruktur di mana-mana. Ratusan jalan dibangun. Puluhan bendungan dibangun. Semua dipercepat. Apakah semuanya sesuai dengan standar konstruksi? Apa pengawasannya juga bagus? Apa tak hanya untuk menyenangkan Jokowi saja? Saya pikir ada yang mengaudit masalah ini. Ya, kalau runtuh saat pengerjaan saja, kalau setahun-dua tahun sudah runtuh, apa tak makan biaya lebih besar lagi?"

Karena Romo menyebut soal biaya, saya pun beralih ke sana. "Sesungguhnya kita punya biaya yang cukup-tidak Romo? Soalnya berseliweran berita miring adanya berbagai pungutan yang seolah-olah dipakai untuk biaya infrastruktur yang dipaksakan itu."

Romo agak tenang menjawab. "Saya sih tak curiga soal pungutan untuk membiayai infrastruktur. Apalagi Jokowi sering kali menyebut proyek-proyek itu akan diswastakan, bahkan termasuk bandara. Ini bisa berarti digadaikan untuk masa tertentu. Tapi apa pun masalahnya, mungkin semua pihak, termasuk Presiden, perlu introspeksi sesaat. Berikan peringatan dini. Sampeyan mau memberikan kartu kuning?"

"Itu berat Romo, saya tak sanggup," saya menjawab. "Meski kartu kuning lebih baik dari demo di jalanan dengan membakar ban, saya tak mau di-bully, apalagi kalau nanti saya mau dikirim ke mana, misalnya. Memangnya saya barang yang bisa dikirim-kirim?"
Romo tertawa dan katanya: "Tahun politik ini pemimpin banyak yang berubah, barangkali takut runtuh." Dengar itu, saya malah tak bisa tertawa. PUTU SETIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


19 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

25 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.