Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Potong Gaji untuk Zakat

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas Masjid Istiqlal membagikan Zakat fitrah kepada warga di Masjid Istiqlal , Jakarta, 27 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Petugas Masjid Istiqlal membagikan Zakat fitrah kepada warga di Masjid Istiqlal , Jakarta, 27 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

Pemerintah harus mengurungkan rencana memungut zakat dengan memotong 2,5 persen dari gaji pegawai negeri sipil yang beragama Islam. Zakat merupakan bagian dari ibadah yang bersifat personal, sedangkan Indonesia bukanlah negara agama. Negara tak perlu campur tangan terlalu jauh.

Jika tak dibatalkan, keinginan pemerintah memotong gaji untuk zakat, yang dilontarkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, akan mendatangkan polemik. Banyak kalangan menilai rencana pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan presiden ini berlebihan. Alasan mendasar: zakat merupakan kewajiban yang bersifat individual dan dalam pelaksanaannya tak boleh ada pemaksaan.

Memang, sesuai dengan rencana pemerintah, pegawai negeri yang tidak mampu membayar zakat boleh mengajukan keberatan. Tapi cara berpikir ini melenceng dari asas zakat yang bersifat pribadi. Pemerintah tak boleh membuat aturan yang "memaksa" pegawai negeri merelakan gajinya dipotong. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pun tak mencantumkan kewajiban ini.

Ada kesan pemerintah ingin menggenjot penerimaan zakat yang potensinya, sesuai dengan hitungan Badan Amil Zakat Nasional, mencapai Rp 200 triliun. Sedangkan pengumpulan dananya baru mencapai Rp 6 triliun pada 2017. Keinginan pemerintah untuk menggenjot penerimaan dana zakat ini baik, tapi tak boleh dilakukan secara serampangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah ahli agama pun sudah mengingatkan bahwa menarik zakat dengan memotong gaji pegawai negeri dalam pelaksanaannya sangatlah rumit. Merujuk pada sejumlah pendapat, zakat baru wajib dibayarkan oleh orang dengan pendapatan minimal setara dengan 85 gram emas atau Rp 42 juta. Syarat tambahan: harta emas itu telah disimpan setahun.

Jika mengacu pada struktur penggajian pemerintah saat ini, gaji pokok terendah pegawai negeri sipil adalah Rp 3,5 juta dan yang tertinggi Rp 5 juta. Katakanlah dari gaji pokok itu yang dapat disimpan hanya Rp 1 juta. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria agama, pegawai itu belum wajib membayar zakat. Tak sepantasnya pula pemerintah mengatur hal yang bersifat sukarela ini dalam peraturan presiden.

Pemerintah pusat perlu berkaca pada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk zakat di sejumlah daerah. Di beberapa daerah, peraturan daerah yang mengatur ihwal zakat pegawai negeri ini selalu menimbulkan kegaduhan. Dari soal sifat perda yang memaksa, penyaluran kepada penerima zakat yang tak sesuai dengan syarat, hingga lembaga pengelola zakat yang tidak kredibel. Yang lebih parah, sejumlah elite politik daerah menumpanginya untuk kepentingan politik. Sesuatu yang sukarela, jika diatur, justru akan mendatangkan mudarat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.