Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Lancung Polisi Narkotik

Oleh

image-gnews
DIT Resnarkoba Polda DIY berhasil menangkap oknum anggota Polri yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.  Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 0,66 gram.
DIT Resnarkoba Polda DIY berhasil menangkap oknum anggota Polri yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 0,66 gram.
Iklan

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia hendaknya lekas turun tangan memeriksa dugaan pemerasan miliaran rupiah yang kabarnya dilakukan jajaran Direktorat Reserse Narkoba dan Direktorat Intelkam Bagian Pengawasan Orang Asing di Kepolisian Daerah Metro Jaya terhadap enam warga Korea Selatan, akhir tahun lalu. Jika laporan ini benar, tingkah polisi pemalak itu sungguh telah mempermalukan nama Indonesia di mata negara tetangga.

Enam warga Korea Selatan itu adalah para direktur dan pemegang saham perusahaan Snow Bay yang tertangkap basah melakukan pesta sabu di diskotek Golden Crown, Glodok, Jakarta Barat, pada awal Desember tahun lalu. Seharusnya mereka dan siapa pun- pejabat, artis, atau selebritas lain- yang terbukti kedapatan mengkonsumsi narkotik tidak boleh lolos dari jerat hukum. Hukum tak boleh tebang pilih dan mengistimewakan mereka yang berduit.

Nyatanya, Direktur Utama Snow Bay Kim Dae-jin; anggota stafnya, Kim Son; serta empat tamunya- anggota direksi lain yang baru tiba dari Korea Selatan- hanya dibui lima hari. Dari dalam ruang tahanan Polda Metro Jaya, mereka menyanggupi permintaan dana yang diajukan polisi sebagai syarat pembebasan. Tanpa pikir panjang, Dae-jin memerintahkan stafnya mencairkan uang perusahaan Rp 1,6 miliar untuk memastikan dia dan kelima rekannya bisa melenggang keluar.

Sejam setelah uang berpindah tangan, enam warga Korea Selatan itu langsung dilepas dari kerangkeng. Empat orang buru-buru kabur ke negeri mereka tak sampai dua jam kemudian. Artinya, indikasi pelanggaran hukum di sini terang-benderang. Apalagi bukti adanya setoran uang sogokan, lokasi, waktu pertemuan, dan penyerahan suap, serta nama-nama polisi yang menerima fulus haram ini masih tersimpan rapi. Itu saja seharusnya sudah cukup untuk memulai penyidikan.

Memang, kabar soal perilaku lancung semacam ini bukanlah hal baru. Polisi tampaknya gampang tergiur jika berada dalam situasi rawan sogokan. Jangankan ekspatriat, warga lokal pun rawan dipalak jika berada dalam posisi serupa. Ada anggapan, jika ingin berurusan dengan polisi, ada "biaya" yang harus dibayar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pandangan khalayak tentang polisi narkotik malah lebih buruk. Operasi penggerebekan diskotek dan klub malam kerap dituding sebagai ajang mencari setoran. Banyak pemakai narkotik yang mengaku dipaksa membayar petugas agar hukumannya lebih ringan. Bahkan artis yang ditangkap karena memakai narkotik kerap dipakai sebagai bahan pencitraan untuk memoles kinerja polisi.

Karena itu, kasus ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Apalagi selama ini ekspatriat, turis, dan warga asing umumnya memang cenderung menjadi "makanan empuk" polisi pemalak. Ketika terjerat kasus hukum, apalagi narkotik, mereka umumnya pasrah saja ketika dimintai suap. Mereka sadar posisi tawar mereka amat lemah karena biasanya tak memahami sistem hukum di Indonesia. Mereka juga cenderung mudah digertak dengan ancaman bui mahaberat serta tak keberatan merogoh kocek dalam-dalam demi sebuah jalan pintas.

Berbagai persepsi miring itu seharusnya membuat Mabes Polri bertindak lebih sigap. Tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan. Kepolisian harus membongkar kasus ini dan menghukum semua polisi yang terlibat. Tak boleh ada ampun atau kompromi dalam bentuk apa pun untuk pelanggaran semacam ini. Bagaimana Indonesia bisa dinilai aman jika polisi yang seharusnya melindungi warga justru sibuk memeras di sana-sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024