Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengharaman Buku

image-profil

image-gnews
Viktor Molchanov, kepala departemen manuskrip Perpustakaan Negara Rusia, menunjukkan Passover Hagada dari koleksi manuskrip dan buku kuno Guenzburg di perpustakaan di Moskow, Rusia, 7 November 2017. REUTERS
Viktor Molchanov, kepala departemen manuskrip Perpustakaan Negara Rusia, menunjukkan Passover Hagada dari koleksi manuskrip dan buku kuno Guenzburg di perpustakaan di Moskow, Rusia, 7 November 2017. REUTERS
Iklan

Malaysia masih memiliki aturan untuk mengharamkan buku tertentu. Mereka yang mencetak, mengimpor, menerbitkan, menjual, mengedarkan, hingga memiliki buku terlarang akan dipenjara hingga 3 tahun atau didenda hingga RM 20 ribu atau sekitar Rp 73 juta.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia belum lama ini mengumumkan daftar 21 buku terlarang. Karya-karya tersebut dianggap bisa membahayakan keselamatan, ketenteraman moral dan kepentingan umum, serta bisa mengganggu pikiran khalayak. Sebenarnya ini bukan hal baru karena institusi tersebut sering mengumumkan buku-buku yang layak dihentikan, se-perti buku The History of God karya Karen Amstrong pada 2006.

Tapi tidaklah mudah untuk menegakkan peraturan. Meskipun The History of God, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sejarah Tuhan oleh Mizan, secara resmi dilarang, karya tersebut masih bisa ditemukan di toko buku. Saya bahkan pernah diundang oleh Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri konferensi mengenai buku tersebut di Kuala Lumpur.
Buku Zaid Ibrahim, Assalamu’alaikum: Observations on the Islamisation of Malaysia, resmi dilarang Kementerian pada pertengahan Desember 2017. Buku karya mantan menteri di jabatan Perdana Menteri Urusan Hukum itu dinilai "mungkin me-mudaratkan ketenteraman awam, menggemparkan pikiran orang ramai, dan memudaratkan kepentingan awam". Tapi saya masih melihat buku itu di rak toko buku.

Pelarangan buku-buku itu kontroversial. Sebagian pihak mendukung ikhtiar mulia pemerintah ini agar ide-ide liberal tidak meracuni generasi muda, sebagaimana kekhawatiran pemerintah Yunani kuno terhadap gagasan-gagasan filsuf Socrates. Namun Tony Pua-anggota parlemen dari kelompok oposisi-melihatnya sebagai praktik totalitarian yang dilakukan oleh negara terhadap kebebasan rakyat. Menurut dia, pemerintah telah mematikan demokrasi, alih-alih menyuburkan perbincangan ide-ide di tengah masyarakat. Dia menilai rezim ini tidak ubahnya seperti Uni Soviet di bawah Joseph Stalin dan Cina di bawah Mao Tse Tung.

Saya memiliki Antithe-sis, buku berisi catatan harian karya Benz Ali, seorang aktivis sosial. Buku itu juga masuk daftar buku terlarang tersebut. Buku itu berisi kritik tajam yang ditujukan ke segala arah, dari pemerintah, ulama, hingga oposisi. Ia juga berisi kegelisahan anak muda yang melihat kehidupan sehari-hari telah dikangkangi oleh kapitalisme. Buku ini saya dapat dalam pameran buku yang digelar di sebuah kampus bersama terbitan indie lain yang tak mungkin dibicarakan secara terbuka di acara bedah buku.

Sejauh ini, hanya Benz Ali yang menulis keheranannya terhadap pelarangan buah penanya. Padahal karya-karya pegiat sosial Hishamuddin Rais, yang kritiknya jauh lebih keras dan vulgar, malah dibiarkan, misalnya Tipu Pilihanraya. Pemerintah membiarkan buku-buku aktor Fattah Amin, yang isinya dianggap tidak berguna, tapi memberangus Antithesis. Padahal dua buku tersebut sama-sama petikan dari tulisan mereka di media sosial. Malah, karya yang jauh lebih radikal, seperti Molotov Koktel oleh aktivis mahasiswa Adam Adli, lolos dari pelarangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saya melihat Bagian Pengawas Penerbitan dan Teks Al-Quran Kementerian Dalam Negeri, pengawas seluruh penerbitan di Negeri Jiran, hendak menjalankan tugasnya sebagai badan yang ingin memastikan bahwa orang ramai tidak terpapar bacaan yang dianggap bisa merusak. Tentu, batas-batas yang ditetapkannya didasarkan pada mazhab resmi yang dipegang oleh lembaga tersebut. Namun, seperti kritik Tony Pua, jika pemerintah membebaskan penyedia Internet, seperti Digi, Maxis, dan Celcom, untuk beroperasi, yang memungkinkan informasi apa saja bebas diakses, tentu pelarangan itu ironis.

Pengharaman seperti ini tidaklah efektif karena penerbit-penerbit tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintah. Penerbit buku indie, seperti Dubook Press, Sorok Kitab, dan Tukul Press, bergerak lebih cekatan karena tidak bergantung pada toko-toko besar. Mereka berjualan melalui tular (viral) di media sosial. Kehadiran penerbit kontra, seperti Kopi Press, yang pandangannya sejalan de-ngan mazhab Kementerian, justru akan menyuburkan wacana. Kematangan tidak bisa dipaksakan melalui kekuasaan, melainkan dengan pergelaran pengetahuan.

Kementerian juga melarang enam novel Faisal Tehrani, yakni Sebongkah Batu di Kuala Berang, Karbala, Tiga Kali Seminggu, Ingin Jadi Nasrallah, Sinema Spiritual: Dramaturgi dan Kritikan, serta Perempuan Nan Bercinta. Buku-buku itu dinilai mengandung unsur penyebaran ajaran Syiah dan bertentangan dengan ahlussunnah wal jamaah, mazhab yang dianut pemerintah. Faisal kemudian menggugat pelarangan atas empat buku yang pertama itu ke pengadilan.

Januari lalu, pengadilan membatalkan pelarangan atas empat buku tersebut. Hakim menyatakan tidak melihat isi dari novel itu mengganggu ketenteraman khalayak luas. Pengadilan juga menegaskan bahwa keputusan Kementerian telah melanggar kebebasan bersuara Faisal dan bertentangan dengan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984.
Ini tentu merupakan angin segar. Apakah era baru kebebasan berkarya tengah bersemi?

Ahmad Sahidah
Dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.